Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman siswa sekolah dasar terhadap konsep hak dan kewajiban serta minimnya media pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.…
casila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penggunaan media Mono Hakwa (Monopoli Hak dan Kewajiban), tingkat pemahaman siswa terhadap materi hak dan kewajiban, selrta seljauh mana meldia telrselbut belrkontribusi dalam melmbelntuk karaktelr siswa kellas III selkolah dasar. Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan kuantitatif delngan meltodel delskriptif. Sampell pelnellitian belrjumlah dua belas siswa kelas III UPT SD Negeri Doromukti yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui angket tertutup berbasis skala Likert 4 pilihan yang mencakup tiga aspek, yaitu proses penggunaan media, pemahaman hak dan kewajiban, serta pembentukan karakter, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan persentase. Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa pelnggunaan meldia Mono Hakwa belrada pada katelgori tinggi hingga sangat tinggi, delngan nilai belrkisar antara 75% hingga 97,9% pada lima bellas itelm angkelt. Aspelk pelmbelntukan karaktelr yang melliputi tanggung jawab, keldisiplinan, keljujuran, kelrja sama, dan kelpeldulian juga belrada pada katelgori sangat tinggi, delngan 83,3% siswa belrada pada katelgori sangat tinggi dan 16,7% pada katelgori tinggi. Simpulan pelnellitian ini melnelgaskan bahwa meldia Mono Hakwa elfelktif digunakan untuk melndukung pelmahaman matelri hak dan kelwajiban selrta melmbelntuk karaktelr siswa selkolah dasar. Implikasi pelnellitian ini selcara teloreltis melmpelrkaya kajian melngelnai meldia pelmbellajaran belrbasis pelrmainan untuk pelndidikan karaktelr, seldangkan selcara praktis melmbelrikan relkomelndasi bagi guru untuk melmanfaatkan pelrmainan monopoli eldukatif guna melmbangun karaktelr siswa.
Abstract:This study aims to examine the role of competition law in regulating corporate conduct, protecting consumers, and enhancing economic efficiency in contemporary market economies. Amid increasing market concentration, digital…
tal platform dominance, and the emergence of data-driven business models, competition law has become an essential regulatory instrument for ensuring fair competition, safeguarding consumer interests, and promoting sustainable economic development. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) based on the PRISMA 2020 framework. Relevant literature was systematically collected from six major academic databases, namely Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Emerald Insight, and Taylor & Francis Online. The review process included identification, screening, eligibility assessment, and inclusion stages. A total of 78 peer-reviewed articles published between 2015 and 2025 were selected and analyzed using thematic synthesis techniques. The findings reveal that competition law performs four interconnected functions. First, it serves as a regulatory mechanism that shapes corporate behavior and prevents anticompetitive practices, including monopolization, cartel agreements, price-fixing, and abuse of dominant positions. Second, competition law enhances consumer welfare by promoting competitive prices, product quality, innovation, and consumer choice. Third, effective competition policy contributes to allocative, productive, and dynamic efficiency, thereby supporting long-term economic growth. Fourth, digital markets introduce new challenges associated with data concentration, platform dominance, network effects, and algorithmic pricing, requiring adaptive regulatory frameworks and strengthened institutional capacity.This study contributes to the literature by integrating Economic Efficiency Theory, Consumer Welfare Theory, Competition Policy Theory, and Regulatory Governance Theory into a comprehensive analytical framework that explains the relationship between competition law, corporate conduct regulation, consumer protection, and economic efficiency.The findings provide policy recommendations for competition authorities and governments, particularly in developing economies, regarding digital competition governance, institutional strengthening, cross-border enforcement cooperation, and data-driven market regulation.Unlike previous studies that focus on isolated dimensions of competition law, this research offers a holistic synthesis of legal, economic, consumer welfare, and governance perspectives. It further highlights how competition law can address emerging challenges in the digital economy while simultaneously promoting consumer protection and economic efficiency.
Abstract:Monopoli (pemasaran sudut) adalah perolehan suatu usaha oleh perorangan atau kelompok. Seperti yang Anda ketahui, monopoli merupakan fenomena yang berkaitan dengan bisnis. Dalam konteks ekonomi, monopoli adalah hal yang…
buruk. Sebab, perekonomian bisa melemah. Dan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan keuntungan dari monopoli. Monopoli bukanlah hal yang buruk dalam sistem apa pun. Di satu sisi, monopoli mutlak diperlukan. Monopolinya adalah Perusahaan Listrik Umum (PLN), Pertamina, dan Perusahaan Air Minum (PAM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian literatur/perpustakaan.
Abstract:Inflasi merupakan fenomena moneter yang secara langsung mendegradasi nilai riil uang dan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, inflasi dievaluasi tidak hanya dari aspek teknis moneter melainkan juga…
ga melalui dimensi etika, keadilan distributif, dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis narrative literature review, yang menyintesis kerangka konseptual dan temuan empiris dari berbagai sumber akademis bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memicu redistribusi kekayaan yang tidak adil dan sangat merugikan kelompok berpendapatan tetap serta masyarakat miskin. Ekonomi Islam mengklasifikasikan inflasi menjadi inflasi alamiah (natural inflation) dan inflasi akibat kesalahan manusia (human error inflation), di mana faktor kesalahan manusia didorong oleh korupsi, tata kelola yang buruk, serta distorsi pasar seperti penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan praktik spekulatif. Guna memitigasi dampak tersebut, ekonomi Islam menawarkan solusi struktural dan moral yang komprehensif, meliputi penyelarasan jumlah uang beredar dengan output sektor riil, penegakan regulasi anti-monopoli, internalisasi perilaku konsumsi yang etis (menghindari israf dan tabdzir), serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial demi menjaga kemaslahatan umat (maslahah).
Abstract:Jurnal ini menganalisis hukum penjualan barang di bawah modal dalam perspektif Syariat Islam, khususnya di daerah Cileungsi dalam konteks penyaluran sembako murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial…
ial dan ekonomi dari praktik penjualan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha dan konsumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, penjualan barang di bawah modal diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur gharar (ketidakpastian), penipuan, atau praktik yang merugikan pihak lain, seperti monopoli atau predatory pricing yang dapat merusak persaingan usaha. Prinsip utama dalam perdagangan menurut syariat Islam adalah tercapainya maslahah (kemaslahatan bersama) serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan barang di bawah modal dapat dibenarkan secara syariat jika dilakukan dengan niat yang baik, tujuan yang jelas, dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat atau pelaku usaha lainnya. Temuan ini memberikan panduan bagi pelaku usaha muslim untuk menjalankan praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dalam bidang ekonomi.