Search Articles & Publications

Showing 1836 articles found for "Memberikan"

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan

Nurnaningsih A, Rezki Akbar Norrahman, Muhammadong, Teguh Setiawan Wibowo
Abstract: Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek kritis dalam konteks manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Studi ini fokus pada strategi pemberdayaan… SDM dalam konteks manajemen pendidikan untuk mengoptimalkan potensi individu dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Analisis dilakukan terhadap pendekatan pemberdayaan yang melibatkan aspek pengembangan keterampilan, motivasi, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas pendidikan. Penelitian membahas upaya pengembangan keterampilan sebagai landasan utama pemberdayaan SDM, dengan menekankan pada pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Kedua, motivasi dijelaskan sebagai elemen penting dalam mendorong keterlibatan SDM, melibatkan insentif positif, pengakuan, dan penciptaan lingkungan yang memotivasi. Ketiga, partisipasi aktif diidentifikasi sebagai strategi efektif dalam menciptakan kolaborasi antar stakeholder pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemberdayaan SDM dalam manajemen pendidikan bukan hanya terbatas pada penguatan individu, tetapi juga memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antar elemen pendidikan. Oleh karena itu, implementasi strategi pemberdayaan SDM yang holistik dan terpadu menjadi krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat modern. Studi ini memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep pemberdayaan SDM dalam konteks manajemen pendidikan, dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti di bidang pendidikan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

M. Habib Alwi, Wiene Surya Putra
Abstract: implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat nilai nilai keislaman dalam sistem pendidikan Nasional, kebijakan ini  mencakup berbagai aspek mulai kurikulum … rikulum  hingga pengembangan sumber daya manusia artikel ini mengulas dinamika implementasi kebijakan pendidikan Islam menyoroti tantangan dan peluang yang di hadapi mengintegrasi nilai nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan modern di Indonesia penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak efektivitas implementasi tersebut dengan fokus pada peran lembaga pendidikan dukungan masyarakat dan adaptasi kebijakan di tingkat lokal implikasi temuan ini di harapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang peran pendidikan Islam dalam mengukuhkan indentitas keislaman di tengah dinamika keberagaman Indonesia 

Kebijakan Terhadap Pendidikan Yang Ada Di Indonesia

Ade Rizki Ananda Sinuraya, Wiene Surya Putra, Indah Indriani
Abstract: Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan… n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Peran Kepemimpinan Efektif dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Pendidikan

Irwan Suryadi, R Wisnu Prio Pamungkas, Fajar Satriyawan Wahyudi, Teguh Setiawan wibowo
Abstract: Penelitian ini mendalami tantangan dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan mengeksplorasi signifikansi peran kepemimpinan efektif sebagai solusi potensial. Kompleksitas dinamika pendidikan modern, perubahan… kebijakan, integrasi teknologi, dan kebutuhan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif menjadi fokus penelitian. Data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif, terutama yang mengadopsi gaya transformasional dan menerapkan strategi seperti delegasi tanggung jawab, memberdayakan tim, serta memanfaatkan teknologi, memiliki dampak positif pada efektivitas manajemen pendidikan. Partisipasi guru dan staf dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan implementasi teknologi diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan.Implikasi temuan ini menyoroti pentingnya integrasi konsep kepemimpinan efektif dalam strategi manajemen pendidikan. Kesimpulannya, kepemimpinan efektif bukan hanya tanggapan terhadap tantangan, tetapi juga kunci untuk mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pemahaman praktis dan teoritis tentang bagaimana pemimpin pendidikan dapat membimbing perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih dinamis, adaptif, dan berkualitas. Implikasi temuan juga memberikan panduan berharga bagi praktisi, kebijakan, dan pemimpin lembaga pendidikan dalam membentuk arah pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kontrak Jual Beli Pada Dimensi Maqasid As-Sharia

Rezki Akbar Norrahman
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontrak Jual Beli dalam dimensi Maqasid As-Sharia, dengan menggunakan metode kualitatif dan data yang diperoleh dari studi pustaka. Kontrak Jual Beli adalah aspek penting dalam… sistem keuangan Islam, dan prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia menjadi landasan dalam menilai kesesuaian dan dampaknya. Studi ini mencakup langkah-langkah pengumpulan bahan studi pustaka yang relevan, analisis dokumen, kategorisasi temuan berdasarkan aspek Maqasid As-Sharia yang relevan, penyusunan laporan penelitian, serta diskusi dan kesimpulan. Hasil penelitian akan mencerminkan sejauh mana Kontrak Jual Beli saat ini mematuhi prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia dan apakah ada rekomendasi perbaikan yang mungkin diperlukan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya Maqasid As-Sharia dalam praktik keuangan Islam, serta memberikan pandangan mengenai cara meningkatkan kesesuaian antara kontrak jual beli dan prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia dalam rangka mendorong keuangan Islam yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkelanjutan.

Jual Beli Kontemporer Menurut Ekonomi Islam

Rezki Akbar Norrahman
Abstract: Penelitian ini mengkaji konsep jual beli kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam. Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang mendasar, dan dalam ekonomi Islam, hal ini memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan… ertujuan untuk mendalami pemahaman tentang konsep jual beli kontemporer dalam konteks ekonomi Islam dan menganalisis aspek hukum, etika, serta praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi pustaka, analisis konsep, studi kasus, wawancara dengan ahli ekonomi Islam, dan analisis ekonomi Islam. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana jual beli dipahami dan diatur dalam kerangka ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep jual beli kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam, serta kontribusinya dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari penggunaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kontemporer dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini, diharapkan praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan lebih efektif dalam praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rezki Akbar Norrahman
Abstract: Penelitian ini mengeksplorasi konsep Mudharabah Musytarakah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mudharabah Musytarakah adalah sebuah instrumen keuangan yang digunakan dalam praktik bisnis berdasarkan prinsip-prinsip… syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang konsep Mudharabah Musytarakah dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaannya dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian ini akan menggunakan metode studi pustaka, analisis konsep, studi kasus, wawancara dengan ahli ekonomi syariah, dan analisis hukum ekonomi syariah untuk mencapai tujuannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep Mudharabah Musytarakah, serta kontribusinya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari penggunaan Mudharabah Musytarakah dalam praktik ekonomi syariah dan potensi pengembangannya dalam mendukung perkembangan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini, diharapkan praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat memanfaatkan Mudharabah Musytarakah secara lebih efektif dalam praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kontrak Pengalihan Hutang Al-Hiwalah Dalam Praktik Keuangan Syariah

Muhammad Ainorrido’ie, Rezki Akbar Norrahman
Abstract: Penelitian ini membahas kontrak pengalihan hutang al-hiwalah, sebuah aspek penting dalam keuangan syariah yang melibatkan transfer utang antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep al-hiwalah adalah salah satu instrumen keuangan… angan yang digunakan dalam praktik bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang kontrak pengalihan hutang al-hiwalah, serta menganalisis aspek-aspek kunci yang terkait dengan pelaksanaan dan implementasinya dalam praktik keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis studi pustaka dan studi kasus terhadap transaksi al-hiwalah dalam konteks keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak pengalihan hutang al-hiwalah memiliki peran penting dalam memfasilitasi transfer hutang antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan prinsip keadilan. Konsep al-hiwalah juga memiliki implikasi yang signifikan dalam manajemen risiko dan pengelolaan aset keuangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam implementasi kontrak al-hiwalah, serta potensi perbaikan dalam praktik keuangan syariah. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang kontrak pengalihan hutang al-hiwalah dan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANKDALAM KASUS SKIMMING DI INDONESIA

Robin Trihadi Dakhi, Isye J. Melo, Arthur N. Tuwaidan
Abstract: Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat  memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu… ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.

ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI DI INDONESIA

Rahmawaty Arsyad, Agustien C. Wereh, Isye J. Melo
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun… hun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.