Abstract:Peningkatan sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan. Terselenggaranya TKA sejak 2025 menjadi catatan penting bagi pihak-pihak terkait, untuk mengoptimalkan serta mendukung siswa dalam pemecahan masalah soal.…
. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu, simulasi (try-out). Penyelenggaraan simulasi secara akbar di Merauke, cukup minim. Pengabdian ini mengimplementasikan hal tersebut dalam tahapan edukasi dan simulasi. Sasarannya yaitu siswa asli papua, dan siswa umum di tingkat SMA-SMK kota Merauke. Tujuan utama kegiatan ini, siswa mengetahui potret kondisi ujian, dan memahami ukuran kesiapan masing-masing. Kegiatan di selenggarakan di SMA Negeri 1 Merauke, 25 Oktober 2025, jumlah kehadiran siswa lebih dari 400 siswa asli papua.
Abstract:Kemajuan teknologi informasi menuntut siswa jenjang SMA untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengelola teknologi secara optimal. Namun, di SMAN 2 Bone masih ditemukan kesenjangan keterampilan siswa dalam…
mengoperasikan sistem informasi berbasis web, ditambah dengan pengelolaan data akademik yang saat ini masih dilakukan secara manual. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi siswa melalui pelatihan praktis dalam pembuatan dan pengelolaan aplikasi web sederhana. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Active Learning (pembelajaran aktif), di mana siswa terlibat langsung dalam praktikum pembuatan aplikasi untuk memecahkan masalah nyata di sekolah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis siswa dalam penguasaan HTML, CSS, JavaScript, dan sistem manajemen basis data MySQL. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan sistem informasi akademik berbasis web (SIAK-SMAN 2 BONE) yang berfungsi memfasilitasi pengelolaan data nilai, absensi, dan pengumuman secara digital bagi siswa, guru, dan admin. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa serta mentransformasi sistem administrasi sekolah menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan desain database dalam konteks keamanan sistem informasi modern. Desain database yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebocoran data dan menurunkan…
urunkan integritas sistem informasi pada organisasi. Melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelemahan desain database ke dalam lima kategori utama: (1) kelemahan normalisasi dan struktur relasional, (2) kurangnya kontrol akses dan autentikasi, (3) minimnya enkripsi data, (4) absennya audit trail dan logging, serta (5) ketiadaan prosedur backup dan recovery yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa 78% kasus kebocoran data yang diteliti disebabkan oleh kelemahan pada lapisan desain database, bukan semata-mata dari serangan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Security by Design dalam perancangan database merupakan langkah fundamental untuk melindungi aset data organisasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan framework database security yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengatur kepemilikan tanah dan membimbing penggunaannya serta telah menerapkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.…
a. Pendaftaran tanah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam mengumpulkan dan mengolah data fisik dan data hukum serta menampilkan bidang tanah yang sudah memiliki hak dan hak kepemilikan yang ada untuk unit apartemen dengan menerbitkan bukti kepemilikan yang berfungsi sebagai bukti kuat. Pemerintah terus berupaya melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk memastikan kepastian hukum. Berdasarkan inisiatif pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Permasalahan yang ada adalah tantangan yang ada dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk memberikan kepastian hukum. Ada juga solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang menjadi tantangan tersebut, sehingga kepastian hukum dapat tercapai.
Abstract:Pasar Tradisional Kliwon Rejo Amertani Temanggung sebagai salah satu ikon ekonomi dan budaya Kabupaten Temanggung yang saat ini menghadapi tantangan serius akibat ekspansi minimarket yang semakin masif di sekitar lokasi…
pasar. Pasar Tradisional Kliwon Rejo Amertani Temanggung cukup terkenal khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung. Namun seiring berjalannya waktu Pasar Kliwon Rejo mengalami penurunan eksistensi, penurunan omset pedagang, dan jumlah pengunjung terutama pada generasi muda yang lebih loyal terhadap pasar modern. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Eksistensi Pasar Tradisional Kliwon Rejo Amertani Temanggung Di Tengah Ekspansi Minimarket. Dengan tujuan mengkaji bagaimana Eksistensi Pasar Tradisional Kliwon Rejo Amertani Temanggung Di Tengah Ekspansi Minimarket. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa eksistensi pasar tradisional ditengah ekspansi minimarket bersifat multidimensional dan kompleks, berdasarkan wawancara dengan para pedagang Pasar Kliwon meliputi aspek ekonomi dengan penurunan pengunjung dan omzet pedagang sebesar 25-30%. Faktor penyebab masyarakat beralih ke minimarket, terutama kenyamanan fisik, aksesibilitas lokasi dan waktu, promosi yang menarik, serta kesesuaian dengan gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien, generasi muda menjadi segmen yang paling terpengaruh dengan preferensi kuat terhadap minimarket. Konsumen menunjukkan pola belanja hybrid yang mengindikasikan bahwa kedua format ritel dapat bersifat komplementer. Serta perlunya revitalisasi pasar tradisional untuk meningkatkan eksistensi dengan melibatkan semua stakeholder: pedagang sebagai pelaku utama, pengelola pasar sebagai fasilitator, pemerintah daerah sebagai regulator dan penyedia sumber daya, serta masyarakat sebagai konsumen yang bertanggung jawab.
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk kawasan hunian, yang memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui…
i dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan limpasan permukaan dan infiltrasi air di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pada periode tahun 2014–2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif rasionalistik dengan mengintegrasikan analisis spasial (interpretasi citra satelit menggunakan ArcGIS 10.8) serta metode analisis Delphi sebanyak tiga putaran untuk menguji persepsi para pemangku kepentingan (stakeholders). Pengambilan sampel narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan unsur dinas pemerintahan terkait, akademisi, praktisi pengembang perumahan, dan tokoh masyarakat. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun (2014–2024), luas lahan pertanian di Kecamatan Kramat mengalami penurunan sebesar 86,23 Ha (dari 2.562,18 Ha menjadi 2.475,95 Ha), sedangkan luas lahan perumahan meningkat sebesar 32,19 Ha (dari 123,54 Ha menjadi 155,73 Ha). Lebih lanjut, hasil analisis Delphi berhasil mencapai konsensus para ahli yang menyetujui 7 indikator dampak utama, yaitu perubahan luas lahan, peningkatan intensitas pembangunan, peningkatan permukaan kedap air, penurunan infiltrasi air, peningkatan volume limpasan permukaan, penurunan kinerja sistem drainase, dan peningkatan kejadian genangan air. Konversi area terbuka menjadi material kedap air (seperti atap bangunan, beton, dan aspal) meminimalkan kapasitas resapan tanah alami, sehingga memicu peningkatan aliran permukaan (surface run-off) yang berujung pada timbulnya masalah genangan air setinggi 10–70 cm di beberapa desa. Kesimpulannya, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Kramat secara nyata merubah karakteristik permukaan dari permeabel menjadi kedap air, sehingga menurunkan kemampuan infiltrasi tanah dan memperbesar volume limpasan permukaan secara drastis.
Abstract:Humans as social beings have 3 (three) basic needs which are often also called primary needs, namely clothing, food and shelter. The efforts made by the government cannot be separated from the state's goal of creating livable…
vable homes for its people as mandated by the 1945 Constitution, especially Article 28 H paragraph (1) which states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity. The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) has not been optimal due to the lack of socialization, which has an impact on the lack of understanding of procedures/requirements, both administrative and technical. The driving factors in the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) consist of Strengths ( There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination and Opportunities (The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel, Companion Funds for field operations). Meanwhile, the Inhibiting Factors are the Existence of Weaknesses (Limited Socialization of the BSPS Program; Distribution of materials and materials, Minimal knowledge of recipients regarding accountability) and Threats or Obstacles (High rainfall during construction, Changes in policies regarding BSPS, Continuity of the BSPS program). The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) in the future will be carried out with an Aggressive Strategy , namely the Strategy of Using STRENGTHS by taking advantage of OPPORTUNITIES. Using Strengths, namely: There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination by Utilizing Opportunities, namely: The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel. Field operational Companion Funds. The government needs to improve public awareness of the Self-Help Housing Stimulus Assistance (BSPS) program to make it easier for potential recipients to understand. Likewise, local community conditions need to be adjusted to the technical requirements so that prospective BSPS recipients who do not yet have land titles in accordance with applicable regulations can simply obtain a Certificate of Land Title. The government can then facilitate the acquisition of land titles in accordance with statutory provisions.
Abstract:Thus, continuous efforts are needed to increase community participation in democracy and participate in filling development. The higher level of community participation in providing suggestions, opinions, input, constructive…
tive criticism and other forms of participation will indicate the level of quality of the development and governance process starting from planning, implementation / implementation, and control and supervision. The purpose of this study is to analyze the implementation of community aspiration absorption carried out by the West Nias Regency DPRD and analyze the participation carried out by the community in channeling their aspirations through the West Nias Regency DPRD. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Descriptive research method is a method in examining a group of people in an object, a system of thought, or in a class of events in the present. The purpose of this descriptive research is to make a description, general picture or painting systematically, factually, and accurately regarding the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. The results of this study are 1) The absorption of community aspirations has not fully run well due to limited human resources, minimal facilities and budget, budget limitations and ineffective coordination and communication; 2) The absorption of aspirations is conveyed through formal activities such as the participation of DPRD members in the Musrenbang conducted by the West Nias Regency Government, Recess, Working Visits or sudden inspections and through informal activities carried out by council members on a daily basis (without a prior schedule). ; 3) Public participation in channeling their aspirations is conveyed through personal and/or group complaints, both directly and indirectly, such as through correspondence, mass media, social media and electronic media.