Abstract:Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.…
a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Bogor. Kajian ini berangkat dari kesenjangan…
antara meningkatnya potensi penerimaan dan menurunnya indikator kepatuhan pelaporan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas unsur BAPPENDA, petugas pemeriksa, tim pemeriksa, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah mampu meningkatkan kepatuhan formal dan material, tetapi efektivitasnya belum optimal. Realisasi penerimaan melampaui target pada 2022-2024, namun persentase realisasi menurun dari 115,06% menjadi 102,63%, sementara rata-rata wajib pajak yang melaporkan omzet turun dari 93,06% menjadi 90,63%. Efektivitas pemeriksaan terkendala oleh implementasi standar operasional yang belum konsisten, keterbatasan pemeriksa, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, frekuensi pemeriksaan yang belum merata, serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Strategi yang ditawarkan adalah pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem digital terintegrasi, komunikasi transparan, frekuensi pemeriksaan yang konsisten, dan tindak lanjut yang tegas.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik pinjaman online sebagai bagian dari keuangan digital kontemporer yang menimbulkan hukum dalam Islam, terutama terkait riba, keadilan akad, dan perlindungan terhadap…
ap pihak pemberi pinjaman. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hukum pinjaman online dalam Islam kontemporer dan bagaimana tafsir serta fikih memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar praktik tersebut tidak bergeser dari boleh menjadi haram. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pinjaman online serta menjelaskan batas-batas fikih muamalah yang menentukan kebolehannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis perpustakaan penelitian dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan pendapat ulama tahun 2020–2025. Pendekatan teori yang digunakan adalah mazhab tafsir fikih reformatif untuk membaca ulang konsep riba dalam konteks transaksi digital modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online pada dasarnya boleh sebagai bentuk muamalah, tetapi menjadi haram apabila mengandung riba, gharar, tadlis, dharar, zhulm, biaya tersembunyi, dan pengumpulan yang eksploitatif. Oleh karena itu, kebolehan pinjaman online bersifat bersyarat, yakni mensyaratkan akad yang jelas, transparansi biaya, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap martabat peminjaman dalam transaksi digital modern.
Abstract:Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan tingkat…
kat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat yang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui penyusunan regulasi internal, pemanfaatan platform digital, serta pelibatan pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi strategi digital, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan komunikasi publik sebagai solusi implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada strategi adaptif dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian implementasi kebijakan publik serta implikasi praktis bagi peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.
Abstract:Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis dalam…
m pengelolaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, proses pengolahan data NPWP yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai permasalahan, seperti duplikasi data, kesulitan pencarian informasi, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pengelolaan NPWP yang terkomputerisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), perancangan database, serta flowchart proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi NPWP yang dirancang mampu mengintegrasikan data wajib pajak, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pencarian data, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas di KP2KP Kabupaten Soppeng.
Abstract:Perkembangan dunia bisnis modern menghadirkan beragam problematika baru yang menuntut solusi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem bisnis nyata dengan…
engan menggunakan pendekatan kaidah fiqhiyyah sebagai landasan konseptual dalam merumuskan solusi aplikatif yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan analisis literatur dari berbagai sumber klasik dan kontemporer mengenai fiqh muamalah serta praktik bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem bisnis seperti ketidaktransparanan transaksi, praktik riba terselubung, dan manipulasi harga dapat diselesaikan melalui penerapan kaidah fiqhiyyah seperti al-yaqin la yazulu bisy-syak (keyakinan tidak hilang karena keraguan), al-dharar yuzal (bahaya harus dihilangkan), dan al-‘adah muhakkamah (kebiasaan menjadi dasar hukum). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan solutif dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Kesimpulannya, penerapan kaidah fiqhiyyah dalam bisnis bukan hanya menjaga kesesuaian syariah, tetapi juga menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi kontemporer.
Abstract:Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap penting dalam peradilan pidana karena pada tahap inilah hakim dan para pihak menilai secara terbuka kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artikel…
el ini membahas makna pemeriksaan dan persidangan, tahapan hukum acara pidana dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta peran penting masing-masing aktor peradilan dalam menjaga proses yang adil. Melalui pendekatan normatif terhadap KUHAP dan literatur hukum, penelitian ini menegaskan bahwa persidangan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh pihak menjunjung prinsip due process of law, keterbukaan, dan independency hakim. Di samping itu, kehadiran bukti elektronik dan tuntutan publik atas transparansi putusan menunjukkan perlunya pembaruan prosedur agar sistem peradilan pidana tetap adaptif dan mampu menghasilkan putusan yang berkeadilan.
Abstract:Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan…
jakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah. Islam memandang kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang halal dan transparan. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan ghanimah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Abstract:Transformasi digital dalam sektor publik bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan birokrasi yang lambat dan berbelit. Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi M-Paspor sebagai instrumen…
strumen strategis E-Government guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan dokumen perjalanan RI. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak implementasi M-Paspor terhadap dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL) yang meliputi Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap realitas ganda: M-Paspor berhasil meningkatkan dimensi Assurance (transparansi biaya) dan Responsiveness (efisiensi waktu tatap muka), namun mengalami degradasi serius pada dimensi Reliability akibat instabilitas infrastruktur teknis dan Empathy karena eksklusi digital terhadap kelompok lansia. Kesimpulannya, teknologi M-Paspor telah mengubah lanskap pelayanan menjadi lebih modern, namun belum sepenuhnya mencapai standar pelayanan prima (service excellence) karena hambatan teknis yang persisten dan kurangnya desain yang inklusif.
Abstract:UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia namun terus menghadapi keterbatasan modal. Pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang adil dan transparan, tetapi pemanfaatannya dipengaruhi oleh berbagai…
faktor multi-dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi UMKM dalam menggunakan pembiayaan syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain systematic literature review, penelitian ini mensintesis temuan empiris dari berbagai jurnal akademik dan laporan penelitian sejak tahun 2015 ke atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan UMKM dalam mengadopsi pembiayaan syariah didorong secara signifikan oleh literasi keuangan syariah, persepsi kemudahan prosedur, kualitas pelayanan, religiusitas, serta dukungan sosial. Sebaliknya, hambatan struktural seperti rendahnya pemahaman mendalam tentang akad, kerumitan prosedur administratif, dan persyaratan agunan fisik yang kaku masih menjadi kendala utama, terutama bagi usaha skala mikro. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perluasan akses UMKM terhadap pembiayaan syariah memerlukan kombinasi antara intervensi edukasi yang intensif, inovasi produk dan skema penjaminan, serta peningkatan kualitas pelayanan dari lembaga keuangan syariah.