Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hulum pidana di Indonesia terkait penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan dalam UU ITE dan bagaimana dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan…
cerdasan buatan terhadap individu dan stabilitas negara dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bergantung pada ketentuan umum KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti deepfake atau voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi. Hoaks berbasis AI berdampak luas terhadap individu, seperti gangguan psikologis dan kerusakan reputasi, serta terhadap negara melalui ancaman pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan yang secara eksplisit mengatur unsur dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan dengan meningkatkan literasi digital, pengawasan konten berbasis AI, serta memberikan pemulihan hukum bagi korban untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Abstract:The legal basis of a valid contract according to the Civil Code is regulated in Article 1338 of the Civil Code, namely that all formal contracts apply as law for the parties thereto. From this article it can be concluded…
that there is a principle of freedom of contract, but this freedom is limited by the law of coercion, so that the contracting parties must submit to the law of coercion. The legal consequences of a previous contract for the parties to the contract can be terminated by one of the parties who submits a request for cancellation, a demand for a refund or even a claim for compensation if misstatements and errors are found in the contract and the backdated date. The validity and date of withdrawal of physical evidence of the contract, it is necessary to first examine the conditions for the validity of the contract, which must meet the prerequisites ( agreement of the parties), although Article 1321 of the Civil Code emphasizes the validity of the contract itself, which must not be the result of error, coercion or fraud.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
Abstract:Keracunan makanan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kejadian ini sering terjadi pada penyelenggaraan makanan skala kelompok akibat rendahnya penerapan prinsip…
nsip higiene dan sanitasi oleh penjamah makanan. Penjamah makanan memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan pangan, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan keracunan makanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penjamah makanan dalam pencegahan keracunan di SPPG Kuta Cingkam Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, simulasi, dan pendampingan intensif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik, serta penilaian perubahan perilaku. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan penjamah makanan. Nilai rata-rata pengetahuan meningkat dari 56,3 menjadi 85,7. Perubahan perilaku terlihat pada peningkatan praktik cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta pengolahan makanan yang lebih higienis. Selain itu, terjadi perbaikan pada kondisi sanitasi lingkungan dapur. Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi berbasis edukasi dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kapasitas penjamah makanan. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui monitoring dan kebijakan untuk mempertahankan perubahan perilaku.
Abstract:As the modern era progresses, Indonesia is one of the countries with a majority of its population actively using the internet. However, it's important to note that 10% of Indonesians don't yet understand how to use it. Many…
any areas in Indonesia still experience delays in the adoption of technology, such as the Marangkayu sub-district in Kutai Kartanegara Regency, North Sumatra Province. Therefore, through community service activities, The author wishes to provide training on technology in the modern era, particularly in Badiri District, Central Tapanuli Regency. Because we believe that many people still don't understand digital technology, for example, how to operate a computer. Here, the author wants to share knowledge and information about digital technology, especially for students at SMAN N 1 Badiri, Tapanuli Regency. In this training, the author targets five meetings with material that will be presented, starting from computer operation, providing material on the use of Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft Office applications. Power Point. With training It is hoped that students will be able to understand how to operate computers, especially how to operate applications.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian…
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keamanan siber di Indonesia serta hubungannya dengan risiko kebocoran data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (library research)…
yang dipadukan dengan teknik perbandingan, triangulasi, dan analisis konten. Temuan menunjukkan bahwa ancaman siber di Indonesia telah mencapai tingkat kritis, dengan 3,64 miliar serangan tercatat hanya dalam tujuh bulan pertama 2025. Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa faktor manusia (human factor) merupakan salah satu faktor utama kegagalan keamanan digital. Salah satu contohnya adalah kasus serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada tahun 2024, di mana salah satu faktor utama terjadinya peretasan adalah faktor human error. Data menunjukkan bahwa hanya 42,7% masyarakat yang memahami cara mengelola informasi pribadi dengan aman, sementara pilar Keamanan Digital (Digital Safety) secara konsisten memperoleh skor terendah (3,12 dari 5) dalam Indeks Literasi Digital Nasional. Ditemukan bahwa setiap 10% peningkatan literasi privasi digital mampu mengurangi risiko dampak sosial akibat kebocoran data sebesar 7%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi melalui pendidikan formal, pelatihan berbasis simulasi, serta implementasi regulasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas sangat krusial untuk memitigasi risiko kebocoran data.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai metode kredit pajak luar negeri dalam kerangka perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, metodologi perhitungan,…
, keuntungan bagi wajib pajak, dan fungsinya dalam mencegah pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan melindungi wajib pajak dari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Metode ini mendorong pajak yang adil dan memacu keterlibatan ekonomi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya terus menghadapi berbagai kendala, termasuk metodologi matematika yang rumit dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan penyederhanaan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.