Abstract:Kementerian Kesehatan telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis kesehatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi setelah bencana…
na adalah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan prinsipprinsip pemulihan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010. Peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip kesehatan mental, yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Fokus pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat dan akses ke layanan kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs bergantung pada peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas semua negara dalam sistem peringatan dini dan langkah-langkah pengurangan risiko. Karena pertanyaan ini secara khusus berkaitan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi cara Indonesia menangani krisis kesehatan. Ini termasuk kepadatan penduduk, geografi (sebagai negara kepulauan), efek perubahan iklim seperti bencana alam atau wabah penyakit akibat perubahan lingkungan. Selain itu, stabilitas politik juga dapat berperan dalam seberapa efektif kebijakan diterapkan.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penguatan hadits Ibnu Majah dari Shuhaib terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam, dengan menjelaskan harmonisasi hadits tersebut dengan…
gan Pasal 1320 KUHPerdata. Kami menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil dalam mengevaluasi kendala yang muncul dalam proses harmonisasi tersebut. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan dengan tambahan data dari studi kepustakaan, kami meneliti implementasi perjanjian bagi hasil dalam kebun dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapan harmonisasi antara hadits Ibnu Majah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadits Ibnu Majah yang disampaikan oleh Shuhaib dapat menjadi penguat yang relevan terhadap kebolehan perjanjian bagi hasil dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks ini, kehadiran hadits tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi perjanjian bagi hasil dalam praktiknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami harmonisasi perjanjian bagi hasil dalam perspektif hukum perdata dan agama Islam serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah dalam mengatur perjanjian bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Abstract:Kebijakan moneter merupakan strategi atau Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan otoritas moneter (Bank Indonesia) sebagai upaya menstabilkan terjadinya inflasi. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian dengan mengautur…
gautur jumlah uang yang beredar, mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, menjaga stabilitas nilai mata uang, menstabilkan harga barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, strategi dan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berfungsi dengan baik dapat mendukung bank sentral atau otoritas moneter dalam meraih tujuan mereka. Selain itu, mekanisme ini juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi nyata dan harga melalui proses transmisi yang berlangsung.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya,…
lumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.
Abstract:Bank syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh aset dari modal ekuitas, dana pihak ketiga dan dana pinjaman lainnya. Sumber sebagian besar …
ian besar modal tersebut besasal dari liabilitas yaitu dana pihak ketiga dan pinjaman lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem manajemen yang dapat mencakup pengeloaan aset dan liabilitas. Pada operasionalnya, bank syariah menerapkan Asset and Liability Management. Sistem manajemen ini telah lama berkembangdan merupakan sistem manajemen yang diadopsi dari bank konvensional. Pada operasional perbankan, asset liability management (ALMA) merupakan focus utama dalam memanajemen bank umum. Sebagai salah satu alat analisis dan pengelolaan operasional perbankan, merupakan salah satu yang diperhatikan oleh praktisidan akademisi perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitif deskriptif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional. Keuangan neraca bank sentral mencerminkan kesehatan keuangan institusi yang bertanggung jawab…
atas pengelolaan mata uang negara, sementara neraca pembayaran internasional mencakup aliran keuangan yang melibatkan transaksi antara suatu negara dengan negara lain. Studi ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan mengambil sampel data dari berbagai negara selama periode waktu tertentu.
Melalui analisis yang cermat, temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional. Perubahan dalam komponen keuangan neraca bank sentral, seperti cadangan devisa, hutang luar negeri, atau aset luar negeri, dapat mempengaruhi kinerja neraca pembayaran internasional suatu negara. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral dalam mengelola keuangan mereka juga dapat berdampak pada neraca pembayaran internasional.
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa keuangan bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional suatu negara. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini dapat membantu para praktisi keuangan, pengambil kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan strategi yang tepat dalam mengelola keuangan negara dan menjaga keseimbangan pembayaran internasional.
Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas cakupan analisis dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antara keuangan neraca bank sentral dan neraca pembayaran internasional.
Abstract:Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, penelitian ini mengusung analisis mendalam terhadap jejak karbon dalam produksi dan konsumsi energi sebagai langkah krusial menuju ekonomi hijau. Pemetaan jejak karbon dari…
ari berbagai sumber energi menjadi fokus pada tahap produksi, memberikan pemahaman holistik tentang dampak lingkungan dari kegiatan produksi energi. Dengan mengevaluasi efisiensi energi dalam proses produksi, identifikasi sumber emisi dan potensi pengurangan dapat diungkap, memberikan landasan untuk perencanaan keberlanjutan. Di sisi konsumsi, analisis pola konsumsi energi dan dampak jejak karbon memandu upaya untuk mengurangi emisi pada tingkat individu, rumah tangga, dan industri. Tantangan melibatkan kurangnya kesadaran, ketidakpastian kebijakan, dan hambatan finansial dalam menerapkan praktik ekonomi hijau. Kesadaran dan edukasi menjadi elemen kunci untuk mengatasi hambatan ini, menggerakkan perubahan perilaku dan membangun dukungan masyarakat untuk praktik berkelanjutan. Di tengah tantangan tersebut, peluang terbuka lebar dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pertumbuhan ekonomi hijau. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan, inovasi dalam praktik produksi, dan penerapan solusi pintar menjadi elemen kunci untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan tersebut, ekonomi hijau bukan hanya menjadi keharusan moral tetapi juga peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti peran penting analisis jejak karbon, tetapi juga merinci kerangka kerja komprehensif menuju transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.
Abstract:Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan…
dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
Abstract:Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor…
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia
.
Abstract:Pemanasan global terjadi ketika emisi gas yang terus bertambah di udara, hal tersebut disebabkan oleh tindakan manusia, kegiatan industri, khususnya CO2 dan chlorofluorocarbon. Isu-isu dan masalah dalam konteks pembangunan…
an berkelanjutan yang diangkat dapat memberikan citra atau gambaran penikmat karya sastra. Penelitian ini akan menguraikan masalah tentang bagaimana pemanasan global terjadi, dan faktor apa yang menyebabkan hal demikian, dampak yang dimunculkan dari pemanasan global tersebut, serta pengaruh dari dampak pemanasan global terhadap pembangunan berkelanjutan yang terdapat atau diceritakan di dalam novel Dunia Anna karya Jostein Gaarder. Pedekatan hermeneutika dirasa cocok untuk mengkaji novel Dunia Anna tersebut. Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas bagi lingkungan bio-geofisik seperti perubahan iklim, pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit. Pemanasan global memang sulit diatasi, namun kita dapat mengurangi efeknya dengan cara kesadaran kita terhadap kehidupan di masa depan agar mengurangi pengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan.