Abstract:Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunarungu di SLB Negeri PGRI Kamal, serta aktivitas belajar mereka. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi…
bservasi dan wawancara. Penelitian ini menggambarkan penyesuaian pembelajaran melalui penggunaan bahasa isyarat untuk memudahkan pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tunarungu menghadapi kesulitan dalam komunikasi dan pemahaman, sehingga memerlukan dukungan metode pengajaran yang spesifik. Faktor penyebab tunarungu meliputi faktor internal, seperti keturunan dan kondisi medis ibu selama kehamilan, serta faktor eksternal, seperti infeksi saat lahir. Studi ini menemukan bahwa meskipun anak tunarungu memiliki potensi intelektual yang sama dengan anak lainnya, mereka memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda, seperti penggunaan media visual dan bahasa isyarat. Guru memainkan peran penting dalam mendukung proses belajar dengan strategi yang sesuai. Penelitian ini menekankan pentingnya empati dan kesadaran tinggi dari pendidik dalam memenuhi kebutuhan anak tunarungu untuk mencapai pendidikan yang setara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Keleyan Bangkalan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah…
dalah kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik. Penelitian dilakukan pada tanggal 8 Mei 2024. Jenis penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SLB Negeri Keleyan terdapat 40 siswa anak berkebutuhan khusus, terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autis. Kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam asesmen oleh guru, kurangnya kesabaran guru dalam mengajar, serta adaptasi siswa terhadap lingkungan sekolah. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan pengetahuan dan pelatihan guru, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta melakukan terapi bagi siswa. Penelitian juga menekankan pentingnya kerjasama antara guru dan orang tua untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus
Abstract:Perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi sumber daya masyarakat, dan pelaksanaan pengendalian merupakan langkah-langkah penting dalam proses mencapai tujuan. Pengelolaan yang efektif memerlukan kerja sama dari kedua belah…
ah pihak. Maka kedua belah pihak akan mendapat untung besar dari Anda. Karena sekolah tidak dapat berfungsi tanpa guru, maka guru dan sekolah merupakan mitra kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan. Unsur terpenting dalam pendidikan adalah guru. Mata pelajaran akademik dirancang untuk memudahkan proses pembelajaran, dengan fokus pada kursus bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris bukan bahasa umum di kalangan siswa, kursus ini memerlukan kamus dan Google Terjemahan untuk memahami bahasa tersebut, dan metodologi pengajarannya menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dilakukan oleh pihak yayasan bersama kepala sekolah SMP dan SMA Informatika Tanah Merah Bangkalan serta dengan guru SMP dan SMA yang mengajarkan Bahasa Inggris, sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala sekolah telah menjalankan perannya di sekolah bagi para guru di sekolah tersebut, baik mata pelajaran umum maupun khusus, mengenai pengendalian kelas serta memotivasi tindakan dan mengarahkan guru pada pelajaran bahasa inggris. baik SMP maupun SMA di sekolah tersebut. Informatika berada di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Kendaban Tanah Merah Bangkalan
Abstract:Al-Qur'an Terjemah Bahasa Madura menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penulis mencatat perkembangan terjemahan ini dari tahun 1999 hingga 2018. Penelitian ini didasarkan pada hasil dari Jamaah Pengajian Surabaya (JPS)…
S) dan Lembaga Pengkajian dan Penerjemahan Al-Qur'an (LP2Q), serta instruksi dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada akademisi IAIN Madura untuk menyusun karya ini. Kementerian Agama mendorong para ahli untuk segera menyusun terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Madura. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Apa sejarah munculnya Al-Qur’an Terjemah Bahasa Madura? (2) Bagaimana konteks lokal dalam Al-Qur’an dan terjemahannya dalam bahasa Madura. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an terjemah Bahasa Madura terbagi menjadi tiga jenis, yang masing-masing merupakan kesatuan. Pertama, karya dari Jamaah Pengajian Surabaya (JPS), kedua, dari Lembaga Penerjemahan dan Pengkajian Al-Qur'an (LP2Q), dan ketiga, karya Tim Penerjemah IAIN Madura. Model penerjemahan yang diterapkan adalah model dinamis atau komunikatif, yang dalam istilah ulumul Qur'an dikenal sebagai terjemah harfiyyah atau tafsiriyyah. Proses penerjemahan dilakukan dengan menyesuaikan dengan bahasa dan budaya Madura, bukan hanya berdasarkan struktur gramatikal bahasa Arab sebagai sumber. Dialek yang digunakan dalam terjemahan umumnya adalah dialek Pamekasan-Sumenep, meskipun ada bagian yang menggunakan dialek Bangkalan-Sampang. Hirarki bahasa Madura yang diterapkan dalam penerjemahan bervariasi tergantung pada struktur dan ayat yang diterjemahkan, mencakup tingkatan iyâ-enjâ', engghi-enten, tèngghi/alos, serta bhâsa enghhi-bhuntèn. Dalam bahasa Jawa, istilah ini dikenal sebagai ngoko, kromo, dan kromo inggil.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.