Abstract:Penelitian ini di lakukan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara Bulliying dan Distress Psikologi pada anak usia sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah library research. Penelitian ini menggunakan pendekatan…
deskriptif-analitik dan melibatkan anak-anak usia sekolah yang menjadi korban bullying dan mengalami distress psikologis sebagai subjek penelitian. Prosedur penelitian melibatkan pencarian literatur melalui database akademik dan perpustakaan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis data. Masalah kesehatan mental dapat menjadi faktor risiko dari distress mental dan psikopatologi di masa depan. . Korban bullying seringkali merasa tidak berdaya dan tidak mampu melawan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan perhatian lebih pada jenis bullying ini. Guru memiliki peran penting dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah. Mereka perlu terus meningkatkan pendidikan moral siswa agar tidak ada lagi kasus bullying. Dengan demikian, diharapkan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan bebas dari tindakan bullying yang berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan antara bullying dan distress psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jenis bullying, seperti bullying verbal atau fisik, dapat memiliki dampak yang berbeda pada kesejahteraan mental anak. Selain itu, frekuensi bullying juga dapat mempengaruhi tingkat distress psikologis yang dialami oleh anak. Lingkungan sekolah juga berperan penting, karena kebijakan sekolah yang tidak toleran terhadap bullying dapat membantu melindungi anak-anak dari distress psikologis
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengendalian inflasi melalui zakat dan infak dalam sistem moneter syariah modern. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis tinjauan literatur, data sekunder dari…
i jurnal terkini (2019-2024) dikumpul melalui database seperti Google Scholar, disaring, dan dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan zakat meredistribusi kekayaan untuk mengendalikan inflasi demand-pull, sementara infak meningkatkan produktivitas pasokan melawan cost-push; bukti empiris Indonesia mengindikasikan potensi zakat Rp300 triliun per tahun menekan volatilitas CPI hingga 1-2%, dengan sistem syariah 40% lebih rendah volatilitasnya daripada konvensional.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan salah satu dasar lahirnya hubungan perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak…
lain. Konsep ini memegang peranan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan sekaligus upaya penegakan keadilan bagi korban kerugian. Penelitian ini mengkaji mekanisme ganti rugi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia, dengan fokus pada landasan yuridis serta dinamika implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian dan penetapan nilai ganti rugi mengakibatkan mekanisme pertanggungjawaban perdata di Indonesia belum mampu memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh dan kompeherensif. Hal ini merefleksikan adanya diskoneksi antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap martabat serta kepentingan keperdataan individu.
Abstract:Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelalaian…
dapat memenuhi unsur-unsur penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kasus dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan membutuhkan niat dan itikad buruk dalam penguasaan barang secara melawan hukum, sehingga unsur kelalaian (culpa) tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Abstract:Penghambat jalannya pembangunan nasional sehingga rusaknya sebuah nilai moral didalam masyarakat merupakan sebuah permasalahan serius karena didalamnya tercermin sifat korupsi. korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan…
atau wewenang demi mencapai keuntungan sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti adanya penyuapan, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara serta kepercayaan publik menurun. Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi tersebut bukan hanya di lakukan oleh penegakan hukum namun juga perlu adanya sebuah pembangunan karakter antikorupsi yang perlu diberikan oleh para generasi muda,sehingga di dalam peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ada suatu peran penting dalam membangun sebuah karakter generasi muda untuk antikorupsi yaitu dengan melalui pendidikan, sosialiasi serta kampanye dalam membangun integittas. Dalam jurnal ini penelitian bertujuan untuk menganalisis peran KPK dalam membangun antikorupsi generasi muda serta menilai hambatan yang dihadapi untuk menilai struktur pelaksanaannya. jurnal penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan secara konseptual yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa adanya peran KPK dalam pendidikan antikorupsi dapat berjalan melalui program pendidikan secara formal dan non formal,tetapi dapat dilihat juga bahwa adanya sebuah hambatan tantangan dalam menjangkau kesadaran masyarakat secara utuh. Maka demikian perlu adanya sinergitas antara KPK, lembaga pendidikan dan keinginan masyarakat untuk lebih belajar tentang antikorupsi agar dapat tercapai pembangunan karakter antikorupsi di lingkungan generasi muda.
Abstract:Permasalahan kesehatan mental dan spiritual di kalangan mahasiswa meningkat, sementara layanan bimbingan dan konseling konvensional di perguruan tinggi seringkali belum terintegrasi secara maksimal dengan nilai-nilai spiritual…
ritual yang menjadi kebutuhan mendasar sebagian besar mahasiswa Indonesia. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep Tazkiyatun Nafs (penyucian jiwa) sebagai pendekatan integratif dalam layanan Bimbingan dan Konseling Islami (BKI) di perguruan tinggi. Program dilaksanakan di Universitas X melalui serangkaian kegiatan: (1) Pelatihan dan workshop bagi konselor dan peer counselor tentang teknik konseling berbasis Tazkiyatun Nafs, (2) Pengembangan modul panduan singkat, dan (3) Penyediaan layanan konseling kelompok tematik yang mengintegrasikan konsep Muhasabah (introspeksi), Mujahadah an-Nafs (perjuangan melawan hawa nafsu), dan Riyadhah (latihan spiritual). Metode partisipatif digunakan dengan melibatkan 15 konselor/calon konselor dan 30 mahasiswa sebagai klien sukarela. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kompetensi konselor dalam melakukan asesmen spiritual dan pendekatan yang lebih holistik. Mahasiswa peserta konseling melaporkan penurunan gejala stres dan kecemasan, serta peningkatan self-awareness dan ketenangan batin. Diskusi menggarisbawahi bahwa integrasi Tazkiyatun Nafs memberikan kerangka konseptual yang kaya dan praktis untuk memperkuat dimensi psiko-spiritual dalam konseling kampus, sesuai dengan konteks budaya-religius Indonesia. Disimpulkan bahwa implementasi konsep ini dapat mengoptimalkan peran BKI dalam membangun ketahanan mental-spiritual mahasiswa.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan…
dekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta hak atas kehormatan dan data pribadi. Oleh karena itu, bank wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak non debitur guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.