Abstract:Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini berfokus pada dua aspek,…
spek, yaitu: (1) kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah; dan (2) strategi dan implementasi kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama di wilayah perdesaan; (2) pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang mendukung program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Keluarga Harapan; (3) kebijakan hukum yang ada masih perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi, partisipasi, monitoring, dan evaluasi agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai analisis kebijakan hukum terhadap program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di daerah.
Abstract:Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus…
s kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma, dengan fokus pada periode konflik regional yang melibatkan kekerasan etnis dan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis teks Statuta Roma, keputusan Mahkamah Pidana Internasional terkait kejahatan genosida, serta studi kasus konkret pada periode konflik regional yang tercatat dalam sejarah hukum internasional. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan temuan. Analisis mendalam terhadap Statuta Roma menunjukkan pengertian dan unsur-unsur kejahatan genosida yang dijelaskan secara rinci. Studi kasus periode konflik regional mengungkapkan tantangan dalam identifikasi, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan genosida. Keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus tersebut secara yuridis dipengaruhi oleh kerja sama internasional, politik regional, dan faktor-faktor kontekstual. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma dan mengidentifikasi kendala serta potensi solusi dalam penanganan kasus kejahatan serius ini. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat kerja sama internasional, memperbaiki sistem peradilan internasional, dan meningkatkan kesadaran global terhadap perlunya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida.Studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yuridis mengenai kejahatan genosida dalam Statuta Roma, khususnya dalam konteks konflik regional. Implikasi dan rekomendasi dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem peradilan internasional dan penanganan kejahatan serius di masa depan.
Abstract:Kebijakan agraria memainkan peran kunci dalam mengelola sumber daya alam dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pertanian dan pemanfaatan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas…
kebijakan agraria dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan analisis kebijakan, studi ini meninjau implementasi kebijakan agraria yang ada dan dampaknya terhadap aspek lingkungan dan ekonomi. Hasil evaluasi diintegrasikan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberlanjutan agraria. Penelitian ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi kebijakan agraria dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Temuan mengidentifikasi kebijakan yang telah berhasil serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, merangsang investasi berkelanjutan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan agraria. Dengan mengevaluasi kebijakan agraria secara menyeluruh, penelitian ini memberikan wawasan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di sektor agraria. Implikasi hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki arah dan pelaksanaan kebijakan agraria guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Abstract:Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa mata pelajaran IPAS tentang Keragaman Indonesia menggunakan metode Mind Mapping (M2M) pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Kebon Jeruk. Penelitian ini…
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Kebon Jeruk tahun ajaran 2023/2024 dengan jumlah 37 siswa. Pada pratindakan persentase ketuntasan siswa baru mencapai 5,4%, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I persentase ketuntasan siswa meningkat menjadi 62,2%, pada siklus II 78,4 dan siklus III meningkat menjadi 88,2%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model mind map dapat meningkatkan pembelajaran IPAS serta mendapatkan respon positif terhadap metode yang digunakan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis dua kasus hukum agraria di Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan…
jukkan bahwa penjualan tanah tidak bersertifikat dan kepemilikan sertifikat tanah ganda masih menjadi permasalahan utama dalam hukum agraria di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan tanah dan sertifikasi.
Abstract:Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata. Pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan ketimpangan dalam mengakses pelayanan kesehatan tersebut, Akses kerap kali dipandang…
g hanya sebatas penyediaan fasilitas fisik kesehatan, namun secara luas akses meliputi kondisi geografis, kultural, kondisi sosio ekonomi dan kondisi pribadi individu tersebut. Keterbatasan dalam memandang akses ini sendiri menjadi penghambat dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di lapangan sehingga pelayanan kesehatan yang baik tetap saja belum terpenuhi bagi masyarakat. Mendasar dari uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mereview apa saja hambatan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Indonesia berdasarakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian ini adalah review artikel dengan menggunakan mesin pencarian google scholar dan portal Garuda. Hasil review artikel menunjukkan bahwa hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan ini sangat varitif sekali, diantaranya berasal dari faktor internal individu seperti pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga terdekat. Kemudian muncul juga dari fasilitas kesehatan seperti ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai, tenaga kesehatan yang masih minim dan pelayanan yang kurang memuaskan. Terakhir, hambatan muncul dari faktor ekstenal misal kondisi geografis atau alam, kultur masyarakat dan kepercayaan yang melekat di masyarakat.
Abstract:Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikatagorikan…
gorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 209/Pid.B/2018/PN Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsurunsur tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan perkara Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena tindak pidana penganiayaan dan upaya kolaboratif untuk menciptakan perubahan positif, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan menolak segala bentuk penganiayaan.
Abstract:Kepemimpinan visioner dalam mentransformasi model penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada pengembangan visi jangka panjang dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan…
publik. Kepemimpinan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendesktipsikan bagaiman kepemimpinan visioner dapat mempegaruhi model trasformasi penyelenggaraan pelayanan publik, penelitian ini mengunakan metode studi penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber di internet dan jurnal terkait mengenai, kepemimpinan visioner, inovasi pelayanan publik, model trasformasi pelayanan publik. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan visioner dalam konteks trasformasi model penyelenggaraan pelayanan publik. Inofasi dalam pelanan publik mendorong trasformasi pelayanan publik, memfasilitasi koordinasi antara pemimpin dan masyarakat serta publik menjadi lebih efektif. Dengan demikian penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya kepemimpinan visioner dalam mentrasformasi model pelayanan publik
Abstract:Menjelang pemilu, sudah seharusnya lembaga pemantau juga aktif mengawasi penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini fokus pada pemilu di Kota Baubau yang meliputi tiga daerah pemilihan (harian) dan 448 tempat pemungutan suara…
a (TPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis percepatan reformasi digital pada tata kelola pemilu yang didalamnya adalah tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan yang berkompeten di bidangnya. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah konkrit yang dilakukan BAWASLU dalam memperkuat mekanisme pemantauan pemilu. Pembahasannya mencakup aspek organisasi, teknologi, dan implementasi strategi yang diterapkan BAWASLU untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses pemilu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi BAWASLU Kota Baubau dalam menghadapi dinamika pemilu. Temuan-temuan ini dapat menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi demokrasi untuk memperbaiki sistem pemantauan pemilu di berbagai tingkatan. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai peran lembaga pemantau pemilu dalam mendukung proses demokrasi dan integritas pemilu di tingkat lokal.
Abstract:Perilaku kekerasan adalah perilaku yang menyertai marah dan merupakan dorongan untuk bertindak dalam bentuk dekstruksi dan masih terkontrol. Apabila masalah tidak teratasi maka akan mengakibatkan resiko mncedrai diri sendiri,…
diri, orang lain ataupun lingkungan. Akibat kerugian yang ditimbulkan. Penangan pasien dengan perilaku kekerasan harus dilakukan secara cepat dan tepat oleh perawat. Tujuan: dari karya ilmiah ini mampu menerapkan terapi relaksasi nafas dalam pada Tn.J dengan perilaku kekerasan diruang kronis pria 1 Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura. Metode: penulisan ini adalah studi kasus, subjek terdiri dari 1 partisipan dengan masalah perilaku kekerasan. Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini adalah instrumen tanda gejala perilaku kekerasan. Waktu pemberian terapi dilakukan selama 30 menit dengan dilakukan selama 5 kali pertemuan. Hasil: dari hasil intervensi yang dilakukan selama 5 kali pertemuan didapatkan bahwa terapi relaksasi nafas dalam dapat menurunkan tanda dan gejala perilaku kekerasan dari 18 tanda dan gejala menjadi 1 tanda dan gejala perilaku kekerasan. Kesimpulan: dari intervensi mengontrol perilaku kekerasan dilakukan dengan salah satunya dengan terapi relaksasi nafas dalam dengan strategi pelaksanaan dapat membantu menurunkan tanda dan gejala perilaku kekerasan. Berdasarkan hasil disarankan kepada perawat mampu menerapkan terapi relaksasi nafas dalam guna menurunkan tanda dan gejala perilaku kekerasa.