Abstract:This study examines the influence of leadership style on public service at the Teluk Ambon District Office, Ambon City. The research was motivated by practical service problems at the district level, including uneven implementation…
lementation of frontliner service procedures, varying employee discipline, and weak coordination among organizational units. A quantitative survey design was applied to test the causal relationship between leadership style and public service quality. Data were collected from 50 respondents consisting of 24 district employees and 26 community service users through structured questionnaires supported by observation, interviews, and documentation. Leadership style was measured through decision-making ability, motivational ability, subordinate control, and emotional control, whereas public service quality was measured using the SERVQUAL dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The data were processed using IBM SPSS with validity, reliability, normality, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination procedures. The findings show that all questionnaire items were valid and reliable. The regression model produced a positive coefficient, a standardized beta of 0.906, and an R Square value of 0.820, indicating that leadership style explained 82.0% of the variation in public service quality. The novelty of this study lies in its focus on district-level public service governance in an archipelagic urban context, where leadership is not only administrative but also coordinative and adaptive. The study implies that stronger leadership supervision, staff arrangement, and service discipline are necessary to improve the consistency of public service delivery.
Abstract:The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of banks towards customers in cases of personal data leaks, examine the extent of legal protection provided to customers, and describe efforts that can be…
made to minimize the risk of data leaks. This study uses a literature study method by collecting and analyzing various legal sources, such as laws and regulations, court decisions, journals, and literature related to data protection in the banking sector. The results of the study indicate that banks have legal responsibilities based on the Personal Data Protection Law (UU PDP) and banking provisions to maintain the confidentiality of customer data. If a data leak occurs, the bank can be subject to administrative, civil, or even criminal sanctions depending on the level of negligence. In addition, this study found that customers have the right to claim compensation if the data leak causes material or immaterial losses. However, the effectiveness of law enforcement still faces challenges, such as lack of customer awareness and complexity of evidence. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve cybersecurity systems by banks, and educate customers to mitigate the risk of data leaks. The implications of this study are expected to provide recommendations for regulators and banking industry players in strengthening the protection of customer personal data.
Abstract:Penelitian ini membahas pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam smart manufacturing serta perubahan peran Human Resource Development (HRD) di era Industri 4.0. Melalui studi pustaka dari berbagai jurnal nasional,…
penelitian ini menemukan bahwa AI memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan efisiensi produksi, mulai dari predictive maintenance yang mampu mengurangi gangguan mesin hingga sistem quality inspection berbasis computer vision yang membuat proses pengecekan lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, perkembangan teknologi ini membuat HRD harus menyesuaikan cara kerja mereka, terutama dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kompetensi karyawan. HRD kini dituntut lebih memahami teknologi digital agar mampu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran teknologi dan HRD saling melengkapi karena penerapan AI tidak akan berjalan optimal tanpa kesiapan karyawan. Dengan demikian, perusahaan perlu mengatur strategi yang seimbang antara pemanfaatan teknologi dan penguatan kemampuan SDM.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
Abstract:The reason for dividing inheritance while the heirs are still alive is to avoid conflicts that will give rise to conflicts between heirs and not contradict Islamic law. The provisions of the Compendium of Islamic Law regarding…
arding the distribution of inheritance to living heirs provide evidence that the condition of the testator's death remains an implicit condition for inheritance of his assets in the form of inheritance. However, the Compilation of Islamic Law provides another way to carry out the distribution of inheritance before the death of the heirs as stated in Article 187 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. The Islamic legal view regarding the distribution of inheritance to living heirs can be taken if there is a risk of disputes and conflicts between heirs that result in losses.
Abstract:Masalah dan tujuan penelitian ini adalah membongkar periodesasi pendidikan Islam di Indonesia serta mengkaji bagaimana narasi sejarah keislaman dibentuk melalui kebijakan kurikulum, PSPB, Sejarah Nasional Indonesia, dan…
praktik historiografi. Metode yang digunakan menggabungkan kajian historiografi kritis berbasis studi pustaka-kritis dan analisis wacana terhadap dokumen kebijakan, buku teks sejarah, serta literatur keislaman nasional, dengan fokus pada era Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. Hasil menunjukkan adanya kontinuitas motif literasi keislaman yang direkonstruksi melalui kebijakan negara dan kurikulum, meskipun isi materi serta tokoh yang disorot berubah sesuai dinamika politik nasional. Narasi sejarah tidak netral; konstruksi akademi dipengaruhi oleh posisi penulis, institusi penerbitan, dan konteks ideologis masa tertentu, sehingga narasi masa lampau sering dipengaruhi tujuan politik dan budaya akademik yang dominan pada tiap periode. Analisis narasi kurikulum mengungkap bagaimana identitas nasional dibentuk melalui literasi keagamaan dan nilai patriotik; dekonstruksi narasi masa Orde Baru menyoroti potensi bias ideologis dan fragmentasi naratif yang memengaruhi pemahaman masa lampau. Secara global, kerangka wacana kritis menyediakan alat untuk menilai bahasa, metafora, dan framing teks serta membuka peluang narasi alternatif yang lebih inklusif. Celah metodologis utama meliputi keterbatasan integrasi antara analisis periodesasi dengan historiografi kritis serta keterbatasan basis data sumber primer; rekomendasi untuk masa depan adalah desain studi pustaka-kritis dengan analisis wacana terstruktur dan triangulasi sumber. Kontribusi teoretis utama adalah kerangka integratif yang memadukan revisionisme historis, dekonstruksi naratif, dan analisis wacana terhadap teks sejarah dan kurikulum nasional; secara empiris basis data sumber primer (arsip kebijakan, dokumen kurikulum, teks sejarah) memungkinkan rekontruksi periodesasi secara holistik. Implikasi kebijakan menekankan penyajian narasi sejarah Islam yang seimbang dengan konteks budaya lokal dan dinamika historiografi yang beragam, untuk meningkatkan literasi sejarah yang akurat; saran praktis meliputi penguatan arsip digital, akses terbuka terhadap dokumen kebijakan/kurikulum, serta penyelenggaraan forum ilmiah lintas disiplin untuk validasi temuan sebelum publikasi akhir.
Abstract:Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan merupakan faktor kunci dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan…
pendidikan serta kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan pengumpulan data lapangan berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tepat, pengembangan kompetensi berkelanjutan, penilaian kinerja yang objektif, serta pemberian motivasi dan penghargaan secara proporsional mampu meningkatkan kinerja guru dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan partisipatif berperan signifikan dalam mendukung keberhasilan manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada pengembangan profesional merupakan strategi strategis dalam meningkatkan mutu sekolah secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengelola sekolah dan pengambil kebijakan pendidikan.
Abstract:This study aims to determine the effectiveness of a personal approach in helping elementary school students who experience learning difficulties. The subject of the study was a fifth-grade student with the initials D, who…
o showed obstacles in learning focus, motivation, and independence. The methods used included observation, interviews, and the provision of guidance services in two sessions. The results of the study indicate that a personalized approach can enhance self-awareness, problem-solving skills, and learning focus among students. Additionally, active support from parents and teachers plays a significant role in supporting the success of counseling. This study contributes to counseling practice in elementary schools by emphasizing the importance of empathetic and collaborative individual interventions.
Abstract:Discourse on constitutionalism often emphasizes the existence of a written constitution as the foundation of democratic governance. Yet, constitutionalism is not merely about the text but it is about the lived practices…
that give substance to constitutional ideals. This article interrogates the extent to which participation moves beyond symbolic consultation to become a substantive mechanism that embodies constitutionalism in practice. The central research question is how can meaningful public participation be conceptualized and operationalized as the essence of constitutionalism in legislative processes? It examines constitutional provisions, statutory frameworks, and judicial interpretations in selected jurisdictions. The analysis is enriched by theoretical frameworks of deliberative democracy and participatory constitutionalism, which highlight the normative value of inclusivity, transparency, and accountability in law making. The article concludes that embedding meaningful public participation transforms law-making from a formal exercise of authority into a constitutional practice that legitimizes governance, strengthens democracy.
Abstract:Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously…
sly made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.