Abstract:Permasalahan kemiskinan dialami oleh berbagai negara di belahan dunia, negara maju dan negara berkembang. Kemiskinan diartikan sebagai persoalan dimana masyarakat tidak mampu melengkapi kebutuhannya. Indonesia adalah Negara…
ara yang sedang mengalami persoalan kemiskinan sejak dulu. Permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penghasilan masyarakat, pengangguran, pendidikan, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari faktor-faktor yang disebutkan di atas. Hal ini dapat disebabkan oleh distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, di mana pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tinggi, sementara sebagian besar masyarakat, terutama yang berada dilapisan bawah, tidak merasakan manfaatnya.
Abstract:Investasi asing langsung (FDI) telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan infrastruktur, dengan realisasi mencapai Rp465,2 triliun pada…
ada triwulan I 2025. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan domestik bersifat ambivalen karena ketimpangan regional, dominasi sektor ekstraktif, dan risiko terhadap UMKM lokal akibat ketergantungan modal asing. Penelitian ini menggunakan observasi literatur sistematis untuk merekomendasikan kebijakan inklusif guna menyeimbangkan manfaat FDI bagi pertumbuhan berkelanjutan.
Abstract:Perdagangan internasional merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Kegiatan ekspor dan impor memungkinkan negara untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memperoleh devisa, dan memperluas pasar.…
Bagi negara berkembang, perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makalah ini membahas teori-teori utama perdagangan internasional, baik klasik maupun modern, serta relevansinya terhadap strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Melalui metode studi literatur dan analisis deskriptif, makalah ini juga menyoroti studi kasus di beberapa negara Asia termasuk Indonesia.
Abstract:Hutang luar negeri merupakan instrumen fiskal strategis yang diadopsi pemerintah Indonesia guna mengakomodasi defisit anggaran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Kendati demikian, akumulasi hutang yang…
ang terus tereskalasi memicu diskursus mengenai potensi timbulnya fenomena debt overhang, di mana beban kewajiban yang melampaui kapasitas produktif justru bertransformasi menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dampak sistematis hutang luar negeri terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus melakukan pengujian empiris terhadap relevansi teori debt overhang dalam konjungtur ekonomi nasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengutilisasi analisis data sekunder yang bersumber dari otoritas moneter serta lembaga statistik resmi. Berbeda dengan evaluasi sistem administrasi seperti SIHALAL yang menitikberatkan pada efektivitas prosedural, studi ini berfokus pada analisis variabel makroekonomi fundamental, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio hutang. Selaras dengan paradigma inovasi administrasi publik, pengelolaan hutang yang transparan, akuntabel, dan presisi merupakan manifestasi dari efektivitas pelayanan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta resiliensi fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memetakan ambang batas (threshold) optimal hutang luar negeri agar tetap berfungsi sebagai katalis pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pembiayaan negara yang lebih mandiri, kredibel, dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Lonjakan populasi di wilayah perkotaan menimbulkan berbagai masalah, seperti kepadatan tinggi,…
nggi, keterbatasan layanan kesehatan, dan penurunan kualitas lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan masyarakat, tenaga medis, dan aparat kelurahan di beberapa kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berdampak pada penurunan derajat kesehatan masyarakat akibat buruknya sanitasi, keterbatasan air bersih, serta meningkatnya kasus penyakit menular seperti ISPA dan diare. Selain itu, kesejahteraan sosial juga menurun karena tingginya kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya perumahan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Urbanisasi di Kecamatan Medan Amplas terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Fenomena ini memberi dampak positif pada perkembangan sosial ekonomi, namun juga menimbulkan masalah lingkungan seperti…
erti kepadatan organisasi, berkurangnya ruang hijau, dan masalah kebersihan serta drainase. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak urbanisasi terhadap kualitas organisasi serta identifikasi langkah menuju kota berkelanjutan di Medan Amplas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan di kawasan padat penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi tanpa perencanaan tata ruang berkelanjutan menurunkan kualitas lingkungan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan melalui penyediaan ruang hijau, pengelolaan sampah terpadu, dan peningkatan kesadaran lingkungan warga.
Abstract:Pertumbuhan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19 menuntut pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang mampu mendorong pemulihan dan keberlanjutan perekonomian. Kota Jambi sebagai pusat kegiatan ekonomi…
konomi Provinsi Jambi mengalami dinamika struktural ekonomi selama periode 2020–2023, sehingga diperlukan pemetaan sektor basis dan prospektif secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dan non-basis, menganalisis dinamika pertumbuhan sektoral, serta menentukan sektor-sektor yang berpotensi menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi dan Provinsi Jambi berdasarkan lapangan usaha periode 2020–2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan satu-satunya sektor basis di Kota Jambi dengan nilai LQ lebih dari satu, yang menandakan keunggulan komparatif sektor tersebut. Sementara itu, hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa sebagian besar sektor ekonomi Kota Jambi bersifat prospektif, khususnya sektor-sektor jasa seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, serta informasi dan komunikasi. Sebaliknya, sektor pertanian, pertambangan, dan konstruksi tergolong non-prospektif karena pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan Provinsi Jambi. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi Kota Jambi menuju sektor jasa pada periode pascapandemi dan menegaskan pentingnya strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penguatan sektor basis serta pengembangan sektor-sektor prospektif.
Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas instrumen kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang melalui stabilitas makroekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan. Metode…
ode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) kualitatif, mensintesis 20-30 sumber peer-reviewed periode 2019-2025 dengan analisis konten tematik dan desain deskriptif-komparatif pada kasus seperti Indonesia, India, dan Brasil. Hasil utama menunjukkan kebijakan kontraktif efektif mengendalikan inflasi (misalnya dari 5,95% menjadi 2,61% di Indonesia), kebijakan ekspansif merangsang pertumbuhan PDB (1-2% jangka pendek) dan menurunkan kemiskinan (dari 9,78% menjadi 9,36%), meski terhambat pasar keuangan lemah dan guncangan eksternal.