Search Articles & Publications

Showing 310 articles found for "Dihadapi"

Kebijakan Dan Strategi Nasional Penanganan Krisis Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Ghizka Aulia Putri, Taufik Hilmi, Abdurrozzaq Hasibuan
Abstract: Kementerian Kesehatan telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis kesehatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi setelah bencana… na adalah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan prinsipprinsip pemulihan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010. Peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip kesehatan mental, yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Fokus pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat dan akses ke layanan kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs bergantung pada peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas semua negara dalam sistem peringatan dini dan langkah-langkah pengurangan risiko. Karena pertanyaan ini secara khusus berkaitan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi cara Indonesia menangani krisis kesehatan. Ini termasuk kepadatan penduduk, geografi (sebagai negara kepulauan), efek perubahan iklim seperti bencana alam atau wabah penyakit akibat perubahan lingkungan. Selain itu, stabilitas politik juga dapat berperan dalam seberapa efektif kebijakan diterapkan.

Peran Bank Umum Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Misbahatul Lailiyah, Herlina Monica Sari, Diana Ayu Wulandari
Abstract: Inklusi keuangan merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di Indonesia, tingkat inklusi keuangan masih menghadapi tantangan, terutama di kalangan masyarakat yang… g belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal. Latar belakang ini mendorong penelitian ini untuk mengkaji peran bank umum syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Fokus masalah terletak pada bagaimana bank umum syariah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani, khususnya melalui produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi bank umum syariah dalam memperluas akses keuangan, serta memahami hambatan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder, meliputi laporan keuangan bank syariah, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui produk berbasis syariah yang inklusif, seperti pembiayaan mikro, tabungan tanpa riba, dan layanan digital berbasis teknologi. Namun, terdapat tantangan berupa literasi keuangan syariah yang rendah dan keterbatasan jaringan fisik di daerah terpencil. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi keuangan syariah dan pengembangan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan.

Otoritas Moneter Dan Perbankan Masa Depan

Muhammad Khanifan Abdillah, Ghaitsa Tamara Alya Kansa, Rini Puji Astuti
Abstract: Otoritas moneter dan perbankan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Namun, dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam lanskap keuangan global, tantangan baru muncul yang mungkin… ungkin mempengaruhi peran dan fungsi otoritas moneter dan perbankan di masa depan.Dalam era digital dan kemajuan teknologi finansial (fintech), otoritas moneter dan perbankan dihadapkan pada berbagai isu yang perlu ditangani. Salah satu isu utama adalah perubahan dalam sistem pembayaran yang didorong oleh teknologi seperti blockchain dan mata uang digital. Peningkatan penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency dapat menyebabkan pergeseran dalam dinamika keuangan global dan mengubah cara otoritas moneter dan perbankan mengatur dan mengawasi sistem keuangan.Selain itu, tantangan lainnya adalah perlindungan konsumen dan privasi dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital. Otoritas moneter dan perbankan perlu memperhatikan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk melindungi konsumen dari ancaman keamanan siber dan pelanggaran data, sambil memfasilitasi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan layanan keuangan.Selain itu, terdapat juga isu-isu terkait inklusi keuangan dan aksesibilitas. Dalam menghadapi perubahan teknologi, otoritas moneter dan perbankan perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan keuangan. Ini bisa melibatkan pengembangan solusi inovatif seperti layanan keuangan berbasis teknologi mobile atau pembiayaan.Dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan ini, otoritas moneter dan perbankan perlu beradaptasi dan mengatur ulang strategi mereka. Kolaborasi dengan sektor swasta, institusi internasional, dan regulator global juga menjadi penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dampak Adanya Kebijakan Otonom PTN-BH Terhadap Komersialisasi Studi Kasus ITB

Hasby, Abdullah, Akbar, Kelvin Muhammad, Permana, Tyo Yoga
Abstract: Komersialisasi pendidikan, upaya mencari keuntungan dari tangan pihak yang sedang menekuni pendidikan telah menjadi faktor dari menurunnya pendidikan di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh salah satu Perguruan Tinggi Berbadan… adan Hukum (PTN BH) di Bandung yaitu Institut Teknologi Bandung terhadap mahasiswanya adalah salah satu contoh dari komersialisasi pendidikan. Ukt sebagai salah satu masalah yang harus dihadapi setiap mahasiswa agar dapat berkuliah menjadi topik penelitian pada artikel ini, dalam artikel ini peneliti akan membahas mengenai salah satu upaya dari ITB dalam mengembangkan perekonomian mereka dengan cara bekerjasama dengan salah satu platform peminjaman dana online yaitu Danacita, sebuah aplikasi peminjaman dana dengan bunga yang ditinjau kerjasama kedua belah pihak ini memiliki motif untuk mencari keuntungan ekonomi. Kerjasama ITB dengan Danacita ditujukan untuk membuat platform Danacita sebagai salah satu opsi bagi mahasiswa untuk membayar atau mencicil ukt mereka. Hal ini menimbulkan banyak kritik dan penolakan dari para mahasiswa maupun media-media massa lantaran kerjasama ITB dengan Danacita telah menggugurkan mimpi banyak orang dan bahkan menjerumuskan banyak orang ke dalam lilitan hutang dari bunga yang ditetapkan oleh Danacita. Kata Kunci: Komersialisasi, Pinjaman online, PTN BH

Strategi Dakwah Pembelajaran Al Qur’an Metode Iqro’ Sebagai Upaya Memberantas Buta Aksara Pada Ibu-Ibu Dan Lansia

Zainul Arifin, Arifa Mistiani, Ilmiyah
Abstract: Pendidikan dan pemahaman keagamaan merupakan aspek krusial dalam membangun masyarakat literasi. Namun, buta huruf, khususnya terkait Pembacaan Al-Qur’an , masih menjadi hambatan yang dihadapi banyak perempuan pedesaan. Penelitian… Penelitian ini memiliki tujuan mengevaluasi efektivitas pendampingan dalam pembacaan Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan melalui metode iqro’ dalam upaya pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan di Desa Banyuputih. Penelitian ini menggunakan survei dan observasi langsung yang partisipatif sebagai metode pengumpulan data. Hasil studi menunjukkan bahwa pendampingan pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan melalui metode Iqro' efektif dalam mengembangkan keterampilan membaca Al-Qur’an dan mengurangi tingkat buta huruf di kalangan perempuan di Desa Banyuputih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan pembacaan Al-Qur’an menggunakan metode iqro’ memberikan dampak positif.. tentang pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan pedesaan. Temuan-temuan ini mempunyai implikasi yang signifikan terhadap pengembangan program pendidikan dan inisiatif pembangunan komunitas yang berfokus pada literasi agama. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan metode Iqro dalam konteks yang berbeda.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI

Bilqis Dewi Purnomo, Annisa Nur Hikmah, Yasmine Erlisa Maharani, Cherisanda Nesya, Gibran AL Fahrezi
Abstract: Rahasia dagang saat ini telah menjadi salah satu bentuk investasi yang bernilai tinggi. Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui praktek persaingan… n yang tidak fair. Rahasia dagang merujuk pada informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam aktivitas bisnis, dan harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka karena keterbatasan modal dan kurangnya informasi tentang rahasia dagang. Sebagai akibatnya, UMKM yang tidak mendaftarkan merek mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting sebagai dasar untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai rahasia perdagangan berdasarkan peraturan pencegahan praktek tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Perjanjian Kerja Part Time

Lulu Lutfiyah, Yasmine Erlisa MW, Oksya Salma, Nabila Izzaba
Abstract: Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan… n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.

Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah

Rizki Wandayu, Syahmi Mahendra, Dea Mustika
Abstract: Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang mengintegrasikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memastikan setiap anak dapat… t belajar dan berkembang bersama, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi didorong melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam menerapkannya termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, minimnya fasilitas, serta stigma sosial. Pendidikan inklusi mendapat perhatian global setelah UNESCO memperkenalkan prinsip ini dalam Pernyataan Salamanca pada 1994. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literature Review) berdasarkan artikel ilmiah dari Google Scholar yang dipublikasikan antara tahun 2020-2024. Proses pengumpulan dan analisis data mengikuti panduan PRISMA, mencakup identifikasi, skrining, kelayakan, dan keterimaan artikel.   Prinsip dasar pendidikan inklusi meliputi kesetaraan akses, partisipasi penuh, keterlibatan sosial, dukungan dan akomodasi, serta pembelajaran individual. Meskipun awalnya fokus pada anak-anak dengan disabilitas, kini pendidikan inklusi mencakup keragaman lain seperti jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia melibatkan kurangnya profesionalisme guru dan dukungan yang memadai. Optimalisasi pendidikan inklusi memerlukan pelatihan guru, penyediaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sikap positif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat penting untuk kesuksesan pendidikan inklusi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan inklusi, meski masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini secara menyeluruh

Optimalisasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah

Hudia Ramadani, M. Syaifullah Hakim, Zulvia Ayunda, Dea Mustika
Abstract: Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang mengintegrasikan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memastikan setiap anak dapat… t belajar dan berkembang bersama, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi didorong melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam menerapkannya termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, minimnya fasilitas, serta stigma sosial. Pendidikan inklusi mendapat perhatian global setelah UNESCO memperkenalkan prinsip ini dalam Pernyataan Salamanca pada 1994. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literature Review) berdasarkan artikel ilmiah dari Google Scholar yang dipublikasikan antara tahun 2020-2024. Proses pengumpulan dan analisis data mengikuti panduan PRISMA, mencakup identifikasi, skrining, kelayakan, dan keterimaan artikel.   Prinsip dasar pendidikan inklusi meliputi kesetaraan akses, partisipasi penuh, keterlibatan sosial, dukungan dan akomodasi, serta pembelajaran individual. Meskipun awalnya fokus pada anak-anak dengan disabilitas, kini pendidikan inklusi mencakup keragaman lain seperti jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia melibatkan kurangnya profesionalisme guru dan dukungan yang memadai. Optimalisasi pendidikan inklusi memerlukan pelatihan guru, penyediaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sikap positif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat penting untuk kesuksesan pendidikan inklusi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan inklusi, meski masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini secara menyeluruh.

Politik Indonesia Masa Kepemimpinan Soekarno

Alvindi Mochammad Raka Feyandi, Fahmi Rizqi Fauzi, Noufal Muhamad Nugraha
Abstract: Penelitian ini mengkaji dinamika politik Indonesia selama masa kepemimpinan Soekarno, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kondisi politik di Indonesia selama… ma pemerintahan Soekarno, termasuk peristiwa-peristiwa penting, kebijakan-kebijakan yang diterapkan, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh pemerintahannya. Masa kepemimpinan Soekarno ditandai dengan periode transisi dari penjajahan Belanda menuju kemerdekaan penuh, di mana Soekarno memainkan peran sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana Soekarno merumuskan dan menerapkan ideologi politiknya, terutama dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), serta bagaimana ia berupaya menjaga stabilitas politik di tengah tekanan domestik dan internasional.