Abstract:Hampir setiap hari karyawan dikelilingi oleh budaya organisasi yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap lingkungan sekitar yang akan mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui…
hui pengaruh Budaya Organisasi “Akhlak terhadap kinerja pegawai Operator Kereta Api di Area Operasi 2.C di Bandung, Wilayah Tasikmalaya. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi “Akhlak”, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Untuk mengumpulkan data, kuesioner dan observasi digunakan. Sampel penelitian ini berjumlah 45 karyawan dengan teknik random sampling. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil hipotesis Budaya Organisasi “Akhlak” diperoleh nilai thitung 6,768 > ttabel 2,018 dengan sig 0,000 < 0,005 yang secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil hipotesis Disiplin Kerja diperoleh nilai thitung 3,511 > ttabel 2,018 dengan sig 0,001 < 0,05 yang menunjukkan secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil hipotesis Budaya Organisasi “Akhlak” dan Disiplin Kerja diperoleh dengan nilai Fhitung 51,105 > Ftabel 3,219 dengan sig 0,000 < 0,05 yang menunjukkan secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Besarnya pengaruh determinasi Budaya Organisasi “Akhlak” dan Disiplin Kerja sebesar 70,9% sedangkan sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sarana secara parsial terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya, untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan secara parsial…
al terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya, dan untuk mengetahui pengaruh Sarana dan Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan metode mix deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel menggunakan total sampling yaitu seluruh Perangkat Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 104 orang. Analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Berdasarkan Hasil Penelitian membuktikan adanya pengaruh signifikan antara sarrana terhadap kualitas pelayanan di pemerintah desa se-kecamatan sukaresik kabupaten tasikmalaya dengan nilai koefisien regresi variabel sarana dan tingkat Pendidikan terhadap kualitas pelayanan secara simultan sarana dan tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan diperoleh angka R, maka dapat disimulkan bahwa sarana dan tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terdapat hubungan yang sedang atau positif. menunjukan presentase variabel independent (sarana dan tingkat Pendidikan) terhadap variabel dependen (kualitas pelayanan) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, sehingga disarankan agar perangkat memfokuskan kepada dua hal tersebut sebagai strateginya untuk kualitas pelayanan.
Abstract:Artikel ini meninjau perkembangan riset terkini di Indonesia terkait topik penelitian jurnal ini, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan merumuskan rekomendasi praktis.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan metode optimal dalam pengembangan riset berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan efisiensi sebesar 85%.
Abstract:This study discusses the implementation of a web-based student e-attendance system at Baitussalam Islamic Boarding School using the Scrum method. This system was developed to replace manual attendance recording, which is…
inefficient, error-prone, and complicates the reporting process. The application of the Scrum method aims to ensure that the system development is structured, adaptive to change, and meets user needs. The e-attendance system has key features including multi-level authentication (admin, teacher, and principal), data management for students, teachers, classes, subjects, teaching schedules, semesters, attendance processes, reporting, and teacher performance monitoring. Testing was conducted using the blackbox testing method on eleven main modules. The test results showed that all system functions ran well without major errors. The system has been proven to improve the efficiency, accuracy, and transparency of attendance recording, as well as facilitate reporting. However, the system still has limitations, such as dependence on an internet connection and lack of integration with other systems.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transformasi Diditalisasi Pendidikan untuk Mengatasi Tantangan Digitalisasi di Wilayah 3T Merauke Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, Hasil…
asil penelitian menunjukan bahwa Dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan di wilayah tertinggal, transformasi struktur dan desain organisasi pendidikan sangat penting, karena organisasi yang kaku tidak mampu merespons perkembangan teknologi yang cepat; oleh karena itu, dibutuhkan struktur yang fleksibel dan adaptif, didukung pembentukan tim digital, kepemimpinan transformasional, serta manajemen berbasis data, sementara infrastruktur teknologi harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kompetensi digital tenaga kependidikan ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, dengan proses perubahan yang sistematis, sehingga melalui desain organisasi yang kontekstual dan kolaborasi multipihak, digitalisasi pendidikan di wilayah 3T dapat mendorong transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan dan model kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sawit swadaya di Papua Selatan. Pengelolaan sawit swadaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan…
hteraan masyarakat lokal, namun dihadapkan pada tantangan kelembagaan yang lemah, rendahnya kapasitas petani, serta keterbatasan akses terhadap rantai pasok berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran penting sebagai penghubung antara petani, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Model kolaborasi multi-pihak yang efektif ditandai oleh kejelasan peran, kepercayaan antar-aktor, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Kajian ini merekomendasikan pembentukan kelembagaan koperasi berbasis digital (smart cooperative) yang mampu menjamin transparansi dan ketertelusuran (traceability) rantai nilai sawit swadaya di Papua Selatan.
Abstract:The aim of this research is to evaluate the PBB P2 acceptance procedures at the Merauke Regency Bapenda based on the government's internal control system policy. The type of research used is qualitative research with a…
descriptive approach and data obtained through interviews and documentation. The results of the research show that internal control at the Regional Revenue Agency of Merauke Regency in the procedures for receiving Rural and Urban Land and Building Tax is implemented well because there are several components that are optimal, namely in the control environment where the registration, data collection and functional human resources are there so that there are multiple tasks. , risk assessment where the Merauke Regency Bapenda is still carrying out passive data collection due to a lack of functional assessors, and a lack of monitoring of PBB P2 collection which has not fully carried out direct monitoring of taxpayers so that there are still many taxpayers who have not carried out their obligations in paying PBB P2. In other cases, officers have not implemented the SOP in implementing the PBB P2 collection system. It cannot be denied that this is very important for tax officers and taxpayers to follow in order to ensure that the PBB collection process runs smoothly and transparently in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2019. Populasi pada…
penelitian ini sebanyak 74 perusahaan dan menggunakan total 16 sampel, yaitu p8 perusahaan selama periode dua tahun yang diambil dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan risiko litigasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi dibuktikan dengan hasil uji menghasilkan nilai signifikansi 0,956 > 0,05 terhadap konservatisme akuntansi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko litigasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,970 > 0,05 terhadap konservatisme akuntansi.