Abstract:Reformasi sistem peradilan pidana menjadi fokus krusial dalam menghadapi dinamika perkembangan di era digital. Tulisan ini merinci tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana dan mengulas…
s prospek perubahan di era digital. Tantangan utama mencakup resistensi internal dari dalam sistem, ketidakpastian politik, keterbatasan finansial, dan ketidaksetaraan akses. Resistensi internal mencakup perlawanan dari pihak yang terbiasa dengan praktik lama, menyoroti perlunya meraih dukungan aktif dan pemahaman dari pemangku kepentingan utama. Ketidakpastian politik menjadi faktor kritis yang mempengaruhi konsistensi dan kesinambungan reformasi, menekankan pentingnya komitmen politik yang stabil. Prospek reformasi di era digital membawa harapan melalui penerapan teknologi dan kecerdasan buatan. Sistem e-filing dan e-court menjanjikan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik, meminimalkan proses manual dan mempercepat penyelesaian perkara. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan membawa potensi untuk mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas dalam putusan peradilan. Implementasi teknologi ini harus diimbangi dengan kehati-hatian terhadap aspek keamanan data dan privasi. Reformasi sistem peradilan pidana di era digital menuntut pendekatan holistik. Diperlukan upaya bersama antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi positif dari perubahan ini. Kesuksesan reformasi sistem peradilan pidana di era digital dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang.
Abstract:Peran saksi ahli dalam peradilan pidana memiliki dampak signifikan terhadap keadilan dan integritas sistem hukum. Penelitian ini mengeksplorasi peran krusial saksi ahli dari perspektif hukum dan etika, memfokuskan pada pemahaman…
emahaman mendalam terhadap kriteria kredibilitas, seperti obyektivitas, ketidakberpihakan, dan penerapan metodologi ilmiah. Metode penelitian kualitatif pustaka digunakan untuk menganalisis literatur yang relevan, membuka wawasan tentang kontribusi saksi ahli dalam peradilan pidana. Dalam konteks etika, saksi ahli diharapkan untuk menjaga obyektivitas dan independensi, tanpa kecenderungan pada kepentingan tertentu. Kesadaran terhadap etika profesi dan pengawasan terhadap pemilihan saksi ahli menjadi faktor kunci untuk memastikan integritas peradilan. Analisis mendalam terhadap dampak kesaksian yang tidak sesuai etika dan standar ilmiah menyoroti implikasi praktis dan teoretis dari peran saksi ahli. Penelitian ini juga membahas dampak saksi ahli terhadap kebijakan dan regulasi peradilan pidana, menyoroti perlindungan integritas peradilan dan perlunya penyesuaian kebijakan. Implikasi praktis dan teoretis dari peran saksi ahli dalam sistem peradilan pidana menunjukkan dinamika kompleks antara aspek hukum dan etika. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap peran saksi ahli dari perspektif hukum dan etika mendukung pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kontribusi saksi ahli yang dilandasi oleh integritas dan etika tinggi menjadi elemen utama dalam memelihara kepercayaan masyarakat pada keadilan dan integritas peradilan pidana.
Abstract:Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak positif dari perkembangan TIK adalah semakin mudahnya masyarakat mengakses…
gakses informasi dan layanan secara daring. Namun, perkembangan TIK juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana cyber crime. Hukum cyber crime di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 JO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku cyber crime.
Abstract:Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mengenai legalisasi akta di bawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Pengkajian…
ajian yang dilakukan menunjukkan Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat secara langsung dan ditandatangani oleh seseorang dengan sengaja. Tanda tangan pada akta tersebut penting karena mencirikan atau mengidentifikasi akta tersebut. Namun, sebagai bukti dalam sidang pengadilan, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat seperti akta otentik. Legalisasi akta di bawah tangan dilakukan untuk memastikan tanggal dan tanda tangan para pihak serta menjelaskan isi akta oleh seorang Notaris. Hal ini mencegah pihak yang menandatangani untuk menyangkal isi akta dan identitas mereka yang tercantum dalam pernyataan tersebut.
Abstract:Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai…
bagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT melalui pengaturan ketentuan restorative justice yang seragam.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penanganan tantangan yang dialami notaris dan memberikan pandangan komprehensif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi masa depan jabatan notaris di tengah perubahan digital…
igital dan dinamika ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, disusun secara sistematis sesuai permasalahan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar mudah diambil kesimpulan sebagai jawaban atas hasil permasalahan ini. Notaris dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah proses pendaftaran properti yang sebelumnya memakan waktu dan manual. Oleh karena itu, menghadapi era digitalisasi dan perkembangan perekonomian di Indonesia, notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi biaya persediaan bahan baku menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada CV Putra CS. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan metode…
etode analisis yang dipakai yaitu analisis komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penghematan biaya persediaan apabila metode Economic Order Quantity (EOQ) dipakai dalam perhitungan biaya persediaan CV Putra CS dimana untuk balken kotak sebesar Rp43.230.633,24, balken super sebesar Rp44.099.610,23, balken tebal daging sebesar Rp112.138.399,98, balken all grade sebesar Rp144.259.150,20 dan balken owol sebesar Rp95.448.715,14, sehingga keseluruhan penghematan biaya persediaan sebesar Rp439.176.508,79.
Abstract:Dikalangan masyarakat, peran seorang notaris dianggap sangat penting, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, yang mencakup fungsi pembuatan akta. Keterlibatan notaris dalam proses pembuatan akta memberikan…
kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, keberadaan notaris dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai seorang pegawai negeri, seorang notaris memiliki hak untuk mengambil cuti. Namun, ketika seorang notaris sedang berlibur atau cuti, diperlukan penunjukan seorang notaris pengganti. Notaris pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas notaris yang digantikannya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan dengan manajemen sumber daya manusia(SDM) terhadap kinerja pegawai, serta untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan sumber daya manusia secara simultan…
n terhadap kinerja pegawai, dan membandingkan bagaimana gaya kepemimpinan tokoh-tokoh terdahulu yang dapat membuat perubahan besar pada sumber daya manusia menjadi SDM yang berkualitas, dengan gaya memimpin para pemimpin era ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini data di kumpulkan melalui dokumentasi dan kajian literatur dari berbagai pustaka. Dan untuk mendapatkan data yang valid penyusun menggunakan analisis deduktif. Sumber daya diperoleh sumber data primer seperti dokumen sejarah, dan sumber data sekunder dari berbagai karya ilmiah. Hasil penelitian ini antara lain: bahwa pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan dan memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, selain memiliki pemahaman menyeluruh tentang perkembangan manajemen SDM dan prinsip-prinsip kepemimpinan.
Abstract:Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan program, proses pelaksanaan dan hasil pemberdayaan perempuan melalui program UP2K dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.…
andung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi situasi sosial secara menyeluruh. Pengumpulan data melibatkan wawancara (indepth interview) terhadap ketua UP2K dan 5 anggota UP2K dengan indikator pertanyaan terkait program, proses, serta hasil pemberdayaan perempuan, observasi melalui catatan lapangan, dan studi dokemunetasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi dan tiga tahap reduksi data, display data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Program UP2K sebagai bagian dari inisiatif Pokja II PKK fokus pada pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, khususnya bagi yang memiliki usaha kecil menengah atau ingin berkembang dalam wirausaha. Kegiatan inti melibatkan pelatihan wirausaha dan pemberian pinjaman untuk modal usaha. Proses pemberdayaan melibatkan tahap penyadaran, transformasi kemampuan melalui pelatihan, pendayaan dengan bantuan modal usaha, dan tahap monitoring serta evaluasi. Hasilnya positif, dengan anggota UP2K yang awalnya ibu rumah tangga kini memiliki pendapatan sendiri, meningkatkan ekonomi keluarga, dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan tambahan melalui pelatihan. Program ini tidak hanya memberdayakan secara ekonomi, tetapi juga membentuk perubahan positif dalam kehidupan perempuan yang terlibat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan di pedesaan terutama program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).