Abstract:Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.…
a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.
Abstract:Studi ini meneliti bagaimana Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup menerapkan program relaksasi Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2025 dan sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan…
pendapatan. Studi ini menjawab kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya membahas efektivitas pajak tanah dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, atau kebijakan keringanan pajak secara terpisah, tetapi jarang mengevaluasi unit pelaksana secara komprehensif melalui implementasi kebijakan, efektivitas organisasi, dan kepatuhan wajib pajak dalam satu kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup, Kabupaten Bogor, dari Mei 2025 hingga April 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan peninjauan dokumen yang melibatkan lima informan yang dipilih secara purposif. Temuan menunjukkan bahwa program tersebut meningkatkan pendapatan jangka pendek, sementara realisasi pajak 2025 melebihi target, dengan realisasi Pajak Tanah dan Bangunan mencapai 101,71 persen dan bea transfer 104,76 persen. Namun, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata, komunikasi tidak sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, kapasitas pelayanan masih situasional, dan kepatuhan masih didorong terutama oleh insentif daripada kesadaran pajak intrinsik. Keunikan dari hal ini terletak pada menunjukkan bahwa program tersebut efektif secara administratif tetapi belum berkelanjutan secara sosial.
Abstract:Penelitian ini mengevaluasi pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten…
abupaten Bogor. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara kenaikan nominal penerimaan pajak dan penurunan persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, serta masih ditemukannya data wajib pajak yang belum lengkap setelah program berjalan. Penelitian menggunakan desain kualitatif evaluatif dengan model Context, Input, Process, Product. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner terhadap 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan administratif dan fiskal serta didukung regulasi nasional dan daerah, tetapi masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas, anggaran, dan sarana lapangan. Program meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan ketertiban data, termasuk pemutakhiran 22.706 objek pajak, serta mendukung ketepatan penetapan pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa program tergolong efektif tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan tata kelola data, pemutakhiran berkala, peningkatan infrastruktur, serta integrasi geospasial.
Abstract:Transformasi digital melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas Kota Batu, Kabupaten Bogor, yang semula bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, justru memunculkan paradoks berupa bottleneck…
sistemik dalam alur pelayanan klinis. Penelitian ini bertujuan menguji korelasi antara waktu tunggu sebagai indikator bottleneck dengan kepuasan pasien serta akurasi dan kelengkapan data rekam medis. Menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif korelasional dengan 379 responden (purposive/proportionate random sampling), data dikumpulkan melalui kuesioner Likert, observasi langsung, dan audit data RME periode Juli– Oktober 2025. Hasil menunjukkan korelasi negatif signifikan antara waktu tunggu dengan kepuasan pasien (Beta = −0,32; p < 0,01; R² = 0,21) dan antara waktu tunggu dengan akurasi data (r = −0,45; p < 0,05). Rata-rata durasi input RME mencapai 9,5 menit per pasien tanpa skrining awal, dengan puncak waktu tunggu 72 menit pada periode 08:31–09:30 WIB. Kondisi tekanan tinggi mendorong petugas melakukan plotting data yang mengancam integritas rekam medis. Penelitian menegaskan bahwa digitalisasi tanpa process re-engineering dan penyesuaian kapasitas SDM menjadikan teknologi sebagai beban administratif. Rekomendasi mencakup penyederhanaan antarmuka RME, demand management pada jam puncak, dan pengembangan sistem self-service skrining terintegrasi.
Abstract:UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia namun terus menghadapi keterbatasan modal. Pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang adil dan transparan, tetapi pemanfaatannya dipengaruhi oleh berbagai…
faktor multi-dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi UMKM dalam menggunakan pembiayaan syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain systematic literature review, penelitian ini mensintesis temuan empiris dari berbagai jurnal akademik dan laporan penelitian sejak tahun 2015 ke atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan UMKM dalam mengadopsi pembiayaan syariah didorong secara signifikan oleh literasi keuangan syariah, persepsi kemudahan prosedur, kualitas pelayanan, religiusitas, serta dukungan sosial. Sebaliknya, hambatan struktural seperti rendahnya pemahaman mendalam tentang akad, kerumitan prosedur administratif, dan persyaratan agunan fisik yang kaku masih menjadi kendala utama, terutama bagi usaha skala mikro. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perluasan akses UMKM terhadap pembiayaan syariah memerlukan kombinasi antara intervensi edukasi yang intensif, inovasi produk dan skema penjaminan, serta peningkatan kualitas pelayanan dari lembaga keuangan syariah.
Abstract:Kepemimpinan spiritual menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengembangan pendidikan Islam di tengah kompleksitas tantangan manajerial dan moral lembaga pendidikan. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai spiritual…
sebagai fondasi dalam proses kepemimpinan, sehingga pengelolaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga pada pembentukan budaya dan karakter kelembagaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan spiritual dalam pengembangan pendidikan Islam di MTsN 2 Kota Kediri. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana nilai, sikap, dan praktik kepemimpinan spiritual diwujudkan dalam pengelolaan lembaga serta implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menerapkan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan spiritual di MTsN 2 Kota Kediri berperan signifikan dalam membangun budaya religius, memperkuat etos kerja pendidik, serta mengarahkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Kepemimpinan spiritual tidak hanya berfungsi sebagai penggerak moral, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan spiritual memiliki implikasi penting bagi manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam menciptakan integrasi antara efektivitas manajerial dan nilai-nilai spiritual. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model kepemimpinan pendidikan Islam di lembaga pendidikan.
Abstract:Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang efektivitas proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam konteks tersebut, kepala sekolah memiliki peran…
ran strategis sebagai pemimpin dan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta evaluasi sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kajian pustaka dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah artikel jurnal nasional berbahasa Indonesia yang terbit paling lambat tahun 2020 dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan, klasifikasi, dan sintesis temuan penelitian untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dan kecenderungan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan oleh kepala sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sangat menentukan efektivitas manajemen sarana dan prasarana, terutama dalam aspek perencanaan berbasis kebutuhan, koordinasi dalam pengadaan, pengawasan pemanfaatan, serta evaluasi dan pemeliharaan berkelanjutan. Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan kajian yang menunjukkan bahwa beberapa penelitian lebih menekankan aspek administratif dibandingkan peran kepemimpinan strategis kepala sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor…
13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara regulasi normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UM Jember telah menunjukkan komitmen administratif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024. Namun, secara substansial, infrastruktur fisik kampus masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas universal, khususnya pada aspek hubungan vertikal (lift dan ramp antar-lantai) serta fasilitas sanitasi khusus disabilitas di gedung-gedung utama. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan kebijakan (policy compliance) dengan implementasi teknis yang disebabkan oleh kendala anggaran dan desain bangunan lama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peta jalan pembangunan infrastruktur inklusif yang terukur untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi mahasiswa disabilitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap…
ap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.