Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip manajemen proyek pada pembangunan Bandung Creative Hub (BCH) serta implikasinya terhadap pemanfaatan fasilitas publik pasca pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan…
katan kualitatif melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan pengunjung BCH, penelitian ini menilai penerapan elemen planning, scheduling, dan controlling berdasarkan kerangka Kerzner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan penjadwalan pembangunan BCH telah dilaksanakan dengan cukup terstruktur sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Namun, efektivitas controlling masih belum optimal, terutama pada aspek pengelolaan pasca konstruksi yang ditandai dengan belum adanya regulasi operasional yang baku, kendala kenyamanan fisik, serta minimnya integrasi dengan aktivitas ekonomi lokal. Temuan juga memperlihatkan bahwa BCH memberikan manfaat nyata sebagai ruang belajar dan berkegiatan kreatif, namun realisasi manfaat tersebut belum mencapai potensi maksimal akibat sejumlah tantangan operasional dan administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan proyek publik tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian fisik, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan berkelanjutan yang mampu memastikan bahwa fasilitas publik berfungsi sesuai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketepatan pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap efektivitas evaluasi kinerja keuangan perusahaan swasta, berdasarkan observasi langsung selama masa magang di…
Divisi Activation. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara ketepatan pelaporan dengan respons manajerial dalam menilai kinerja divisi. Hasil observasi menunjukkan bahwa LPJ yang diajukan tepat waktu berkontribusi pada efisiensi proses analisis keuangan, memperkuat kredibilitas divisi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan menyebabkan gangguan dalam ritme evaluasi dan menurunkan kepercayaan manajemen. Faktor budaya kerja, sistem dokumentasi, serta integrasi administrasi perpajakan menjadi penentu utama ketepatan LPJ. Oleh karena itu, ketepatan pelaporan tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi cerminan profesionalisme dan tata kelola keuangan yang sehat. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya sistem pelaporan yang disiplin dan terstruktur dalam mendukung akuntabilitas organisasi.
Abstract:Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terlibat…
dalam praktik prostitusi serta menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pekerja seks komersial (PSK). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa faktor individu, ekonomi, keluarga, lingkungan, dan pendidikan menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam prostitusi. Sementara itu, penegakan hukum yang ada saat ini, terutama yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dinilai kurang efektif karena hanya memberikan sanksi administratif berupa pembinaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai larangan prostitusi dan memberikan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan angka praktik prostitusi dan melindungi para korban.
Abstract:Studi ini berfokus pada efisiensi manajemen sebagai penentu utama untuk meningkatkan produktivitas di PT. Karya Tantri Abadi. Efisiensi manajemen memainkan peran penting dalam mempercepat proses kerja, mengurangi biaya operasional…
perasional dan memaksimalkan akurasi pengambilan keputusan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana digitalisasi memaksimalkan sistem manajemen, dan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja operasional karyawan. Metode penelitian yang digunakan secara kualitatif dilakukan dalam studi kasus dan wawancara dengan manajer perusahaan dan staf administrasi. Penelitian menunjukkan bahwa mengurangi waktu pemrosesan dokumen hingga 40% dapat meningkatkan efisiensi kerja sebesar 30%, karena penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik dan digitalisasi kegiatan manajemen seperti otomatisasi alur kerja. Selain itu, penerapan teknologi informasi yang lebih baik dalam manajemen telah meningkatkan akurasi entri data dan percepatan komunikasi antar departemen. Oleh karena itu, penelitian ini mencerminkan pentingnya menggunakan lembaga manajemen yang lebih efisien untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Studi ini memberikan rekomendasi dari perusahaan lain mengenai penggunaan digitalisasi dan sistem manajemen yang efisien.
Abstract:Reformasi birokrasi menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi terutama di era modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi…
i hukum administrasi negara dan prinsip good governance dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hukum administrasi negara berkontribusi sebagai landasan hukum dalam mendukung reformasi birokrasi, sebagai instrumen penyelesaian sengekta administratif dalam mendukung reformasi birokrasi serta sebagai intrumen pengawasan. Selanjutnya prinsip good governance berkontribusi mejadi kerangka kerja dalam mendukung reformasi birokrasi. Sinergi antara hukum administrasi negara dan prinsip good governance dapat menjadi pondasi kuat dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini yang berjudul "Teknik Pengambilan Keputusan Kreatif Kepala Sekolah SMK Trunojoyo Jember" dengan fokus pada pentingnya peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kualitas…
litas lembaga pendidikan. Topik ini menarik karena menggali tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam membuat keputusan yang tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga kreatif dan inovatif, khususnya dalam menghadapi dinamika perubahan yang terus berkembang di dunia pendidikan. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyoroti proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemikiran kreatif, yang seringkali kurang dieksplorasi dalam konteks kepemimpinan sekolah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kepala sekolah menerapkan pendekatan kreatif dalam pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, dengan menggunakan model brainstorming dan synectics. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mengenai pentingnya kreativitas dalam kepemimpinan pendidikan, yang dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi arsip surat berbasis web pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode Waterfall. Metode Waterfall dipilih karena pendekatannya yang sistematis…
dan berurutan, yang mencakup tahap-tahap analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem ini dirancang dengan menggunakan teknologi web modern yang memungkinkan aksesibilitas dan pengelolaan arsip surat secara online.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi arsip surat berbasis web ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip surat menyurat. Dengan penerapan metode Waterfall, setiap tahap pengembangan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terukur, sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini juga mampu mengurangi waktu yang diperlukan untuk pencarian dan pengarsipan surat, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data arsip.
Dengan demikian, diharapkan sistem informasi ini dapat mendukung tugas-tugas administratif di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi dengan lebih baik dan lebih efisien.
Abstract:Penelitian ini membahas mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak wajib pajak. Terdapat dua rumusan…
masalah yang diangkat, yaitu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta apa tujuan dan implikasi dari adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kekhilafan wajib pajak dan tujuan serta implikasi dari kebijakan pengurangan sanksi administrasi dengan menggunkan metode penelitian yurdis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kekhilafan wajib pajak berdasarkan kriteria kesalahan administratif, kondisi di luar kendali, ketidaktahuan wajar, kerja sama dengan petugas pajak, dan kepatuhan di masa lalu. Tujuan kebijakan pengurangan sanksi administrasi adalah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
Abstract:Alat pelindung diri (APD) merupakan bagian dari pencegahan kecelakaan di tempat kerja. APD adalah alat yang pekerja gunakan untuk melindungi dirinya dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Meskipun APD merupakan…
n langkah terakhir dalam pengendalian dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja setelah penerapan tindakan penanggulangan administratif dan teknis, namun potensi penerapannya masih besar. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau analisis literatur. Dimana metode ini melibatkan pencarian, seleksi, dan evaluasi dari beberapa artikel dan jurnal yang telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir ini. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik yang diangkat yang mana untuk memberikan dasar teoritis penelitian yang lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pekerja konstruksi pada penggunaan alat pelindung diri (APD). Kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri termasuk faktor yang membantu mengurangi kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan di tempat kerja terjadi karena kurangnya penyediaan alat pelindung diri (APD) serta kesadaran pekerja mengenai penggunaan APD yang baik menurut standar yang telah ditetapkan dan kurangnya pengetahuan. Penggunaan alat pelindung diri pada industri dimaksudkan untuk menghadirkan tenaga kerja yang produktif dan sehat. Namun menurut pekerja, hal ini tidak menjamin tidak akan terjadi kecelakaan kerja. APD merupakan bagian dari serangkaian tindakan keselamatan untuk meminimalkan dampak risiko kecelakaan kerja.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.