Abstract:Abstract: Higher Education can exercise management autonomy, that is to evaluate using an information system independently. The case study taken in this study is the Kalimantan Institute of Technology (ITK). So far, ITK…
has used a survey information system to evaluate ITK, but the information system is static so that it is not following the current needs of ITK. Based on that, this research is developing an evaluation information system at ITK so that this information system is expected to be able to monitor and evaluate the process of activities at ITK. The method used is the waterfall model. Based on the waterfall method, the methodology used in this research is start from the identification of the problem, then study the literature and enter the system building stage, namely the analysis, design, implementation and testing stages, as well as conclusions and suggestions. The results obtained are in the form of an information system for evaluating academic activities and services that have been approved by ITK on the http://evaluasi.itk.ac.id page.
Keywords: evaluation; information system; ITK
Abstrak: Perguruan Tinggi memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan yaitu dievaluasi secara mandiri menggunakan sistem informasi. Studi kasus yang diambil pada penelitian ini adalah Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Selama ini ITK telah menggunakan sistem informasi survey untuk mengevaluasi ITK, namun sistem informasi tersebut bersifat statis sehingga telah tidak sesuai dengan kebutuhan ITK saat ini. Berdasarkan hal itu, penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi evaluasi di ITK sehingga diharapkan sistem informasi ini dapat memantau dan mengevaluasi proses kegiatan di ITK. Metode yang digunakan adalah waterfall model. Berdasarkan metode waterfall tersebut, maka metodologi yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur dan memasuki tahap membangun sistem yaitu tahap analisis, desain, implementasi dan pengujian, serta kesimpulan dan saran. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berupa sistem informasi evaluasi kegiatan akademik dan layanan yang telah disetujui ITK di halaman http://evaluasi.itk.ac.id.
Kata kunci: evaluasi; sistem informasi; ITK
Abstract:Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, has long depended on coal mining and petroleum as its primary economic drivers. This dependence creates structural vulnerability to global commodity price fluctuations…
and long-term sustainability challenges. This article presents a systematic literature review examining tourism as an alternative sector for regional economic transformation in Kutai Kartanegara. Drawing on 15 peer-reviewed studies from 2016–2024, the review synthesizes evidence on: (1) the role of tourism-led growth and its multiplier effects on local economies; (2) community-based tourism (CBT) as an inclusive development model; (3) structural transformation theory as a framework for economic diversification; and (4) the specific potentials and constraints facing tourism development in resource-dependent regions. The review finds that tourism exhibits significant forward and backward economic linkages, stimulates SME growth and creative economy, and can meaningfully reduce reliance on extractive industries. Key barriers include infrastructure gaps, limited human resource capacity, and suboptimal governance coordination. The findings provide a theoretical and empirical foundation for the ongoing field research into tourism's transformative role in Kutai Kartanegara's regional economy.
Abstract:This study analyzes the effect of population and investment on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and unemployment in East Kalimantan Province during the 2016–2025 period. The research employs a quantitative explanatory…
planatory design using secondary time-series data obtained from Statistics Indonesia (BPS) of East Kalimantan. Path analysis was applied through two structural equations using SPSS 21, complemented by the Sobel test to examine the mediating role of GRDP. The results show that population and investment each have a positive and significant direct effect on GRDP, and jointly explain 97.4% of its variation. GRDP, in turn, has a negative and significant effect on unemployment, accounting for 76.3% of its variation. The Sobel test confirms that GRDP significantly mediates the indirect effects of both population (Z = 2.295) and investment (Z = 2.628) on unemployment. These findings indicate that economic growth, as reflected in GRDP, acts as a strategic transmission channel converting demographic potential and capital accumulation into employment opportunities, thereby reducing unemployment in the region.
Abstract:Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka…
staka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.
Abstract:PT Berau Coal as one of the National Coal mining companies operating in Berau Regency, East Kalimantan, is always trying to increase its coal production. PT Berau Coal's production target in 2014 is 23 million tons (Source:…
ce: PT Berau Coal's 5-year long-term plan document). This increase in production can basically be achieved in 2 (two) ways, namely: 1. This is done by adding heavy equipment such as loading equipment and production transportation equipment so that production capacity becomes greater. 2. This is done by maximizing the productivity of mechanical equipment, namely existing loading and transport equipment. Increasing production capacity by maximizing the productivity of existing mechanical equipment is a relatively cheaper way than adding heavy equipment. Efficiency is the key to increasing the productivity of existing mechanical tools. Based on considerations of the company's need to increase production, one of which is by maximizing the productivity of existing mechanical equipment, this research aims to conduct a study on the productivity of PC1250 loading equipment and HD465 transportation equipment carried out at the Agaru Pit mining block 44-50 at the Samabarata site. PT Berau Coal so that the results of this study can determine the productivity of each mechanical device. The research method is carried out using direct computation, tabular method, and comparison between theoretical and actual and using the theory of calculation equations. Where the supporting data for analysis is in the form of field data as primary data and literature data as supporting (secondary) data. The results of this research study are the productivity of PC1250 loading equipment and HD465 transportation equipment where there are deviation values between actual and theoretical, both positive deviation (the optimum positive deviation between actual and theoretical is 97.3%) and negative deviation (optimum negative deviation between actual and theoretical is -11.8 %).
Abstract:Indonesia melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan ketatanegaraan yang lebih baik dan maju. Dalam pemindahan…
Ibu Kota Negara ini dilakukan akselerasi transformasi Digital melalui ekonomi digital yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Studi ini memaparkan mengenai dampak dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara terhadap ekonomi nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis peran infrastruktur teknologi dalam membangun infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan infrastruktur ekonomi digital memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dapat membantu meningkatkan PDB dan peningkatan tenaga kerja. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi infrastruktur ekonomi digital, seperti : keamanan siber, ketidaksetaraan dalam pemanfaatan teknologi, kesenjangan akses, hingga kebijakan dan regulasi yang dibuat. Studi ini telah mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk membuat strategi yang lebih efektif untuk dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting akan pemahaman tentang peran infrastruktur ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bagian Fasilitasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif…
eskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pimpinan DPRD, kepala bagian, subbagian, pegawai, dan tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi belum optimal. Ditemukan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian kerja yang belum maksimal, serta rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kerja anggota dewan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarsubbagian, serta belum terbentuknya budaya kerja yang mendukung produktivitas. Kesimpulan Sebagai bagian baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi masih menghadapi tantangan adaptasi struktural dan fungsional. Diperlukan penguatan manajemen internal, penyusunan SOP yang jelas, serta peningkatan kapasitas pegawai untuk mendorong efektivitas dan profesionalisme kinerja dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.
Abstract:Jalan Trans Kalimantan merupakan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer dan berperan penting sebagai penghubung antarwilayah di Kalimantan. Salah satu segmen yang memiliki aktivitas lalu lintas tinggi berada…
pada KM 17+000 sampai KM 25+000 di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Ruas jalan ini menjadi akses utama menuju Pelabuhan Feri Mintin serta kawasan permukiman di sekitarnya sehingga menimbulkan potensi konflik lalu lintas yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting jalan, menganalisis tingkat kecelakaan lalu lintas, menentukan lokasi rawan kecelakaan (black site), serta memberikan rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan eksploratif melalui pengumpulan data primer berupa survei kondisi geometrik jalan, marka, rambu, penerangan, serta volume lalu lintas, dan data sekunder berupa data kecelakaan lalu lintas periode 2021–2025 yang diperoleh dari Polres Pulang Pisau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut tercatat 30 kejadian kecelakaan yang didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan ringan. Berdasarkan analisis Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK) dan Upper Control Limit (UCL), segmen KM 23+500 sampai KM 24+000 teridentifikasi sebagai lokasi dengan tingkat kecelakaan tertinggi dan menjadi prioritas penanganan. Faktor dominan penyebab kecelakaan meliputi tingginya volume lalu lintas, aktivitas keluar-masuk kendaraan, kondisi geometrik jalan yang bervariasi, serta fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal.
Abstract:Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menghadapi permasalahan ketimpangan aksesibilitas antar wilayah yang serius, di mana 15 dari 19 desa terletak di seberang Sungai Kapuas tanpa infrastruktur jembatan permanen,…
ermanen, sehingga lebih dari 60% mobilitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada layanan penyeberangan sampan motor tempel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketersediaan layanan transportasi sungai terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat antar wilayah. Landasan teori yang digunakan mencakup teori interaksi wilayah Ullman (1956), teori aksesibilitas Hansen (1959) dan Ingram (1971), serta konsep aksesibilitas sosial-ekonomi Litman (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan paradigma positivistik. Penggalian data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner terstruktur berskala Likert, dan studi pustaka terhadap 90 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin, serta divalidasi melalui triangulasi sumber, metode, waktu, dan teori. Analisis mencakup statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan analisis Rasio Volume/Kapasitas (V/C). Hasil penelitian menunjukkan model regresi Y = 4,258 − 0,169X₁ + 0,075X₂ − 0,008X₃ + 1,740X₄ − 0,021X₅ dengan R² = 0,883, yang berarti 88,3% variasi aksesibilitas dijelaskan oleh kelima variabel. Dampak sosial-ekonomi (X₄) merupakan prediktor paling dominan (B = 1,740). Analisis V/C menunjukkan seluruh jalur penyeberangan berada dalam kategori Sangat Longgar (V/C agregat = 0,356), mengindikasikan permasalahan bukan pada defisit kapasitas melainkan kemacetan temporal pada jam puncak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas masyarakat di wilayah berbasis sungai memerlukan perbaikan tata kelola operasional, standarisasi keselamatan, dan integrasi kebijakan transportasi sungai dalam dokumen perencanaan formal seperti RTRW dan Rencana Induk Transportasi Kabupaten.