Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem absensi online E-NTAGO dalam memonitor kehadiran dan meningkatkan produktivitas kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah…
h pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, dengan pengumpulan data melalui observai, wawancara dan studi leteratur. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem absensi online (E-NTAGO) memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. 87% pegawai menyatakan E-NTAGO memudahkan proses absensi, data kehadiran lebih akurat dan real-time dan Sistem GPS dan QR Code dan 65% pegawai merasa lebih disiplin karena absensi dicatat secara otomatis dan terpantau, Produktivitas meningkat karena adanya transparansi dan akuntabilitas. Namun, beberapa kendala teknis seperti sinyal internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat masih menjadi tantangan. Sumber daya manusia juga merupakan tantangan dalam penerapan sistem E-NTAGO karena beberapa pegawai kurang familiar dengan teknologi mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem E-NTAGO. Hasil temuan ini diharapkan dapat dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerapan sistem E-NTAGO.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam membeli produk susu SGM di pasar modern kota Jayapura. Perilaku konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian produk susu SGM, kualitas dan tempat jual…
produk susus SGM mempengaruhi perilaku konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, dengan pengumpulan data melalui observai, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian adalah kombinasi dari harga yang terjangkau, kepercayaan konsumen terhadap merek dan persepsi kualitas produk, serta keyakinan personal orang tua terhadap pentingnya nutrisi anak, terutama kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan kecocokan anak terhadap produk. Selain itu saluran distribusi seperti supermarket, minimarket yang mendukung kemudahan aksesibilitas, ketersediaan produk dan kenyamanan konsumen, yang menjadi nilai tambah dalam perilaku pembelian. Dengan demikian, strategi pemasaran produk susu SGM yang mengombinasikan pendekatan emosional (emosi orang tua terhadap tumbuh kembang anak) dan rasional (harga dan kualitas gizi) terbukti efektif dalam membentuk dan mempertahankan perilaku pembelian konsumen di pasar modern. Hasil temuan ini diharapkan dapat dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan pada yang berkaitan langsung dengan pemasaran susu SGM.
Abstract:The Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) stipulates that the interests of the people must be voiced and accommodated through legislative channels, represented by the People's Representative…
ve Council (DPR) from the regional to the central government levels. However, it is often found that the hopes of the people are not fully articulated, resulting in certain issues never reaching a final resolution. This study aims to analyze the role of the DPR in voicing the people's interests based on the fourth principle of Pancasila. The method used in this research is qualitative with a literature study approach, where data is collected from various scientific sources. The results of the analysis show that the main functions of the DPR, namely in legislation, oversight, and budgeting, have not been fully optimized due to weak accountability and transparency. This crisis of representation impacts the decline in public trust, low political participation, and increased polarization in society. To address these issues, systemic reforms are needed, including enhancing transparency, strengthening accountability mechanisms, and involving the public actively in the decision-making process. Thus, the goal of the DPR’s existence, which can be achieved, is to voice the will of the people, realize deliberation for consensus, and ensure justice and welfare in line with the substance of Pancasila’s ideology, particularly its fourth principle. This study recommends the need to restore the essence of deliberation for consensus in accordance with the fourth principle of Pancasila, accompanied by better political education and electoral system reforms to ensure that elected representatives are truly competent and focused on the interests of the people.
Abstract:Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan…
eraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.
Abstract:Abstract: The selection process for students of the National Student Sports Olympiad (O2SN) in the field of Pencak Silat at SMA Negeri 1 Air Joman is often faced with various challenges that affect objectivity and fairness…
ss in decision making. Assessments carried out directly by coaches tend to be non-objective, so that students who are sent to participate in the National Student Sports Olympiad (O2SN) are not alternately. Inaccuracy in selecting eligible students not only harms potential students, but can also reduce the school's chances of achieving success in the O2SN event. Therefore, a Decision Support System (DSS) is needed that can help improve objectivity, accuracy, and efficiency in the selection process, so that it can produce more precise and fair decisions. The decision support system used is the MOORA method. This system is designed to assist schools in determining students who are eligible to represent the school in the O2SN competition based on several criteria such as age, weight, strength, technique (moves) and student attendance. These criteria are analyzed and weighted according to their level of importance. Furthermore, the MOORA method is applied to calculate and rank students. The results of this study indicate that the students selected to participate in O2SN Pencak Silat are Joko Satrio and Wisnu Ramadan with optimization values of 0.339 and 0.281.
Keywords: moora; o2sn; student selection; decision support system
Abstrak: Proses seleksi siswa Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di bidang Pencak Silat di SMA Negeri 1 Air Joman sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Penilaian yang dilakukan secara langsung oleh pelatih cenderung bersifat tidak objektif, sehingga siswa yang dikirimkan untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tidak secara bergantian. Ketidaktepatan dalam pemilihan siswa yang layak tidak hanya merugikan siswa yang berpotensi, tetapi juga dapat mengurangi peluang sekolah untuk meraih prestasi di ajang O2SN. Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu meningkatkan objektivitas, akurasi, dan efisiensi dalam proses seleksi, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan adil. Sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah dengan metode MOORA. Sistem ini dirancang untuk membantu pihak sekolah dalam menentukan siswa-siswa yang layak mewakili sekolah pada kompetisi O2SN berdasarkan beberapa kriteria seperti usia, berat badan, kekuatan, teknik (jurus) dan kehadiran siswa. Kriteria-kriteria tersebut dianalisis dan diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Selanjutnya, metode MOORA diterapkan untuk melakukan perhitungan dan pemeringkatan siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang terpilih mengikuti O2SN Pencak Silat adalah Joko Satrio dan Wisnu Ramadan dengan nilai optimasi sebesar 0,339 dan 0,281.
Kata Kunci: moora; o2sn; seleksi siswa; sistem pendukung keputusan
Abstract:Abstract: Most of the area in Asahan Regency is a plantation and coastal area where some of the people work as farmers and fishermen. Coastal areas are still lagging behind because they are far from urban areas so that the…
he government pays little attention to it, especially regarding clean water. Clean water in the area can be said to be unfit for use. So that people find it difficult to get clean water for drinking, washing and bathing. These problems can be solved by programs to improve clean water infrastructure and facilities, such as drilling wells and allocating river water, so that they can provide optimal services for clean water, which has a very strong relationship with the economic growth of a region and the socio-cultural life of the community. Determining the priority scale for clean water must look at various criteria so as to produce accurate and precise results. The criteria that are considered in determining the priority of clean water are: Water Condition, Population, Regional Economic Potential, Cost, Level of Interest. To determine the priority of clean water projects at the Public Works and Spatial Planning Office of Asahan Regency, a decision support system is needed that can assist in determining which villages have the right to be prioritized in the priority of clean water projects more effectively and efficiently.
Keywords: Clean water; AHP; TOPSIS; Asahan
Abstrak: Sebagian Besar Wilayah di Kabupaten Asahan merupakan wilayah perkebunan dan pesisir yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Di wilayah Pesisir masih tertinggal karena letaknya yang jauh dari perkotaan sehingga kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama mengenai air bersih. Air bersih di wilayah tersebut bisa di bilang tidak layak untuk digunakan. Sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih baik itu untuk diminum, menyuci dan mandi. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan program peningkatan prasarana dan sarana air bersih seperti membuat sumur bor dan pengalokasiam air sungai, agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap air bersih memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Penentuan skala prioritas air bersih tersebut harus melihat dari berbagai kriteria sehingga menghasilkan hasil yang akurat dan tepat. Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas air bersih ialah: Kondisi Air, Jumlah Penduduk, Potensi Ekonomi Daerah, Biaya, Tingkat Kepentingan. Untuk penentuan proyek prioritas air bersih di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan maka diperlukan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam menentukan desa mana yang berhak didahulukan dalam prioritas proyek air bersih dengan lebih efektif dan efisien.
Kata kunci: Air bersih; AHP; TOPSIS; Asahan
Abstract:Abstract: The rapid pace of digital transformation highlights the need to empower Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Jayapura City by integrating Artificial Intelligence (AI) into their business strategies.…
This community service initiative aims to assess MSME actors’ initial understanding of AI, deliver targeted training, and evaluate improvements in strategic planning using the Value Proposition Canvas (VPC). The program was conducted in three stages: pre-assessment, training implementation, and post-training evaluation. Initial findings revealed that most participants had limited knowledge of AI and its applications. However, after the training, there was a significant increase in participants’ confidence and capability. The training effectively reduced lack of knowledge by 40%, addressed infrastructure and internet challenges by 45%, and decreased uncertainty regarding AI's return on investment by 30%. Participants began applying tools such as ChatGPT, Canva AI, and the VPC method to better understand customer needs. Although the study was limited by a short evaluation period and a specific geographic focus, it offers valuable insights for policymakers, educators, and development stakeholders. The findings support the importance of accessible, hands-on training in making AI a practical and beneficial resource for small businesses, ultimately promoting inclusive, technology-driven growth.
Keywords: artificial intelligence, business strategy, jayapura, MSME, youth
Abstrak: Transformasi digital yang pesat mendorong perlunya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jayapura melalui integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam strategi bisnis mereka. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menilai pemahaman awal pelaku UMKM terhadap AI, memberikan pelatihan terarah, dan mengevaluasi peningkatan dalam perencanaan strategis menggunakan Value Proposition Canvas (VPC). Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap: pra-asesmen, pelatihan, dan evaluasi pascapelatihan. Hasil awal menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki pengetahuan terbatas tentang AI dan penerapannya. Namun, pascapelatihan terlihat peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri dan kemampuan peserta. Pelatihan berhasil menurunkan tingkat ketidaktahuan sebesar 40%, mengurangi kendala infrastruktur dan internet sebesar 45%, serta menekan keraguan atas keuntungan penggunaan AI sebesar 30%. Peserta mulai memanfaatkan alat seperti ChatGPT, Canva AI, dan metode VPC untuk meningkatkan pemahaman kebutuhan pelanggan. Meski terbatas pada waktu evaluasi yang singkat dan wilayah Jayapura, studi ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan UMKM berbasis teknologi secara inklusif.
Kata kunci: anak muda, bisnis strategi, jayapura, kecerdasan buatan, UMKM
Abstract:Pengabdian ini dilakukan oleh kelompok dosen dengan bidang keahlian arsitektur dan informatika dalam rangka mengembangkan suatu kawasan industri di Kabupaten Asahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan dokumen…
kumen yang mengikat sebagai pedoman dalam pengembangan kawasan industri. Dalam pengembangan kawasan industri, terdapat banyak unsur dan kepentingan yang perlu dipertimbangkan, sehingga penting adanya kebijakan dan dokumen pengembangan yang dapat menjadi dasar dalam proses pengembangan tersebut. Melalui dokumen ini, diharapkan pengembangan kawasan industri dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Metode pengabdian yang digunakan meliputi metode survey dan wawancara kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim tenaga ahli arsitektur, pengolahan data yang dilakukan oleh tenaga ahli informatika, dokumentasi, pembuatan dokumen, dan sosialisasi. Hasil dari pengabdian ini adalah dokumen pengembangan yang diserahkan kepada dinas terkait dan juga akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Dengan adanya pengabdian ini, diharapkan akan tercipta suatu dokumen pengembangan yang komprehensif dan berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Asahan, serta memberikan manfaat dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
Abstract:Abstract : Today's modern era, the need for food has increased greatly among humans, it is comparable to the large population growth in today's world. In that case, simple technical equipment is needed which is widely used…
ed daily both for household needs and for the needs of farmers. Thus conventional equipment that is still used both among farmers, it will slow down the growth of agricultural production. For this reason, advanced technological equipment is needed, even today's modern ones, which are widely used in urban areas. Therefore, before using some of today's modern tools, it is necessary to provide knowledge education methods in the form of socializing the use of simple tools which are mostly used in educational settings as well as among farmers. So that the socialization of the introduction of these technical tools is very important at this time, to avoid misuse of these technical equipment, which is caused by a lack of knowledge of the community. By socializing these simple technical tools, it will result in a good understanding of all stakeholders at SMP Negeri 1 Dolog Pardamean, both teachers and students who will be able to recognize simple mechanical engineering tools that are used both at school and at home.
Keywords : agriculture ; conventional ; introduction.
Abstrak : Jaman Modern sekarang ini, kebutuhan bahan pangan sangat meningkat di kalangan manusia, itu sebanding dengan banyaknya pertumbuhan penduduk di dunia sekarang ini. Dalam hal itu, dibutuhkanlah peralatan teknik sederhana yang banyak dipergunakan sehari-hari baik bagi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan para petani. Dengan demikian peralatan konvensional yang masih dipergunakan baik itu di kalangan para petani, itu akan memperlambat pertumbuhan produksi pertanian. Untuk itu, dibutuhkanlah peralatan teknologi yang maju bahkan yang modern sekarang ini yang sudah banyak dipergunakan di perkotaan. Oleh sebab itu, sebelum mempergunakan beberapa alat-alat modern yang sekarang ini, perlu diberikan metode pendidikan pengetahuan berupa sosialisasi penggunaan peralatan sederhana yang kebanyakan dipergunakan di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan para petani. Sehingga sosialisasi pengenalan alat teknik tersebut merupakan yang sangat penting sekarang ini, untuk menghindari penyalah gunaan peralatan teknik tersebut, yang disebabkan kurangnya pengetahuan para masyarakat. Dengan dilakukannya sosialisasi alat-alat teknik sederhana tersebut, akan menghasilkan pemahaman yang baik diseluruh pemangku kepentingan yang di sekolah SMP Negeri 1 Dolog Pardamean baik guru maupun siswa yang akan dapat mengenal alat-alat teknik mesin sederhana yang dipakai baik itu di sekolah maupun di rumah.
Kata Kunci : konvensional; pengenalan; pertanian
Abstract:Abstract : The application of the ITE Law in Indonesia must be understood by all groups, not least for students of SMA Negeri 3 Kisaran. Providing information to all students regarding the application of Law No. 11/2008…
on Information and Electronic Transactions (ITE) is a must to do, because now we see many school children vulnerable to violations of the ITE Law. The Information and Electronic Transaction Law (abbreviated as ITE Law) or Law number 11 of 2008 is the law that regulates information and electronic transactions, or information technology in general. This law has jurisdiction applicable to every person who commits legal acts as regulated in this Act, both within the territory of Indonesia and outside the jurisdiction of Indonesia, which has legal consequences in the jurisdiction of Indonesia and / or outside the jurisdiction of Indonesia and harm the interests of Indonesia. Many people want article 27 paragraph 3 in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) for deletion. The reason is because article 27 paragraph 3 of the ITE Law which is commonly referred to as the rubber article is a dangerous law. Moreover, if applied by parties who do not understand about cyberspace.
Keywords: Application, Law
Abstrak : Penerapan UU ITE di Indonesia harus benar-benar dipahami semua kalangan tidak terkecuali juga bagi siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kisaran. Memberikan informasi kepada seluruh siswa-siswi berkaitan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan hal yang harus dilaksanakan, sebab saat ini kita lihat banyak anak sekolah rentan terhadap pelanggaran UU ITE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus. Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya.
Kata kunci: Penerapan, Undang-Undang