Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana
Abstract:The Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) stipulates that the interests of the people must be voiced and accommodated through legislative channels, represented by the People's Representative…
ve Council (DPR) from the regional to the central government levels. However, it is often found that the hopes of the people are not fully articulated, resulting in certain issues never reaching a final resolution. This study aims to analyze the role of the DPR in voicing the people's interests based on the fourth principle of Pancasila. The method used in this research is qualitative with a literature study approach, where data is collected from various scientific sources. The results of the analysis show that the main functions of the DPR, namely in legislation, oversight, and budgeting, have not been fully optimized due to weak accountability and transparency. This crisis of representation impacts the decline in public trust, low political participation, and increased polarization in society. To address these issues, systemic reforms are needed, including enhancing transparency, strengthening accountability mechanisms, and involving the public actively in the decision-making process. Thus, the goal of the DPR’s existence, which can be achieved, is to voice the will of the people, realize deliberation for consensus, and ensure justice and welfare in line with the substance of Pancasila’s ideology, particularly its fourth principle. This study recommends the need to restore the essence of deliberation for consensus in accordance with the fourth principle of Pancasila, accompanied by better political education and electoral system reforms to ensure that elected representatives are truly competent and focused on the interests of the people.
Abstract:Film Kartini: Princess of Java (2017), yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, menggambarkan perjuangan Raden Adjeng Kartini dalam menghadapi norma sosial patriarkal di masyarakat feodal Jawa pada masa kolonial. Melalui…
pendekatan sosio-linguistik, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk mencerminkan ketimpangan gender sekaligus menjadi alat perjuangan bagi perempuan. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan data utama berasal dari dialog dan narasi dalam film serta data sekunder berupa literatur tentang gender, budaya Jawa, dan teori sosio-linguistik. Data dikumpulkan melalui observasi dan analisis dialog yang mencerminkan perbedaan bahasa gender. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa dalam film ini mencerminkan struktur sosial patriarkal yang memengaruhi pola komunikasi berdasarkan gender. Karakter laki-laki, seperti ayah Kartini, menggunakan bahasa formal dengan nada otoritatif untuk menegaskan otoritas mereka, sementara perempuan menggunakan bahasa yang lebih lembut dan tunduk, mencerminkan subordinasi. Kartini, sebagai tokoh utama, menunjukkan penggunaan bahasa yang progresif, memadukan penghormatan terhadap tradisi dengan keberanian menyuarakan ide-idenya terkait emansipasi perempuan. Film ini juga memperlihatkan bagaimana Kartini menggunakan bahasa sebagai alat untuk memberdayakan perempuan di sekitarnya melalui pendidikan dan surat-suratnya. Kesimpulannya, bahasa dalam film ini bukan hanya mencerminkan norma sosial yang ada, tetapi juga menjadi medium bagi Kartini untuk menantang patriarki dan mendorong perubahan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman hubungan antara bahasa, gender, dan kekuasaan dalam konteks budaya Jawa dan relevansinya untuk analisis media lain.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan peran Ombudsman Kota Padang dalam advokasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan transparan. Dalam konteks pelayanan publik, keterlibatan Ombudsman telah…
menjadi kunci penting dalam mengawasi dan mendorong pemenuhan standar yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Melalui tinjauan literatur, ditemukan bahwa Ombudsman Kota Padang telah secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam pelayanan publik, serta menyuarakan solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Ombudsman Kota Padang tidak hanya terbatas pada penyelesaian keluhan individu, tetapi juga memainkan peran proaktif dalam membentuk kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak konkret dari advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Ombudsman Kota Padang terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.
Abstract:Maraknya judi online di seluruh kalangan profesi tanpa terkecuali menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius. Lewat tulisan editorialnya, mediaindonesia.com menyuarakan keresahan pemberantasan judi…
di online mulai dari judi online yang dianggap sepele hingga kasus judi online yang melibatkan menteri. Maraknya judi online ini memicu munculnya tulisan editorial sebagai presentasi dari suatu media yang erat dengan pembingkaian oleh media tersebut. Penelitian ini berfokus memahami bagaimana bingkai (framing) dari mediaindonesia.com dalam menanggapi maraknya judi online di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis framing Robert N. Entman yang menyeleksi isu dengan empat tahap yaitu, Define problems, Diagnose causes, Make moral judgement dan Treatment recommendation. Analisis dengan bingkat Entman ini mengungkap bahwa tulisan editorial dengan tema judi online yang diangkat dari mediaindonesia.com memiliki kesamaan dalam satu tujuan yaitu mendesak pemerintah menangani masalah judi online dengan tegas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola kunci dalam bahasa yang digunakan oleh penderita depresi dalam menyuarakan pengalaman mereka melalui tulisan. Penelitian ini membahas penerapan metode Term Frequency-Inverse…
ncy-Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk menganalisis teks yang berkaitan dengan depresi. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah (menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari). Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang aspek-aspek psikologis dan emosional yang terkandung dalam teks penderita depresi. Pendekatan TF-IDF memungkinkan kita untuk menilai tingkat pentingnya kata-kata dalam konteks depresi, dengan memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang jarang muncul namun signifikan dalam menggambarkan kondisi ini. Penelitian ini menggunakan kumpulan data yang luas dan beragam untuk meningkatkan keberagaman dan representasi informasi mengenai depresi. Hasil analisis TF-IDF dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor risiko, gejala, dan pengelolaan depresi. Informasi yang dihasilkan dari teknik ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif dan personalisasi perawatan bagi individu yang mengalami depresi. Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika depresi secara lebih holistik melalui identifikasi aspek-aspek kunci yang sering kali terabaikan.
Abstract:Kebijakan publik merupakan keputusan strategis pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor melalui proses advokasi. Advokasi kebijakan menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif.…
sif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara teoritis dan praktis peran aktor, tujuan, langkah, dan media dalam advokasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis literatur relevan guna memahami dinamika strategi advokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi adalah tindakan terstruktur untuk memengaruhi kebijakan melalui strategi komunikasi, mobilisasi publik, hingga kerja sama dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh kejelasan tujuan, pemanfaatan data, strategi komunikasi efektif, dan kolaborasi antar aktor. Media, baik konvensional maupun digital, memainkan peran penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Diskusi menekankan pentingnya pendekatan sistematis, taktis, dan strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, integrasi empat elemen utama dalam advokasi menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan demokratis.