Abstract:Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak…
k bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan dan buku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan . Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan oleh preemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan oleh DIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestik terjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimana membentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korban kekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan mereka dan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatan laporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut.
Abstract:Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika…
tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji sebagian bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang…
entang Perbankan khususnya mengenai pasal pemalsuan rekening bank, hasil karya dan hasil penelitian dari kalangan hukum serta penjelasan dalam kamus atau ensiklopedi.Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga metode atau mekanisme kerja untuk menangani proses tindak pidana yang terjadi dalam perbankan yaitu penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diperoleh Bank Indonesia, mekanisme kerja penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan penyidik, dan mekanisme kerja pelaksanaan SKB dalam rangka tukar menukar informasi. Mekanisme ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara tiga lembaga yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia yang sebagai pengawas bank. Dalam penelitian ini juga dikemukakan salah satu contoh tindak pidana dalam bank yaitu orang dalam yang melakukan pemalsuan rekening bank yang mengakibatkan kerugian nasabah sampai milliar rupiah. Disamping itu juga dalam penelitian ini di dapati bahwa nasabah yang menjadi korban tidak dapat mengklaim dengan alasan diluar system. Karenanya diperlukan produk perundang-undangan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana perbankan serta lebih dipertegas lagi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga lembaga perbankan yang merupakan pemegang kendali perekonomian bangsa boleh berjalan dengan baik sejalan dengan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri.
Abstract:Asuransi laut merupakan instrumen penting dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi laut diatur secara rinci, termasuk elemen…
emen yang wajib dimuat dalam polis seperti identitas kapal, rute pelayaran, dan nilai objek yang diasuransikan. Meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, penerapan asuransi laut di Indonesia menghadapi tantangan, termasuk kesesuaian dengan praktik internasional dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pelanggaran ini dapat berdampak yuridis, seperti pembatalan polis, penolakan klaim, atau sanksi pidana. Untuk meningkatkan efektivitas asuransi laut, diperlukan harmonisasi regulasi dengan standar global, peningkatan kesadaran pelaku usaha, serta pembaruan ketentuan hukum yang relevan. Dengan pengelolaan yang baik, asuransi laut dapat memberikan perlindungan optimal dan mendukung pertumbuhan sektor maritim Indonesia.
Abstract:Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Metode penelitian…
n yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian berjudul analisis hukum pengecualian risiko, harta benda, dan kepetingan menurut Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia (PSKI). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengecualian risIko menurut PSKI dan bagaimana pengecualian harta benda dan kepentingan menurut PSKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia(PSKI) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggung jawabkan yang secara langsung yang disebabkan oleh : kebakaran, yang terjadi karena kekuranghati-hatian atau kesalahan pihak lain dari tertanggung, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis termasuk akibat dari: menjalarnya api yang timbul sendiri (self combustion), hubungan arus pendek (short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
Abstract:Asuransi syariah sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial berbasis prinsip-prinsip syariat Islam telah berkembang pesat di Indonesia. Produk asuransi ini menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari…
ri unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maysir, dan gharar, serta mengedepankan prinsip tolong-menolong (ta'awun) antar peserta. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam melayani kebutuhan perlindungan finansial masyarakat Indonesia, sektor asuransi syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam hal menjaga dan memperkuat kepercayaan nasabah. Salah satu aspek krusial yang dapat memengaruhi kepercayaan nasabah adalah penjaminan polis asuransi syariah. Dari latar belakang tersebut yang menjadi fokus utama dalam kajian penelitian ini yaitu Tantangan Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah dan Pentingnya Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai tantangan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah dan juga untuk mengetahu pentingnya penjaminan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penjaminan polis juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan, profesional, dan sesuai syariah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi penjaminan polis guna mendukung perkembangan industri asuransi syariah
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum dalam asuransi jiwa, mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi, serta menyediakan panduan penyelesaian sengketa melalui mediasi,…
asi, arbitrase, atau litigasi. Dengan pendekatan yang berfokus pada regulasi, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan klaim asuransi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menyediakan kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan transparansi informasi dan efisiensi proses klaim. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase terbukti lebih cepat dan efektif dibandingkan litigasi di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang regulasi dan prosedur asuransi jiwa sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dengan pengelolaan asuransi jiwa yang baik, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
Abstract:Polisi yang baru lulus dari akademi seringkali menghadapi tantangan besar ketika memasuki dunia kerja. Tantangan ini banyak mencakup adaptasi terhadap tekanan kerja, ekspektasi masyarakat, serta kebutuhan untuk mengambil…
keputusan cepat dalam situasi sulit. Psikoedukasi ini bertujuan untuk meningkakan pemahaman terkait pentingnya sikap positif, kesejahteraan emosional, dan ketangguhan khususnya bagi polisi baru lulus. Pelaksanaan program psikoedukasi ini dilakukan pada tanggal 20 November 2024. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah psikoedukasi berbasis media visual berupa poster. Psikoedukasi dilakukan dengan pemberian link google form terlebih dahulu untuk mengisi pre-test, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi, dan di tutup dengan pemberian link google form untuk mengisi post-test. Hasil dari pelaksanaan psikoedukasi ini yaitu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan (sig. 0,002 < 0,05) dalam rata-rata skor pemahaman peserta setelah mengikuti program. Hal ini menunjukkan bahwa metode psikoedukasi dengan media visual efektif dalam menigkatkan pemahaman terkait pentingnya sikap positif, kesejahteraan emosional, dan ketangguhan.
Abstract:Stres kerja merupakan tantangan signifikan bagi anggota Polri, yang dapat berdampak negatif pada performa kerja dan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stres kerja dan…
an mengimplementasikan intervensi konseling guna membantu anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan mengelola stres. Metode penelitian menggunakan pendekatan konseling. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas anggota Polri mengalami stres kerja dengan variasi tingkat, dipicu oleh beban kerja berlebihan, lingkungan kerja yang menekan, dan kurangnya dukungan psikologis. Intervensi konseling difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang manajemen stres, teknik relaksasi, pengelolaan waktu, dan komunikasi efektif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan konseling dapat membantu anggota Polri mengidentifikasi sumber stres, mengembangkan strategi koping, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dan intervensi sistematis dalam mengatasi stres kerja pada anggota kepolisian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan institusi kepolisian.
Abstract:Polisi menghadapi berbagai tantangan dalam tugasnya, seperti tekanan kerja tinggi, risiko keselamatan, dan ekspektasi masyarakat, yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk…
uk mengevaluasi efektivitas psikoedukasi dalam meningkatkan afirmasi positif di lingkungan kerja pada polisi muda. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk, data pre-test (sig. 0,062) dan post-test (sig. 0,080) berdistribusi normal. Analisis menunjukkan adanya peningkatan rata-rata dari pre-test (5,28) ke post-test (8,80). Uji paired sample test menunjukkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,002 (<0,05), mengindikasikan perbedaan signifikan antara hasil pre-test dan post-test. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa psikoedukasi yang diberikan efektif dalam menumbuhkan afirmasi positif di lingkungan kerja bagi polisi muda