Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung pembelajaran kolaboratif di perguruan tinggi melalui literature review terhadap tiga belas publikasi ilmiah terkini. Fokus kajian meliputi…
eliputi kontribusi AI terhadap literasi akademik, personalisasi pembelajaran, efektivitas interaksi kelompok, serta tantangan implementasinya. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yang mencakup proses penelusuran, seleksi, ekstraksi, dan analisis tematik terhadap artikel yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa AI dapat memperkuat pemahaman materi oleh mahasiswa, meningkatkan koordinasi dan produktivitas kelompok, serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih adaptif. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa ketergantungan teknologi, risiko bias algoritmik, isu privasi data, serta kesenjangan literasi digital. Temuan ini menekankan pentingnya regulasi penggunaan AI dan peningkatan kapasitas pengguna agar teknologi dapat dimanfaatkan secara etis, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan dasar teoretis dan praktis untuk pengembangan model pembelajaran kolaboratif berbasis AI di perguruan tinggi.
Abstract:Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis utama dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di berbagai organisasi, terutama di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis…
teknologi. Perkembangan teknologi seperti Human Resource Information System (HRIS), Human Resource Analytics, Artificial Intelligence (AI), dan automasi proses administrasi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara fungsi Human Resources (HR) menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam praktik HR serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja SDM. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memadukan studi literatur dan temuan empiris dari berbagai organisasi yang telah mengimplementasikan solusi digital dalam manajemen SDM. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mampu memberikan efisiensi operasional, peningkatan akurasi data, dan percepatan proses kerja dalam fungsi HR, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen talenta. HR Analytics berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, memprediksi potensi turnover, serta meningkatkan efektivitas program pengembangan karyawan. Sementara itu, penggunaan AI dalam proses rekrutmen dan manajemen kinerja memberikan nilai tambah berupa objektivitas dan konsistensi dalam evaluasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kompetensi SDM, budaya kerja, serta dukungan manajemen puncak. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan keterampilan digital, dan integrasi sistem masih menjadi hambatan dalam implementasi optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam praktik HR merupakan strategi penting untuk meningkatkan kinerja SDM dan daya saing organisasi. Implementasi teknologi yang tepat, didukung oleh tata kelola perubahan yang efektif, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan HR yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis data.
Abstract:Perselisihan hubungan industrial, khususnya pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam hubungan kerja di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur litigasi kerap dinilai tidak…
ak efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan mediasi serta efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terbaru (2020–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian yang cepat dan berkeadilan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor non yuridis seperti itikad baik para pihak dan kualitas mediator.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun…
ahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal.
Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat apabila dikelola secara optimal dan produktif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan terkait…
pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, baik dari aspek pemanfaatan, transparansi, maupun efektivitas pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pemberdayaan wakaf pada Masjid Al Jihad Medan serta mengidentifikasi bentuk pemanfaatan wakaf dalam mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan jamaah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf pada Masjid Al Jihad Medan telah dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional masjid, kegiatan keagamaan, serta program sosial masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi pengelolaan wakaf, terutama pada aspek pengembangan wakaf produktif dan penguatan sistem pengelolaan yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih terarah agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Rumah Kebangsaan Pancasila dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila berbasis masyarakat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merespons keterbatasan studi empiris tentang…
entang Rumah Kebangsaan yang selama ini lebih banyak berfokus pada pendidikan formal, lembaga pusat, atau kelompok tertentu, bukan masyarakat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif pada Eduwisata Citra Alam Riverside, Kampung Pancasila Gunungputri, dan Kampung Moderasi Beragama Dusun Cikoleang selama Agustus 2025 sampai Januari 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi partisipatif, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ditentukan oleh komunikasi partisipatif, sumber daya sosial berbasis komunitas, disposisi pelaksana yang positif, dan struktur kelembagaan yang fleksibel. Setiap lokus menghidupkan Pancasila melalui pembelajaran pengalaman, praktik sosial, dan moderasi lintas agama. Kebaruan penelitian terletak pada konsep Living Pancasila Berbasis Masyarakat dan model integrasi tri-lokus yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama implementasi. Simpulannya, implementasi berbasis masyarakat lebih adaptif dan efektif daripada pendekatan administratif top-down dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengalaman praktik mengajar di sekolah dasar dengan fokus pada tantangan dan strategi dalam pengelolaan kelas. Praktik mengajar merupakan tahap penting dalam pembentukan kompetensi profesional…
rofesional calon guru karena menjadi ruang integrasi antara teori pedagogik dan realitas pembelajaran di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian adalah mahasiswa calon guru yang telah atau sedang melaksanakan praktik mengajar di sekolah dasar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sebagai teknik validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan kelas meliputi pengelolaan perilaku siswa yang aktif dan mudah terdistraksi, kesenjangan kemampuan akademik yang menuntut penerapan pembelajaran diferensiatif, serta keterbatasan manajerial dan kesiapan emosional calon guru. Pengelolaan waktu dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kelas juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Strategi yang efektif mencakup penerapan aturan kelas secara preventif dan konsisten, penguatan hubungan interpersonal yang positif, penggunaan metode pembelajaran interaktif, serta refleksi berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan profesional. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan kelas merupakan kompetensi multidimensional yang perlu diperkuat melalui praktik autentik dan pendampingan intensif dalam program pendidikan guru.