Abstract:Abstract: This study examines the legal authority of the Indonesian Navy (TNI AL) to investigate the crime of ship piracy in the territorial waters of Indonesia, with an emphasis on the limits of authority between law enforcement…
forcement officers and the potential for regulatory conflicts. Indonesia's vast and strategic sea area involves many institutions in law enforcement functions, such as the TNI AL, Polri, Bakamla, Ministry of Transportation, and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This multi-institutional involvement often results in overlapping authority, especially in the process of investigating crimes of piracy that are cross-border and international in nature. This research is to answer (this uses a normative legal method with a statute approach and a case approach. Authority is very important to be given legal rules so that there is no clash of authority and conflict between law enforcement institutions including the sea area has various types of law enforcers who on average have the authority to conduct investigations including the Indonesian Navy. However, in the crime of ship hijacking, seen from the existing law, the Indonesian Navy has not been authorized to investigate the crime, due to the absence of a legal basis that is relevant and certain to provide the authority to investigate the Indonesian Navy.
Keyword: Investigative Authority, Indonesian Navy, Ship Hijacking, Territorial Sea Area, Conflict of Authority, Law of the Sea
Abstrak: Penelitian ini mengkaji secara yuridis kewenangan penyidikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) terhadap tindak pidana pembajakan kapal di wilayah laut teritorial Indonesia, dengan menitikberatkan pada batasan kewenangan antar-aparat penegak hukum dan potensi konflik regulasi. Wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis melibatkan banyak institusi dalam fungsi penegakan hukum, seperti TNI AL, Polri, Bakamla, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keterlibatan multi-institusi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana pembajakan yang bersifat lintas batas dan berskala internasional. Penelitian ini untuk menjawab (ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kewenangan sangat penting diberi aturan hukum agar tidak terjadi benturan kewenangan dan konflik antar lemabaga penegak hukum termasuk wilayah laut memilik berbagai macam penegak hukum yang rata-rata memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan termasuk TNI Angkatan Laut. Namun pada tindak pidana pembajakan kapal dilihat dari undang-undang yang ada TNI Angkatan Laut belum berwenang menyidik Tindak Pidana tersebut, akibat ketiadaan dasar hukum yang secara relevan dan pasti memberikan kewenangan penyidikan pada TNI Angkatan Laut.
Kata kunci: Kewenangan Penyidikan, TNI Angkatan Laut, Pembajakan Kapal, Wilayah Laut Teritorial, Konflik Kewenangan, Hukum Laut
Abstract:Abstract: The current development of digital technology in the health sector has given rise to the innovation of teledentistry services that allow remote consultations between dentists and patients. In Indonesia, the use…
of teledentistry is increasing, especially during the COVID-19 pandemic as an alternative to conventional services. However, the adaptation of these services poses various legal challenges, such as legal certainty over the professional responsibilities of dentists, the protection of patient data, and the validity of online diagnoses. This background encourages the need for in-depth legal studies to ensure that the practice of teledentistry runs in accordance with applicable laws and regulations and ensures legal protection for all parties involved. This study aims to analyze the legal aspects of health related to the use of teledentistry by dentists in Indonesia. The method used is a normative approach with analysis of relevant regulations such as the Law on Medical Practice, the Law on Information and Electronic Transactions, as well as the Regulation of the Indonesian Medical Council and the Code of Ethics for Dentistry. The results of the study show that although there is no legal principle against the practice of teledentistry, there are still legal gaps and regulatory inconsistencies that can cause legal doubts for dentists in carrying out the practice, especially in technical regulations or clear operational guidelines.
Â
Keywords: Teledentistry, Dentistry, Health Law.
Â
Abstrak: Perkembangan teknologi digital saat ini dalam bidang kesehatan memunculkan inovasi layanan teledentistry yang memungkinkan konsultasi dengan jarak jauh antara dokter gigi dan pasien. Di Indonesia, penggunaan teledentistry semakin meningkat terutama selama masa pandemi COVID-19 sebagai alternatif layanan konvensional. Namun, adaptasi layanan ini menimbulkan berbagai tantangan hukum, seperti kepastian hukum atas tanggung jawab profesional dokter gigi, perlindungan data pasien, serta validitas diagnosis secara daring. Latar belakang tersebut mendorong perlunya kajian hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa praktik teledentistry berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan teledentistry oleh dokter gigi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip hukum tidak ada larangan terhadap praktik teledentistry, masih terdapat kekosongan hukum dan ketidaksesuaian regulasi yang dapat menimbulkan keraguan hukum bagi para dokter gigi dalam menjalankan praktik tersebut terutama dalam peraturan teknis atau pedoman operasional yang jelas.
Â
Kata Kunci: Teledentistry, Dokter Gigi, Hukum Kesehatan
Abstract:The digital economy transformation challenges the relevance of the Permanent Establishment principle in Indonesia’s tax system. As a response, the Significant Economic Presence (SEP) concept was introduced to tax foreign…
foreign digital entities without physical presence. This study aims to examine the conceptual and legal challenges in implementing SEP in Indonesia. The method used is normative-juridical with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that SEP implementation faces legal uncertainty, conflicts between domestic and international norms, and lacks clear technical parameters. While SEP holds potential for promoting fiscal justice, its ambiguous legal basis risks creating discrimination unless supported by regulatory reform and international cooperation. This study highlights the urgency of harmonizing tax laws and strengthening institutional capacity to meet global digital taxation challenges.
Abstract:Abstract: Strengthening regulations for the protection of critical infrastructure has become a primary urgency in Indonesia to address the threat of Distributed Denial of Service (DDoS) attacks. Critical infrastructure such…
uch as communication networks, financial systems, public services, and energy are increasingly vulnerable to these attacks due to their reliance on digital technologies. This study analyzes the vulnerability of Indonesia's critical infrastructure to DDoS attacks and formulates strategic steps and effective regulatory recommendations. Through a holistic approach that encompasses advanced technologies, adaptive regulations, and cross-sector collaboration, it is expected that Indonesia can enhance national resilience against cyber threats. The application of resilience theory and game theory also supports the development of better mitigation strategies. This research provides a foundation for strengthening cybersecurity regulations to maintain national economic, social, and security stability.
Â
Keyword: Regulation, Critical Infrastructure, DDoS, Cybersecurity, National Resilience, Resilience Theory, Game Theory
Â
Abstrak: Penguatan regulasi perlindungan infrastruktur kritis menjadi urgensi utama di Indonesia untuk menghadapi ancaman serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Infrastruktur kritis seperti halnya jaringan komunikasi, sistem keuangan, layanan publik, dan energi semakin rentan terhadap serangan ini akibat ketergantungan pada teknologi digital. Penelitian ini menganalisis tingkat kerentanan infrastruktur kritis Indonesia terhadap serangan DDoS dan merumuskan langkah strategis serta rekomendasi regulasi yang efektif. Dengan pendekatan holistik yang mencakup teknologi canggih, regulasi adaptif, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan ketahanan nasional terhadap ancaman siber. Penerapan teori resiliensi dan teori game juga mendukung pengembangan strategi mitigasi yang lebih baik. Penelitian ini memberikan dasar untuk memperkuat regulasi keamanan siber demi menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.
Â
Kata kunci: Regulasi, Infrastruktur Kritis, DDoS, Keamanan Siber, Ketahanan Nasional, Teori Resiliensi, Teori Game.
Abstract:Abstract: This article explores the role of artificial intelligence (AI) in law enforcement in Indonesia through the lens of legal philosophy. Using a normative juridical method and a qualitative approach, the study draws…
s on literature reviews of legal regulations and contemporary academic sources. The findings indicate that while AI significantly improves efficiency and precision in judicial systems, it also introduces substantial challenges, especially in terms of substantive justice, legal accountability, and the protection of human rights. From a jurisprudential perspective, AI implementation should adhere to fundamental legal values such as justice, liberty, and moral responsibility. Therefore, value-based regulatory frameworks are necessary to ensure that the use of AI supports, rather than undermines, the foundational principles of law and human dignity.
Â
Keyword: artificial intelligence, law enforcement, legal philosophy.
Â
Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur terhadap regulasi hukum dan referensi akademik terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan presisi dalam sistem hukum, kehadirannya juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam aspek keadilan substantif, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dari sudut pandang filsafat hukum, pemanfaatan AI semestinya tunduk pada nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, regulasi berbasis nilai menjadi urgensi untuk menjamin bahwa pemanfaatan teknologi ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum serta nilai-nilai kemanusiaan.
Â
Kata kunci: filsafat hukum, kecerdasan buatan, penegakan hukum.
Â
Â
Abstract:Abstract: Cultural heritage is valuable for the nation because it can increase the sense of unity and awareness of national identity, therefore cultural heritage needs to be preserved and protected. This study will discuss…
ss three problems. This study uses a normative legal research method, with a legislative approach, legal concepts, cases, and comparative law. This research is prescriptive. The primary legal material used is Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Secondary legal materials are in the form of literature on cultural heritage and unlawful acts. The results of this study are the provisions of regulatory laws governing the criteria for cultural heritage status in the determination of Tanah Lapang Merdeka Medan as a cultural heritage according to Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, Elements of unlawful acts imposed on the Medan city government in determining Tanah Lapang Merdeka Medan as a cultural heritage, Legal analysis of the considerations of the judge's decision in decision Number 542 / Pdt / 2021 / PT.Mdn with the values of justice, benefit and legal certainty.
Â
Keywords: Determination, Cultural Heritage, Act Against The Law
Abstrak: Cagar budaya merupakan hal berharga bagi bangsa karena dapat meningkatkan rasa kesatuan dan kesadaran jati diri bangsa maka dari itu cagar budaya perlu dilestarikan dan dilindungi. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep hukum, kasus, dan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif. Bahan hukum primer yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bahan hukum sekunder berupa literatur mengenai cagar budaya dan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini adalah Ketentuan hukum regulasi yang mengatur mengenai kriteria status cagar budaya pada penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikenakan kepada pemerintah kota medan dalam penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya, Analisis hukum pada pertimbangan putusan hakim pada putusan Nomor 542/Pdt/2021/PT.Mdn dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatn dan kepastian hukum.
Â
Kata kunci: Penetapan, Cagar Budaya , Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Â
Â
Abstract:Abstract: There are BUMN assets in the form of land rights that are used as evidence in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020 that have been transferred without going through the mechanism regulated…
in the provisions. This study discusses the problem of regulating the transfer of BUMN assets, the judge's considerations in imposing criminal penalties in the form of payment of compensation resulting in the transfer of BUMN assets, and the validity of the transfer of BUMN assets in the form of land rights in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020. The research method of this study is a normative legal research type supported by empirical data with a statutory regulatory approach and a case approach carried out with a literature study to obtain primary, secondary and tertiary legal materials that will be analyzed qualitatively by drawing conclusions deductively. The Judge's consideration in the Supreme Court Decision Number: 435 PK/Pid.Sus/2020 can be said to be wrong because the object of evidence number 169 in the form of 74 Ha (seventy four hectares) of land is a BUMN asset that has not been written off and transferred according to the provisions of the law. The recommendation of this study is that the BUMN Company is expected to write off BUMN assets that have been granted HGU that has not been extended.
Â
Keyword: BUMN Assets, Corruption Crimes, Replacement Money.
Â
Abstrak: Terdapat asset BUMN berupa hak atas tanah yang dijadikan barang bukti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 telah dipindahtangankan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan. Penelitian ini membahas permasalahan pengaturan pemindahtanganan asset BUMN, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti yang mengakibatkan pemindahtanganan asset BUMN, dan keabsahan pemindahtanganan asset BUMN berupa hak atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020. Metode penelitian penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 dapat dikatakan keliru dikarenakan objek barang bukti nomor 169 berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) merupakan aset BUMN yang belum dilakukan penghapusbukuan dan pemindahtanganan asset sesuai ketentuan undang-undang. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar pihak Perusahaan BUMN melakukan penghapusbukuan terhadap aset BUMN yang diberikan HGU yang sudah tidak diperpanjang.Â
Â
Kata kunci: Aset BUMN, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.
Abstract:Global economic inequality has become a pressing issue, as conventional economic systems often prioritize growth over equitable wealth distribution, leaving marginalized populations vulnerable. Islamic economics offers an…
n alternative paradigm that integrates ethical principles, social justice, and welfare-oriented financial mechanisms to address these disparities. This study aims to systematically analyze the role of Islamic economic instruments in promoting social justice and reducing inequality. A Systematic Literature Review (SLR) was conducted using the PRISMA framework, reviewing 21 selected studies published between 2016 and 2025 from international and national academic databases. The analysis focuses on key instruments, including zakat, waqf, Islamic microfinance, and macro-level financial inclusion. The results indicate that zakat and waqf significantly contribute to poverty alleviation and sustainable development, while Islamic microfinance empowers economically marginalized communities by enhancing financial access and independence. Macro-level Islamic finance further supports inclusive economic growth and aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs). The discussion highlights both the effectiveness and challenges of these instruments, emphasizing the need for robust governance, regulatory support, and financial literacy programs. In conclusion, Islamic economics provides a holistic and ethical approach to address global inequality, offering policymakers and practitioners practical strategies for achieving inclusive and sustainable economic development.
Abstract:The development of the gig economy and cross-border remote work has significantly changed the face of the world of work but also poses complex regulatory challenges. This research aims to identify and analyse the regulatory…
ory challenges faced in the context of the gig economy and cross-border remote work and evaluate the policy responses from various countries. The method used is a literature review by examining scientific literature, national and international regulations, and related policy reports. The results showed that the unclear legal status of workers, differences in regulations between countries, taxation issues, and limited social protection are the main obstacles. This research recommends the need for adaptive regulatory reforms and international collaboration to create an inclusive and equitable legal framework to support sustainable growth of the digital economy and protect workers' rights.
Abstract:This study explores the application of the Value-Based Management (VBM) approach in analyzing the financial efficiency of renewable energy projects. As the global demand for clean and sustainable energy increases, renewable…
ble energy projects play a strategic role in the energy transition but are often faced with challenges of large initial investment, technological risks, and regulatory uncertainty. The results show that the application of VBM in evaluating renewable energy projects can improve the quality of investment decision making by considering both financial and non-financial aspects holistically. VBM encourages companies to be more selective and strategic in choosing projects that are not only economically feasible, but also socially and environmentally sustainable. In addition, this approach provides a strong framework for aligning managerial objectives with shareholder interests, improving corporate governance, and strengthening transparency in the process of evaluating and reporting project performance.