Search Articles & Publications

Showing 2019 articles found for "Tara"

Peran Komunitas Penangulangan AIDS (KOMPAS) dalam Pencegahan HIV/AIDS pada Remaja Di SMA Negri 1 Merauke

Cahyati, Muhammad Faisal, Salza Rezky Amelia, Melya Eka Putri, Raphija Assidiq, Putri Simatupang
Abstract: Kasus HIV/AIDS pada remaja menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, sementara tingkat pengetahuan dan kesadaran mengenai perilaku berisiko masih tergolong rendah. Lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk… ntuk perilaku kesehatan remaja, termasuk melalui peran Komunitas Penangulangan AIDS Sekolah (KOMPAS).sebagai agen sebaya (peer educator). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunitas Penangulangan AIDS Sekolah (KOMPAS) di lingkungan sekolah, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran siswa. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap anggota komunitas P3, guru pembina, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KOMPAS berperan sebagai edukator, fasilitator, konselor teman sebaya, dan penggerak kegiatan kampanye kesehatan. Faktor pendukung meliputi dukungan sekolah dan mitra kesehatan, sedangkan hambatannya adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan lanjutan, dan stigma terkait HIV/AIDS. Secara keseluruhan, keberadaan KOMPAS mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif siswa terhadap pencegahan HIV/AIDS.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI BARCODE PERTAMINA UNTUK BBM SUBSIDI DI KABUPATEN MERAUKE

lestari, dewi, Cindy Wulan Juni Astuti, Ami Lintang Damayanti, Ratna Wulandari, Putri Mardini Sianturi, Novita Pindan Madika, Dimas Ardiansyah
Abstract: Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi barcode MyPertamina dalam distribusi BBM subsidi di Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kerangka Mazmanian & Sabatier. Digitalisasi melalui… alui QR Code diterapkan sebagai upaya menertibkan pendataan dan meningkatkan pengawasan transaksi BBM subsidi, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan administrasi kendaraan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor yang menghambat proses pendaftaran dan verifikasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan daerah serta pengawasan di lapangan belum sebanding dengan kompleksitas distribusi energi di wilayah yang luas dan terpencar. Kondisi ini membuat kebijakan berjalan parsial dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan ketepatan sasaran subsidi. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan struktural, peningkatan literasi teknologi, serta koordinasi antar lembaga agar digitalisasi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif di tingkat daerah. Kata kunci: BBM subsidi, QR Code, MyPertamina, implementasi kebijakan, Merauke, Mazmanian & Sabatier.  

Konstelasi Politik Identitas Dalam Dinamika Pembentukan Papua Selatan

Kontu, Fransin
Abstract: Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 menghadirkan dinamika politik identitas yang kompleks dan berlapis, melibatkan negara, elite lokal, dan masyarakat adat dalam proses pemekaran daerah. Penelitian ini bertujuan… tujuan menganalisis bagaimana politik identitas dikonstruksi, diperebutkan, dan dimobilisasi dalam konteks pembentukan provinsi baru tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan di empat kabupaten, Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel., melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam dinamika identitas yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran ganda: sebagai narasi pemersatu untuk melegitimasi pemekaran dan sebagai sumber fragmentasi akibat diferensiasi identitas sub-etnis. Elite lokal memanfaatkan identitas kultural dan historis untuk memperoleh legitimasi politik, sementara masyarakat adat menggunakan identitas sebagai alat negosiasi representasi dan kontrol atas sumber daya. Di sisi lain, negara menempatkan pemekaran sebagai strategi stabilisasi dan percepatan pembangunan. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung dalam konsolidasi pemerintahan Papua Selatan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan provinsi baru bergantung pada kemampuan mengelola identitas secara inklusif, memastikan representasi OAP, dan mencegah dominasi elite dalam struktur kekuasaan daerah.

Kearifan Lokal dan Sistem kepemimpinan Adat Suku Kanum dalam Pengelolaan Ruang Hidup di Wilayah Perbatasan Merauke

Jalal, Nur, Syahrabudin Husein Enala
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke, Papua Selatan. Sebagai masyarakat adat yang mendiami kawasan… awasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Suku Kanum memiliki sistem nilai, struktur sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kanum berfungsi tidak hanya sebagai otoritas sosial, tetapi juga sebagai pengatur tata ruang berbasis kearifan lokal, yang memastikan pemanfaatan lahan, hutan, dan perairan secara berkelanjutan. Struktur kepemimpinan berbasis marga (clan-based leadership) memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas teritorial adat dan mencegah konflik antar komunitas. Namun, modernisasi dan ekspansi proyek pembangunan nasional di wilayah perbatasan memunculkan tantangan baru, terutama terkait pergeseran nilai, marginalisasi otoritas adat, dan tumpang tindih regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepemimpinan adat serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kanum dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Merauke: Studi Kasus Penerapan Prinsip Berkelanjutan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Lokal

Syahruddin, Nur Jalal, Syahrabudin Husein Enala
Abstract: Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan… aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.

Konflik Identitas Dan Tantangan Integrasi Sosial Di Papua Selatan: Studi Sosial Budaya Dan Politik

Wulandari Renyaan, Nur Jalal
Abstract: Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan… aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.

Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif Digital di daerah 3T: Studi Awal tentang Potensi KIM di Kabupaten Merauke

Enala, Syahrabudin Husein, Nurdin
Abstract: Transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan… uan untuk mengidentifikasi potensi, peran, dan tantangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan anggota KIM, tokoh adat, serta pelaku ekonomi kreatif lokal. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Marind, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan keberlanjutan alam, menjadi fondasi utama dalam membangun identitas ekonomi kreatif lokal yang berkelanjutan. KIM berperan penting sebagai fasilitator literasi digital, mediator komunikasi pembangunan, serta penghubung antara masyarakat dan ruang ekonomi digital yang lebih luas. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas teknologi, dan minimnya dukungan kebijakan menjadi hambatan utama dalam proses pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di wilayah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat 3T. Penguatan kapasitas digital KIM dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.

Kelembagaan dan Model Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengelolaan Sawit Swadaya di papua Selatan

Enala, Syahrabudin Husein, Nur Jalal, Antonius Nggewaka, Frederikus Antonius Mana
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan dan model kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sawit swadaya di Papua Selatan. Pengelolaan sawit swadaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan… hteraan masyarakat lokal, namun dihadapkan pada tantangan kelembagaan yang lemah, rendahnya kapasitas petani, serta keterbatasan akses terhadap rantai pasok berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran penting sebagai penghubung antara petani, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Model kolaborasi multi-pihak yang efektif ditandai oleh kejelasan peran, kepercayaan antar-aktor, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Kajian ini merekomendasikan pembentukan kelembagaan koperasi berbasis digital (smart cooperative) yang mampu menjamin transparansi dan ketertelusuran (traceability) rantai nilai sawit swadaya di Papua Selatan.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR KENDARAAN TERHADAP PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN MERAUKE

Muhammad Faisal
Abstract: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam sektor infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi… ibusi PAD dari sektor kendaraan terhadap peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Merauke. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke periode tahun 2020–2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan analisis korelasi sederhana antara realisasi PAD kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) terhadap realisasi pembangunan dan peningkatan jalan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan positif antara peningkatan PAD kendaraan bermotor dengan alokasi anggaran infrastruktur jalan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti tingkat kepatuhan pajak kendaraan yang rendah dan keterbatasan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kolaborasi antara Bapenda, Samsat, dan Dinas PUPR untuk optimalisasi penerimaan PAD serta perbaikan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.

Manajemen Pelayanan Organisasi Perkumpulan Harmoni Alam Papuana di Papua Selatan

Ryvelyno Michaelriyo Alan David’S Moesieri
Abstract:  Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan… rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.     Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi   Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.     Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.     Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.     Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan. Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana