Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Peningkatan sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan. Terselenggaranya TKA sejak 2025 menjadi catatan penting bagi pihak-pihak terkait, untuk mengoptimalkan serta mendukung siswa dalam pemecahan masalah soal.…
. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu, simulasi (try-out). Penyelenggaraan simulasi secara akbar di Merauke, cukup minim. Pengabdian ini mengimplementasikan hal tersebut dalam tahapan edukasi dan simulasi. Sasarannya yaitu siswa asli papua, dan siswa umum di tingkat SMA-SMK kota Merauke. Tujuan utama kegiatan ini, siswa mengetahui potret kondisi ujian, dan memahami ukuran kesiapan masing-masing. Kegiatan di selenggarakan di SMA Negeri 1 Merauke, 25 Oktober 2025, jumlah kehadiran siswa lebih dari 400 siswa asli papua.
Abstract:Keracunan makanan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kejadian ini sering terjadi pada penyelenggaraan makanan skala kelompok akibat rendahnya penerapan prinsip…
nsip higiene dan sanitasi oleh penjamah makanan. Penjamah makanan memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan pangan, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan keracunan makanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penjamah makanan dalam pencegahan keracunan di SPPG Kuta Cingkam Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, simulasi, dan pendampingan intensif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik, serta penilaian perubahan perilaku. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan penjamah makanan. Nilai rata-rata pengetahuan meningkat dari 56,3 menjadi 85,7. Perubahan perilaku terlihat pada peningkatan praktik cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta pengolahan makanan yang lebih higienis. Selain itu, terjadi perbaikan pada kondisi sanitasi lingkungan dapur. Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi berbasis edukasi dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kapasitas penjamah makanan. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui monitoring dan kebijakan untuk mempertahankan perubahan perilaku.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan…
lenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki berbagai program untuk menangani kemiskinan, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik purposive sampling untuk memperoleh data. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait serta sumber sekunder seperti publikasi BPS dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, validasi data yang kurang optimal, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung program kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember dapat terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.
Abstract:Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani, dan sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasinya sesuai dengan agenda global Sustainable…
inable Development Goals (SDGs). Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, terus mengupayakan berbagai strategi untuk menanggulangi persoalan ini. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur, yang turut mengambil langkah konkret dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kemiskinan di wilayahnya melaui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten jember sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan seiring dengan deklarasi SDGs. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana langkah pemerintah kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumentasi, data yang di gunakan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis telaah dari berbagai literatur. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten jember memiliki langkah dan strategi dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015, dengan harapan penelitian ini memeberikan kontribusi yang berharga bagi pemerintah serta bagi pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan yang sejalan dengan agenda global SDGs di daerah tersebut.
Abstract:Penelitian ini berjudul Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-spekta (Studi Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan untuk…
k mengetahui dan menganalisis seperti apa Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-spekta (Studi Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal di DISDIKBUD Kabupaten Tasikmalaya). Inovasi yang dilakukan DISDIKBUD Kabupaten Tasikmalaya dalam hal pelayanan salah satunya terkait pelayanan pengajuan izin penyelenggaraan Pendidikan, yaitu dengan adanya aplikasi e-spekta. Aplikasi e-Spekta merupakan terebosan baru untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Kabupaten Tasikmalaya secara online yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayana Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) lalu digunakan oleh instansi yang berhubungan dengan perizinan termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, hal itu untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan izin penyelenggaraan Pendidikan, termasuk izin penyelenggaraan pendidikan non formal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori atribut inovasi menurut roger yang terdiri dari keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data diperoleh selama penelitian, melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya inovasi pelayanan izin penyelenggaraan Pendidikan non formal melalui aplikasi e-spekta dapat mempermudah masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan non formal dan adanya inovasi tersebut dapat mengefesiensikan waktu, tenaga dan biaya.
Abstract:Industri jasa konstruksi kerap mengharapkan hasil terbaik di tiap berakhirnya aktivitas penyelenggaraan proyek. Maksud hasil terbaik melalui tuntasnya pekerjaan proyek konstruksi tepat waktu, tetapi perihal itu kerap tidak…
ak teraih sebab beragam perihal kemungkinan terjadi, semisal kecelakaan kerja di proyek konstruksi. Penelitian ini mempunyai tujuan teruntuk memahami bagaimana manajemen risiko k3 di proyek pembangunn kontruksi. Melalui memakai metode kajian pustaka, berbagai informasi dihimpun dari beragam penelitian sebelumnya. Hasil pengamatan penelitian tsebelumnya teruntuk menganalisi risiko kecelekaan bisa memakai metode eliminasi,substitusi, Memilih teknis (Engineering Control) serta Penggunaan Alat Pelindung Diri(APD). Kontrol risiko yang bisa diimplementasikan teruntuk menekan fenomena mempertaruhkan K3 itu ialah melalui metode mengawasi secara ketat oleh beragam manajemen proyek serta menyelenggarakan pelatihan pada pekerja mengenai pemakaian alat kerja serta metode menyelenggarakan aktivitas supaya tidak terjadi kekeliruan atau perbuatan kerja yang berbahaya akan keselamatan kerja.
Abstract:Penelitian mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi di Lembaga Pendidikan Islam mengungkap beberapa temuan penting. Tenaga pendidik menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan inklusi, namun pemahaman…
haman mereka mengenai konsep dan praktik inklusi masih terbatas. Meskipun beberapa lembaga telah mengadakan pelatihan, hasilnya belum cukup membekali guru dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan. Kurikulum mulai mengintegrasikan prinsip inklusi dengan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, namun implementasinya belum merata. Metode pembelajaran inklusif seperti pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi instruksi mulai diterapkan, tetapi belum secara konsisten di semua lembaga.
Hasil penelitian menekankan perlunya pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga pendidik. Kurikulum inklusif harus diimplementasikan secara konsisten di semua lembaga dengan penyesuaian materi, metode pengajaran, dan penilaian yang mempertimbangkan kebutuhan individual peserta didik. Investasi dalam infrastruktur yang mendukung pendidikan inklusi sangat penting, termasuk penyediaan fasilitas fisik dan teknologi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pendidikan Islam telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan inklusi, tetapi masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai penyelenggaraan yang optimal. Diperlukan upaya yang lebih fokus pada pelatihan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas, serta kolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, Lembaga Pendidikan Islam dapat memberikan pendidikan yang adil dan setara bagi semua peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.