Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik pada siswa di SMAS Budi Agung Medan. Prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menunda-nunda penyelesaian…
lesaian tugas akademik, yang dapat berdampak negatif bagi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Variabel yang dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, yang terdiri dari faktor internal (kondisi fisik dan psikologis) dan faktor eksternal (gaya pengasuhan orang tua dan kondisi lingkungan). Populasi dalam penelitian ini adalah 40 siswa kelas XI SMAS Budi Agung Medan tahun ajaran 2023/2024. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing faktor terhadap prokrastinasi akademik adalah: (a) kondisi fisik 28%, (b) gaya pengasuhan orang tua 25%, (c) kondisi lingkungan 24%, dan (d) kondisi psikologis 23%. Faktor kondisi fisik merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi prokrastinasi akademik, dengan 62,5% siswa menyatakan kontribusi sedang dan 22,5% kontribusi tinggi. Sedangkan faktor kondisi psikologis memiliki kontribusi terendah, dengan 62,5% siswa menyatakan kontribusi sedang dan 27,5% kontribusi tinggi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak sekolah, orang tua, dan siswa untuk memahami dan mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik melalui upaya perbaikan kondisi fisik, gaya pengasuhan orang tua, kondisi lingkungan, serta penguatan aspek psikologis siswa.
Abstract:Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjunjung tinggi keberagaman dan kesetaraan dalam lingkungan belajar. Dalam konteks ini, evaluasi dan penilaian yang adil menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa setiap…
siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menunjukkan potensi dan pencapaian akademiknya. Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan strategi dalam merancang evaluasi dan penilaian yang adil dan inklusif. Berbagai faktor seperti kebutuhan khusus, latar belakang budaya, dan gaya belajar siswa dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan penilaian yang akomodatif dan meminimalkan bias. Selain itu, dibahas pula pentingnya memodifikasi alat penilaian, menyediakan akomodasi yang sesuai, dan melatih pendidik untuk memahami serta mengimplementasikan praktik penilaian yang sensitif dan adil. Tujuan utama artikel ini adalah untuk memberikan panduan praktis bagi pendidik dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem evaluasi dan penilaian yang inklusif, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan mereka secara optimal
Abstract:Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan…
n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.
Abstract:Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai pengatur, hukum memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi sosial melalui…
ui aturan-aturan yang adil dan sistematis. Peran hukum sebagai pelindung juga sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap individu di tengah dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini membahas bagaimana hukum berfungsi dalam dua aspek tersebut: sebagai pengatur yang menciptakan keteraturan sosial dan sebagai pelindung yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah konflik. Ditekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan keadilan yang nyata di lapangan. Dengan menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.
Abstract:Laporan pengabdian penguatan media organisasi santri dalam menciptakan kreatifitas dapat melalui berbagai aspek, Pengembangan Santri Kreatif melalui Peningkatan Keterampilan Seni, Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk…
memberikan pelatihan peningkatan kreativitas anak-anak santri di bidang kreatifitas bakat dan minat. Penggunaan Media Sosial dalam Kehidupan Sosial Oleh Santri di Madin Wustho as-sakinah, Media sosial digunakan sebagai sumber informasi dan alat pembelajaran, serta sebagai alat untuk memperjelas gaya hidup. Pemberdayaan Santri dalam Pengembangan Media Kreatif. Program pemberdayaan santri melalui pengembangan media kreatif, yang menjadi program unggulan. Pengembangan Media Kreatif dengan Produk Unggulan, Pemberdayaan santri di Madin Wustho As-sakinah melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif. Peranan Pemasaran dalam Pengembangan Media Kreatif, Peranan pemasaran dalam pengembangan media kreatif, yang dapat membantu mengembangkan motivasi dan semangat entrepreneurship santri. Untuk mengatasi masalah pengembangan media kreatif santri, perlu dilakukan analisis lingkungan dan internal Madrasah Diniyah, serta membuat keputusan berdasarkan analisis keunggulan dan kelemahan madrasah diniyah wustho, serta analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi.
Abstract:Revolusi Iran merupakan salah satu fenomena politik modern yang memberikan dampak besar terhadap aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat Iran. Revolusi ini adalah reaksi perlawanan terhadap kekuasaan Shah Reza Pahlevi yang…
g bertindak secara sewenang-wenang. Hasil dari revolusi ini ialah memberikan perubahan terhadap tatanan ekonomi hingga tatanan hubungan luar negeri yang dibina oleh negara Iran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yang ditimbulkan dari Revolusi Iran terhadap kondisi hubungan luar negeri Iran. Melalui hasil pengkajian menggunakan metode historis, dapat disimpulkan bahwa Revolusi Iran merubah hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara yang membantu ekonominya, serta
Revolusi Iran mempengaruhi semangat masyarakat di beberapa negara Timur Tengah untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuasaan otoritarianisme.
Abstract:Runtuhnya Orde Baru di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pembatasan kebebasan masyarakat dan kebijakan otoriter yang mempengaruhi kehidupan politik. Demontrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada tahun itu…
tu menggoyahkan pemerintahan otoriter, membuka jalan bagi demokrasi. Azra, seorang intelektual Muslim, memperhatikan fenomena ini dan munculnya wacana civil society di Indonesia. Dia menekankan pentingnya reformasi konstitusional, institusi, dan budaya politik untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Azra juga menyoroti peran masyarakat madani dalam memerangi korupsi, menekankan perlunya good governance. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan didasari oleh kajian literatur terdahulu seperti buku, artikel, berita serta referensi berupa karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani di Indonesia telah diidentifikaksi sebagai faktor penting dalam mencegah korupsi yang merajalela. Konsep ini mengupayakan untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban, serta berperan sebagai kohesi sosial dalam kepemimpinan. Dengan mengkampanyekan anti korupsi, masyarakat madani bertujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kepemimpinannya
Abstract:Perkembangan teknologi telah membuat kontribusi yang terhadap peningkatan kesiapsiagaan darurat keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor industri, termasuk teknologi industri industri. Studi ini bertujuan untuk…
uk menyoroti peran penting teknologi informasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan darurat kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan industri. Dengan menggunakan literatur dan studi kasus terkini, artikel ini menganalisis berbagai aspek penting termasuk sistem pemantauan kesehatan dan keselamatan, sistem manajemen risiko, komunikasi dan koordinasi dalam situasi darurat serta pelatihan karyawan untuk menggunakan teknologi informasi. Membangun sistem pemantauan kesehatan dan keselamatan yang terintegrasi dengan teknologi informasi memungkinkan pengumpulan data secara real-time mengenai kondisi kerja dan kesehatan karyawan. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi bahaya dan kondisi kebersihan yang buruk sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan.
Abstract:Penilaian kinerja pegawai merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso, penilaian kinerja pegawai telah…
ah diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan (SPK) menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan efisiensi dalam proses penilaian.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi SPK berbasis AHP dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer HRD, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap proses penilaian kinerja yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP memungkinkan penilaian kinerja pegawai dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan, seperti produktivitas, kualitas kerja, kehadiran, dan kontribusi terhadap organisasi. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari manajer, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dan subkriteria.
Implementasi SPK berbasis AHP telah meningkatkan objektivitas dan konsistensi dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Selain itu, sistem ini juga telah mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam proses penilaian.
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penilaian kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan panduan praktis bagi organisasi lain yang tertarik untuk mengimplementasikan sistem serupa.