Abstract:This study's objective is to help us comprehend how assets and liabilities are categorized and journalized in local government financial reports. Using a qualitative methodology, this study gathers data by reviewing existing…
ting literature. Data is collected by tracing and examining information or results from multiple sources, including books, proposals, articles, and relevant journals. The information gathered was then analyzed and arranged systematically, both from internal and external sources. Systematically, both from internal and external sources, and then described in the form of a narrative. In a narrative format. Based on the results of the literature study review, it can be concluded that all the sources analyzed agreed that assets and liabilities assets and liabilities must be clearly classified based on certain categories, such as current assets, fixed assets, current liabilities, and non-current liabilities followed by appropriate accounting journaling, and with appropriate accounting journaling, which reflects the transactions that have occurred and ensures that the declaration of finances occur and ensure that the declaration of finances reflect the true financial condition financial condition.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada proses pembelian dan pengeluaran kas di PT. Bintang Mandiri Bersaudara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan…
an deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan bagian gudang, purchase order (PO), accounting, dan finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah berjalan secara sistematis serta mendukung pengendalian internal melalui pemisahan tugas dan persetujuan manajemen. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa gangguan sistem KSOFT, ketidaksesuaian data persediaan dengan kondisi fisik gudang, keterlambatan pengadaan barang, serta penerapan SOP yang belum konsisten. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan keandalan sistem, pengelolaan persediaan, dan kompetensi pengguna agar proses pembelian dan pengeluaran kas dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Abstract:Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, terutama…
rutama terkait pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta penyusunan pembukuan sederhana. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM kuliner di Kelurahan Tanjung Anom. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan penyusunan pembukuan sederhana bagi pelaku UMKM kuliner. Program dilaksanakan dengan melibatkan 15 peserta melalui tahapan identifikasi kebutuhan, persiapan kegiatan, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi program. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi kasus, praktik penyusunan buku kas harian, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi keuangan, pencatatan transaksi, penyusunan buku kas sederhana, dan perhitungan laba usaha. Selain itu, peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan UMKM sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha pada masa mendatang.
Culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting local economic activities and community income generation. However, many business owners still face challenges in financial management, particularly in transaction recording, separating business and personal finances, and preparing simple bookkeeping records. Similar conditions were identified among culinary MSME owners in Tanjung Anom Village. This community service program aimed to improve financial literacy and simple bookkeeping skills among culinary MSME entrepreneurs. The program involved 15 participants and was implemented through four stages: needs assessment, program preparation, mentoring implementation, and evaluation. The methods included training sessions, interactive discussions, case simulations, daily cash book practices, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results demonstrated significant improvements in participants’ understanding of financial literacy, transaction recording, simple bookkeeping preparation, and profit calculation. Participants also showed better capability in recording business income and expenses in a more systematic manner. The program contributed positively to strengthening the financial management capacity of culinary MSMEs and is expected to support business sustainability and future business growth
Abstract:This study aims to analyze the role of innovation and technology in strengthening the Islamic finance ecosystem in the digital era. The research employs a qualitative-descriptive approach through a literature-based analysis…
sis integrating technology adoption theories (TAM, UTAUT, DOI) and the principles of maqaṣid al-shari’ah as the theoretical foundation. The findings reveal that perceived usefulness, ease of use, social influence, and infrastructural support are the key determinants influencing users’ intentions toward adopting Islamic financial technologies. Furthermore, Shariah-compliant fintech innovation driven by maqaṣid al-shari’ah enhances financial inclusion, ethical governance, and sustainable economic development. The study emphasizes that collaboration among regulators, financial institutions, and educational entities is crucial to developing adaptive regulations and strengthening digital-Shariah literacy. The main conclusion underscores the significance of aligning technological innovation with Islamic ethical principles to advance the competitiveness of the Islamic finance industry globally.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian sehingga memerlukan pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan…
nerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis syariah pada penjualan UMKM Pabrik Tahu di Desa Tegalgusi Kabupaten Jember serta mengidentifikasi potensi dan kendala penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mendukung akuntabilitas usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam buku harian. Penerapan tersebut telah mencerminkan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta). Potensi penerapan prinsip syariah terlihat dari adanya pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri sehingga mendukung akuntabilitas usaha. Namun, masih terdapat kendala berupa belum tersusunnya laporan keuangan formal, keterbatasan pemahaman akuntansi, serta belum adanya pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi berbasis syariah pada UMKM sektor pangan.
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the national economy and require accountable financial management through an Accounting Information System (AIS). This study aims to analyze the implementation of a Sharia-based Accounting Information System in the sales activities of a tofu manufacturing MSME in Tegalgusi Village, Jember Regency, and to identify the potential and challenges of applying Sharia accounting principles in supporting business accountability. This study employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the accounting information system is still implemented manually through the recording of cash inflows and outflows in a daily bookkeeping system. Despite its simplicity, the system reflects the values of trustworthiness, honesty, transparency, and the maqashid sharia principle, particularly hifz al-mal (protection of wealth). The potential of applying Sharia principles is evident in the existence of traceable transaction records that support business accountability. However, several challenges remain, including the absence of formal financial statements, limited accounting knowledge, and the lack of separation between business and personal finances. This study contributes to the development of Sharia-based Accounting Information Systems for MSMEs in the food industry sector.
Abstract:This research is intended to identify the quality of employee activities. This research uses qualitative methods. Information gathering was attempted through monitoring, questioning and documentation. Sourced from questions…
ons and answers with administrative employee informants, employees also have self-ability, maximum activity results, activities and enthusiasm in working. The research procedure used in this research is a qualitative descriptive procedure where each information is combined, analyzed and then concluded that the type of research used is qualitative descriptive. The results of this research conclude that the system and rules of the method of removal of state -owned property are in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 83. or PMK. 06 Deed of 2016 on the rules of the method of destruction and destruction of state property as well as the release of elements of the internal regulation system of the ruler in accordance with the Regulation of the Internal Regulation System of the ruler No. 60 of 2008.
Abstract:State -owned commodities are all goods purchased or obtained on the weight of the state budget or obtained from other legal acquisitions. The elimination of state -owned relics is the last activity to carry out the management…
ement of state -owned relics, not a simple action from the governing board. The purpose of this research is to identify whether the system and method of removal of state -owned property is in line with the Regulation of the Minister of Finance. 83 or pmk. 06 or 2016 Regarding the rules of the method of destruction and destruction of property belonging to the state is assessed from whether the elements of the system of internal regulation of the ruler has been in accordance with the regulation of the system of internal regulation of the ruler in 2008. The research procedure used in this research is a qualitative descriptive procedure where each information is combined, analyzed and then concluded that the type of research used is qualitative descriptive. The results of this research conclude that the system and rules of the method of removal of state -owned property are in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 83. or PMK. 06 Deed of 2016 on the rules of the method of destruction and destruction of state property as well as the release of elements of the internal regulation system of the ruler in accordance with the Regulation of the Internal Regulation System of the ruler No. 60 of 2008.