Abstract:Illegal fishing sebagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau melawan hukum merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum…
um pidana illegal fishing di perairan Maluku dan kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan selanjutnya analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku menggunakan UU Perikanan yang menjadi payung hukum penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perumusan peraturan hukum pidana yang lebih baik, tentunya UU Perikanan sebagai Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law) memiliki sejumlah kelemahan. Untuk itu kebijakan penanggulangan iilegal fishing di perairan Maluku juga membutuhkan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana) seperti adanya sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum praktek illegal fishing atau penggunaan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti budaya sasi laut dalam meminimalisir praktek illegal fishing. Dibutuhkan adanya pendekatan yang integral yakni keterpaduan atau keserampakan pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di perairan Maluku.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Program…
ram ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan , pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan telah diatur secara jelas dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tetapi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan distribusi, kualitas pangan yang belum seragam, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Berdasarkan teori hak konstitusional dan teori tanggung jawab negara, kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab konstitusional karena negara lalai menjalankan kewajiban positifnya terhadap rakyat.
Abstract:Bullying di sekolah masih menjadi persoalan serius yang mengancam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di era digital, praktik bullying berkembang dalam bentuk baru yakni cyberbullying, yang membuat…
buat dampaknya lebih luas dan sulit dikendalikan. Artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap bullying dan cyberbullying serta mendeskripsikan hasil pengabdian masyarakat berupa edukasi digital di MTS Muhammadiyah 1 Taman. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis regulasi hukum (UU Perlindungan Anak, KUHP, UU ITE) serta pendekatan sosio-legal melalui kegiatan penyuluhan hukum, simulasi kasus, dan diskusi interaktif. Guru juga mengadopsi tata tertib anti-bullying berbasis literasi hukum digital. Tujuan Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara perlindungan hukum dan edukasi digital untuk menciptakan sekolah ramah anak.
Abstract:Penelitian ini membahas kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan Islam melalui kajian penafsiran Surah An-Nisa ayat 34. Ayat tersebut menekankan tanggung jawab suami sebagai pemimpin(qawwam) dan kewajibannya memenuhi kebutuhan…
tuhan material maupun emosional isttri dan anak. Pendekatan kualitatif digunakan dengan merujuk pada tafsir klasik seperti Ibn Katsir dan At-Thabari, sedangkan tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab. Analisis juga mencakup tinjauan normatif-sosiologis untuk mengaitkan tafsir dengan praktik hukum dalam masyarakat modern. Hasilnya menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya terkait aspek finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial. Pemahaman kontekstual terhadap ayat ini memberikan dasar bagi penerapan hukum Islam yang fleksibel dan relevan dengan perubahan sosial.
Abstract:Artikel ini mengkaji epistemologi tafsir bi al-ra'yi dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menjelaskan genealogi historis, sumber-sumber epistemologis, prosedur metodologis, dan karakteristik tafsir…
r rasional dalam tradisi tafsir Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan metode analisis historis-intelektual dan epistemologis, penelitian ini menganalisis literatur klasik dan kontemporer bidang Ulumul Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir bi al-ra'yi bukan sekadar penafsiran berbasis pendapat pribadi, melainkan proses intelektual terstruktur yang berpijak pada tiga sumber epistemologis utama: akal ('aql), bahasa Arab (lughat al-'Arab), dan prinsip metodologi hukum Islam (usul al-fiqh). Secara metodologis, penafsiran ini mengikuti prosedur sistematis: pembacaan teks, analisis linguistik, elaborasi rasional, dan validasi normatif melalui kaidah syar'i. Tujuh karakteristik utama tafsir bi al-ra'yi berhasil dirumuskan: rasional-argumentatif, berbasis linguistik, bersifat istinbati, terbuka terhadap konteks, tidak bebas nilai, integratif antara naql dan 'aql, serta bersifat ijtihadi. Secara historis, metode ini berkembang bertahap dari era sahabat hingga periode klasik dan modern. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tafsir bi al-ra'yi terbagi menjadi dua kategori: al-ra'yi al-mahmud (terpuji) yang mengikuti kaidah ilmiah, dan al-ra'yi al-madhmum (tercela) yang didasarkan pada opini tanpa landasan keilmuan memadai.
Abstract:Penelitian ini membahas strategi membangun komunikasi keluarga modern berbasis nilai-nilai hadis dalam konteks Kajian Hadis Tematik Kontemporer. Komunikasi keluarga menjadi aspek fundamental dalam membentuk karakter, stabilitas…
bilitas emosional, dan internalisasi nilai moral anggota keluarga. Perkembangan teknologi digital dan media sosial menghadirkan tantangan baru, termasuk kesenjangan generasi, dominasi perangkat digital, dan risiko miskomunikasi. Nilai-nilai hadis menawarkan pedoman normatif yang relevan untuk mengembangkan interaksi yang harmonis, empatik, dan berbasis prinsip keadilan, kelembutan, serta nasihat bijak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka lima tahun terakhir, menelaah literatur terkait komunikasi keluarga modern, integrasi nilai agama, dan kajian hadis tematik kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip hadis dalam komunikasi keluarga mencakup mendengarkan aktif, penyampaian pesan dengan kelembutan, pendidikan moral berbasis hadis, dan kontrol terhadap pengaruh eksternal. Strategi ini terbukti meningkatkan kualitas interaksi, memperkuat keterikatan emosional, mengurangi konflik internal, serta membentuk karakter anggota keluarga yang adaptif terhadap tantangan sosial dan teknologi modern.
Abstract:Artikel ini mengkaji konsep gender equality dalam perspektif hadis dengan menyoroti relasi antara kesamaan, keadilan, dan tanggung jawab. Wacana kesetaraan gender kontemporer kerap dipahami sebagai tuntutan kesamaan hasil…
l antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam tradisi intelektual Islam, kesetaraan tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai keadilan proporsional (ʿadl) yang mempertimbangkan hak dan kewajiban. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan kontekstual, artikel ini menganalisis sejumlah hadis yang berkaitan dengan relasi gender untuk memahami bagaimana konsep kesetaraan ditempatkan dalam kerangka etika Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menekankan pentingnya prinsip keadilan dan tanggung jawab moral (taklīf). Dengan demikian, gender equality dalam perspektif hadis perlu dipahami sebagai keseimbangan antara kesamaan martabat, keadilan peran, dan tanggung jawab bersama. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya dialog antara sumber normatif Islam dan diskursus gender modern.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis tentang larangan berbuat zalim dalam kerangka keadilan sosial melalui pendekatan interdisiplin yang meliputi perspektif sosiologi, filsafat, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Desain penelitian…
sain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana sumber data utama berupa hadis dalam Shahih Muslim beserta syarahnya, serta didukung oleh literatur ilmiah dari bidang sosiologi, filsafat, dan ushul fikih. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan makna hadis dengan konsep keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berbuat zalim dalam hadis memiliki dimensi luas, mencakup aspek moral, sosial, dan normatif, yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Pembahasan mengungkap bahwa keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai sistem yang menopang keteraturan masyarakat, menjamin distribusi hak secara proporsional, serta mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan jiwa dan harta. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga perspektif keilmuan dalam membaca hadis secara tematik sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini bagi dunia pendidikan adalah memberikan kerangka analisis yang lebih luas dalam studi hadis, khususnya dalam mengaitkan teks keagamaan dengan realitas sosial, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang mengembangkan pendekatan interdisiplin dalam kajian keislaman.
Abstract:Artikel ini merupakan jabaran QS. al-Baqarah ayat 267, yang menandung makna pemanfaatan ekonomi untuk membangun empati, serta membangkitkan produktifitas diti. Hal ini dimaksudkan sebagai jawaban atas semakin melemahnya…
empati dalam masyarakat modern. Selama ini, kajian ayat tersebut lebih banyak didekati dari sisi hukum fikih, sementara integrasi antara empati, produktivitas, dan ekonomi jarang disentuh. Artikel ini menggunakan kerangka teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya konsep lingkaran hermeneutika dan fusi horizon, guna menghadirkan pemaknaan yang relevan dengan realitas kekinian. Secara operasional, penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, dengan menelaah tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur tentang empati, produktivitas, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini menekankan pentingnya infak dari harta yang baik dan halal yang termaktub dalam teks kasabtum sebagai wujud empati sosial sekaligus cermin produktivitas ekonomi. Empati diposisikan sebagai fondasi sosial dalam berinfak, sementara produktivitas menjadi sumber utama yang memastikan nilai kebermanfaatan. Kesimpulannya, QS. al-Baqarah ayat 267 memberikan landasan normatif untuk membangun etika filantropi Islam yang transformatif: tidak hanya karitatif, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi empati dan produktivitas dalam praktik infak produktif berbasis komunitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.