Abstract: Politik dan kebijakan adalah dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam secara keseluruhan. Sejarah politik…
k dan kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik dan kebijakan tersebut sudah ada sejak prakemerdekaan. Perkembangan politik dan kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan dinamika politik dan kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Pembuatan kebijakan di bidang pendidikan seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh para elite politik. Akibatnya, politisasi pendidikan kadang menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, upaya untuk melakukan pengarus-utamaan (mainstreaming) kebijakan pendidikan sehingga dapat sejajar dengan kebijakan di bidang lainnya juga tidaklah mudah. Bagi dunia ketiga dan negara-negara berkembang, upaya tersebut tidak saja berhadapan dengan sistem politik dan budaya yang kurang mendukung dan problem ekonomi yang akut. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan dikalahkan oleh kebijakan lain seperti di bidang pertahanan, keamanan dan ekonomi.
Abstract:Aplikasi SIBER merupakan sistem informasi mengenai publikasi terkait pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya serta kegiatan lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Aplikasi SIBER terkait dengan Kapuas…
s Infokom Publik sebagai media perkembangan pemerintah daerah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi publik melalui website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas menggunakan Model DeLone dan McLean (2003) serta mengidentifikasi penghambat dan pendukung Aplikasi SIBER ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan model pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Analisis data berdasarkan Model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukan pada daerah blankspot dalam penggunaan SIBER terhadap segala bentuk informasi kegiatan desa sudah berjalan efektif. Faktor yang menghambat adalah kendala pada server atau jaringan dan jangkauan ke daerah daerah terpencil, anggaran yang belum optimal di daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan serta beberapa desa yang tidak mendapatkan akses informasi untuk terhubung kegiatannya dengan Diskominfo agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa. Penelitian ini memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jalur komunikasi melalui kecepatan koneksi internet agar mempermudah pemerintah desa dan masyarakat dalam mendapatkan informasi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang masih minim literasi digital.
Abstract:Studi ini menyelidiki bagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan saat membuat Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023. Peraturani Pemerintahi No.71i Tahuni 2010i menetapkani implementasii SAPi berbasisi…
basisi akrual sebagai dasar untuk mencapai tujuan ini. Namun, masih ada masalah dengan pemahaman teknis dan ketersediaan infrastruktur. Untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian literatur dan mengumpulkan data tentang implementasi SAP di DKI Jakarta melalui jurnal dan laporan keuangan online. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023 adalah contoh penelitian yang dia lakukan. Hasil penelitian melihat keselarasan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP No.2 yang berkaitan dengan perolehan opini WTP. Hasilnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta telah menerapkan SAP dengan baik dalam penyusunan LRA, meskipun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan. Penelitian ini membahas evaluasi berkala terhadap penerapan SAP untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan perubahan standar atau peraturan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelatihan karyawan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten dari SAP.
Abstract:Peradaban Islam di Asia Tenggara memiliki peran penting dalam membentuk aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi kawasan ini. Islam pertama kali masuk pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara…
enggara dengan pedagang dan ulama dari India, Arab, dan Persia. Proses penyebarannya berlangsung secara damai, dengan pengaruh besar dari para pedagang, ulama, dan sufi yang mengadaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Islamisasi di kawasan ini ditandai dengan pendirian kerajaan-kerajaan Islam seperti Malaka dan Aceh, yang mengadopsi Islam sebagai agama resmi, serta penerapan prinsip syariah dalam sistem pemerintahan. Islam membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk seni, sastra, arsitektur, dan pendidikan, dengan masjid-masjid megah dan karya sastra Islam yang berkembang pesat. Selain itu, ajaran Islam yang dipengaruhi oleh tasawuf dan fiqh menunjukkan keberagaman dalam praktik keagamaan yang disesuaikan dengan tradisi lokal. Peradaban Islam juga berkontribusi pada pembentukan identitas sosial dan politik masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan keberagaman antaragama. Penelitian ini menggali pengaruh Islam di Asia Tenggara, memberikan wawasan tentang kontribusinya terhadap kemajuan kawasan ini dan peradaban global, serta menunjukkan bagaimana Islam memajukan ekonomi, pendidikan, dan interaksi antarbudaya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan peran Ombudsman Kota Padang dalam advokasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan transparan. Dalam konteks pelayanan publik, keterlibatan Ombudsman telah…
menjadi kunci penting dalam mengawasi dan mendorong pemenuhan standar yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Melalui tinjauan literatur, ditemukan bahwa Ombudsman Kota Padang telah secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam pelayanan publik, serta menyuarakan solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Ombudsman Kota Padang tidak hanya terbatas pada penyelesaian keluhan individu, tetapi juga memainkan peran proaktif dalam membentuk kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak konkret dari advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Ombudsman Kota Padang terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.
Abstract:Penelitian ini membahas penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada ayat 188 Surat Al-Baqarah yang melarang manipulasi harta untuk kepentingan pribadi. Dalam sistem pemerintahan, kekuasaan harus…
dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam ayat tersebut dan dampaknya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode yang dipakai dalam jurnsl ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur, dengan analisis isi tematik untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dan integritas merupakan pilar utama dalam ajaran Islam yang dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat 188 berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan transparansi, serta relevan dalam konteks kontemporer mengingat tingginya kasus korupsi di berbagai negara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang etika hukum Islam dan peaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering…
Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Pemanfaatan sistem informasi dalam pemerintahan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Pemerintah daerah dituntut mampu mengolah data yang dihasilkan dari aplikasi…
kasi layanan publik menjadi informasi yang ringkas, akurat, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Pemerintah Kabupaten Batubara telah mengembangkan aplikasi SIBAHAGIA (Sistem Informasi Batubara Harus Giat Inovasi) sebagai salah satu inovasi daerah yang menghasilkan data terkait aktivitas dan partisipasi digital masyarakat. Namun, data tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam bentuk informasi strategis untuk mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya pada program literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan informasi pemerintah daerah serta merancang dashboard sistem informasi literasi digital berbasis data aplikasi SIBAHAGIA. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kebutuhan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah, perancangan dashboard menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC), serta pemodelan visualisasi informasi yang mengacu pada indikator kinerja utama (Key Performance Indicators). Hasil penelitian berupa rancangan dashboard yang menyajikan informasi literasi digital secara terintegrasi, meliputi tingkat penggunaan aplikasi, sebaran pengguna, dan capaian program literasi digital. Rancangan dashboard ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Batubara dalam melakukan monitoring dan evaluasi program literasi digital secara lebih efektif, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah berbasis dashboard.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis perjalanan perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan dengan fokus pada dinamika kebijakan ekonomi dari rezim Orde Lama hingga era Reformasi. Melalui pendekatan…
deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti bagaimana pergeseran orientasi politik memengaruhi stabilitas makroekonomi, pertumbuhan, dan aspek sosial-ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan akibat dominasi politik atas ekonomi yang memicu inflasi ekstrem. Orde Baru berhasil melakukan stabilisasi dan industrialisasi yang pesat, namun menciptakan kerentanan struktural akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masa transisi dan Reformasi menjadi titik balik krusial yang memperkenalkan desentralisasi fiskal serta transformasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan tinggi, pemerataan sosial, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi di era globalisasi.and supporting the optimization of village economic potential in a sustainable manner.