Abstract:Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemanfaatan sistem informasi online dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan. Namun, peningkatan penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan risiko terhadap…
rhadap keamanan data pribadi masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dalam melindungi data pribadi saat menggunakan sistem informasi online. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan pendekatan partisipatif melalui tahapan koordinasi, observasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis data pribadi, potensi ancaman keamanan digital seperti phishing dan penyalahgunaan data, serta langkah-langkah perlindungan yang dapat diterapkan dalam aktivitas digital sehari-hari. Antusiasme peserta dan dukungan pemerintah kelurahan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan ini, meskipun masih terdapat kendala berupa perbedaan tingkat literasi digital dan keterbatasan sarana pendukung. Secara keseluruhan, penyuluhan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi digital masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan berkelanjutan.
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk kawasan hunian, yang memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui…
i dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan limpasan permukaan dan infiltrasi air di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pada periode tahun 2014–2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif rasionalistik dengan mengintegrasikan analisis spasial (interpretasi citra satelit menggunakan ArcGIS 10.8) serta metode analisis Delphi sebanyak tiga putaran untuk menguji persepsi para pemangku kepentingan (stakeholders). Pengambilan sampel narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan unsur dinas pemerintahan terkait, akademisi, praktisi pengembang perumahan, dan tokoh masyarakat. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun (2014–2024), luas lahan pertanian di Kecamatan Kramat mengalami penurunan sebesar 86,23 Ha (dari 2.562,18 Ha menjadi 2.475,95 Ha), sedangkan luas lahan perumahan meningkat sebesar 32,19 Ha (dari 123,54 Ha menjadi 155,73 Ha). Lebih lanjut, hasil analisis Delphi berhasil mencapai konsensus para ahli yang menyetujui 7 indikator dampak utama, yaitu perubahan luas lahan, peningkatan intensitas pembangunan, peningkatan permukaan kedap air, penurunan infiltrasi air, peningkatan volume limpasan permukaan, penurunan kinerja sistem drainase, dan peningkatan kejadian genangan air. Konversi area terbuka menjadi material kedap air (seperti atap bangunan, beton, dan aspal) meminimalkan kapasitas resapan tanah alami, sehingga memicu peningkatan aliran permukaan (surface run-off) yang berujung pada timbulnya masalah genangan air setinggi 10–70 cm di beberapa desa. Kesimpulannya, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Kramat secara nyata merubah karakteristik permukaan dari permeabel menjadi kedap air, sehingga menurunkan kemampuan infiltrasi tanah dan memperbesar volume limpasan permukaan secara drastis.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
Abstract:Penelitian ini mengkaji Ayat Suci Lenyepaneun karya Hasim dengan tujuan mengetahui perspektifnya tentang ayat-ayat sosial dalam merespon kebijakan pemerintah saat itu. Untuk mengetahui bagaimana perspektifnya, kajian kepustakaan…
ustakaan (library research) digunakan untuk menelusuri penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan merujuk langsung pada sumber-sumber yang berkaitan, khususnya tafsir Ayat Suci Lenyepaneun karya Hasim yang menjadi data primer dan sumber lain sebagai data sekunder. Setidaknya ada tiga segi yang dibahas oleh Hasim dalam karyanya Ayat Suci Lenyepaneun: adabi ijtima’i (sosial kemasyarakatan), (iqtishadi) ekonomi, (siyasi) politik. Pada segi sosial kemasyarakatan, Hasim menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 10,14 tentang orang munafik. Pada segi ekonomi Hasim membahas surat Al-Baqarah 279 tentang riba. Dan di segi politik Hasim menafsirkan surat al- Kahfi ayat 79 tentang pemimpin yang otoriter. Dari berbagai penafsiran yang Misbah uraikan dapat difahami bahwa bahwa penafsirannya mengkritik pemerintahan orde baru.
Abstract:Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya di daerah tertinggal seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi…
ngidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan internal serta merumuskan strategi penguatan yang sesuai dengan konteks lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap Inspektorat Daerah dan OPD terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah auditor bersertifikasi, sulitnya akses geografis, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya tindak lanjut hasil audit menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan. Strategi penguatan yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas auditor, digitalisasi audit berbasis risiko, penguatan regulasi lokal, serta kolaborasi lintas lembaga. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik wilayah 3T guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Abstract:Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk…
ntuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.
Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peranan penting dalam membentuk karakter bangsa dan menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Di tengah dinamika politik dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks,…
s, Pancasila hadir sebagai landasan untuk menyatukan keberagaman dan mengatasi ketegangan yang muncul. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pancasila dapat berperan sebagai solusi dalam menjembatani permasalahan politik dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analitik deskriptif, mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila, dengan lima sila yang terkandung di dalamnya, memiliki potensi besar untuk meredam polarisasi politik, memperkuat kesatuan bangsa, dan mendorong terciptanya kebijakan ekonomi yang adil dan merata. Pancasila juga dapat menjadi pedoman dalam menciptakan stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sebagai kesimpulan, Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai landasan praktis yang mampu menghadapi tantangan politik dan ekonomi di Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat.