Abstract:Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara,…
Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menilai keselarasan antara prinsip-prinsip Pancasila dan kebijakan serta praktik pemerintahan yang ada, melalui analisis konstitusi, undang-undang, dan dinamika politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan Indonesia secara teoretis mengadopsi nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian, terutama dalam hal implementasi
demokrasi, keadilan sosial, dan pengelolaan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun dasar negara telah jelas, penguatan pengamalan Pancasila dalam sistem pemerintahan masih perlu dilakukan agar tujuan nasional dapat tercapai secara maksimal.
Abstract:Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki peran penting sebagai ideologi dan sistem etika politik. Pancasila bukan hanya sekadar pedoman hukum dan tata pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan moral…
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara yang diterapkan dalam kehidupan politik, sosial, dan kebangsaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk konstitusi dan dokumen resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan politik, kebijakan publik, dan interaksi antar komponen bangsa. Lima sila Pancasila, yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi prinsip etika yang relevan untuk membangun kehidupan politik yang adil dan beradab. Pancasila juga berperan dalam menjamin persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti pengaruh globalisasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, serta krisis moral dan etika yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila agar tujuan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan awal mula pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurrasydin serta menjelaskan perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurrasydin. Penelitian ini bersifat kualitatif,…
f, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan historis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Dapat dipahami bahwa kaum Anshar merupakan awal mula lahirnya pemikiran hukum Islam mengenai penerus Nabi sebagai pemimpin negara dan agama, hal ini dapat dilihat pada peristiwa pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah dalam pembahasan tentang penerus Nabi. 2) Perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurrasyidin dapat dilihat pada capaian empat periode pemerintahan dimulai dari khalifah Abu Bakar, 'Umar bin Khattab, 'Uṡmān bin 'Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib.
Abstract:Pengolahan makanan tanpa memperhatikan kebersihan makanan dapat menyebabkan kontaminasi dan menyebabkan penyakit pada makanan. Diare bawaan makanan yang disebabkan oleh pedagang adalah salah satu contohnya. Menurut Kamus…
amus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Makanan yang hygenis bertujuan bagaimana makanan tersebut berada dalam keadaan baik dan tidak menimbulkan penyakit. Metode yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif dengan pengambilan data secara kualitatif yakni dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada pedagang sebanyak 20 orang pedagang tradisional dan waktu penelitian dimulai bulan September sampai November 2024, tempat penelitian berada di Pasar Raya Kota Pariaman. Dengan menggunakan kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti, populasi yang diambil terdiri dari seluruh penjual jajanan pasar tradisional (bukan yang dikemas secara industri) atau tanpa bahan pengawet. Sampel ini diambil menggunakan sistem purposive sampling. Tempat penjualan makanan, kondisi pribadi penjamah makanan, dan peralatan yang digunakan adalah variabel yang digunakan.Dengan memperhatikan sarana prasarana yang digunakan, agar makanan jajanan tetap higienis., maka tempat yang baik untuk menjajakan makanan harus perlu diperhatikan agar tingkat hygienisnya makanan dapat dilakukan dengan baik. Di Pasar Raya Kota Pariaman masih ditemukan beberapa tempat yang kurang tepat sebagai tempat untuk lokasi jajanan sehingga perlu pembenahan lokasi tersebut baik oleh pengelola pasar secara langsung maupun oleh Pemerintahan Kota Pariaman. Adapun lokasi yang ditemukan tersebut adalah berikut: 1. Kontruksi bagunan sebahagian pedagang kurang layak seperti tempat yang kurang bersih, dekat dan bercampurnya dengan penjual lain yang bisa mencemari makanan tersebut seperti penjual ikan, daging dimana banyaknya ditemukan lalat yang bisa membawa penyakit serta sanitasi pembuangan air pencuci yang terlihat kotor disekitar lokasi jajanan. 2. Lokasi Jajanan yang berada berbatasan langsung dengan jalan sehingga debu yang dihasilkan oleh pengendara bisa mengurangi hygienisnya makanan tersebut karena banyaknya makanan yang terbuka sehingga kemungkinan makan tersebut tercemar sangat besar. Sementara persyaratan harus dipenuhi selama proses menjajakan makanan dan makanan harus di tutup agar tidak terkontaminasi dengan debu. Lokasi panjaja makanan harus ditentukan agar guna untuk meningkatkan kualitas serta kebersihan makanan jajanan seperti dengan menetapkan sentra pedagang jajanan yang memenuhi standar seperti adanya tempat pembuangan sampah, jauah dari debu dan sanitasi yang baik sehingga pencemaran terhadap makanan tersebut dapat diatasi dan di cegah dengan baik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Bengkayang. Kejujuran dianggap sebagai salah satu nilai penting…
nting yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejujuran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Bengkayang. Meskipun ada upaya transparansi anggaran, praktik korupsi dan nepotisme masih terjadi karena pengawasan yang lemah dan hubungan personal yang memengaruhi aliran dana. Masyarakat mengakui perbaikan, tetapi tantangan besar tetap ada. Pemerintah Kabupaten Bengkayang meraih capaian positif dalam kinerja pelayanan publik, namun masih perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan untuk mencapai pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, serta penguatan mekanisme kontrol dan pengawasan.
Abstract:Pengelolaan sampah organik rumah tangga di Indonesia menjadi isu lingkungan yang krusial, terutama di kawasan perkotaan dengan populasi padat. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting, sebagaimana diatur dalam UU No. 18…
8 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan limbah yang efektif melalui kebijakan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Sampah organik, yang mendominasi limbah rumah tangga hingga 70%, menghadirkan tantangan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan risiko pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis dokumen kebijakan dan laporan terkini untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan limbah domestik. Hasilnya menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-pihak, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi volume limbah. Studi kasus di pemerintahan daerah mengilustrasikan keberhasilan program berbasis komunitas dalam pengelolaan limbah. Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya infrastruktur, alokasi anggaran, dan kesadaran masyarakat yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, insentif bagi sektor swasta, dan inovasi teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Abstract:Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin…
in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Abstract:Artikel ini membahas peranan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mewujudkan konsep Good Governance di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk…
tuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Dengan menggunakan contoh kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
Abstract:Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada berbagai organisasi…
sasi yang ada, struktur dan tujuan yang dikembangkan dalam organisasi sama dengan yang ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil di bidang pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya di era digitalisasi saat ini. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam khususnya bagi PNS yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap PNS diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi PNS untuk menaati kewajibannya dan terhindar dari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kinerja PNS di pemerintahan.
Abstract:Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adakah studi kepustakaan atau library…
ry research, dengan pengumpulan data berasal dari telaah berbagai sumber tertulis berupa buu, artikel dan dokumen ilmiah lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan berperan dalam mengawasi segala tindakan penyelenggara negara agar tidak menyimpang dan tidak keluar dari batas-batas hukum yang berlaku. Selanjutnya hukum administrasi negara sebagai instrumen peningkatan kinerja pemerintah berfungsi memberikan kerangka atau landasan hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.