Abstract:Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan…
kukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Abstract:Pengembangan sistem e-Tamu berbasis web di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kedatangan tamu serta pengelolaan pengaduan…
layanan. Sistem e-Tamu terdiri dari dua komponen utama: front-end sebagai antarmuka pengguna untuk pendaftaran tamu dan pengajuan pengaduan, serta back-end untuk pengelolaan data dan penyajian laporan oleh admin. Dengan integrasi notifikasi real-time, pegawai dapat merespons kedatangan tamu dan pengaduan secara lebih cepat dan akurat, meningkatkan kualitas pelayanan.
Pengembangan sistem menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall, yang memastikan setiap tahap dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga implementasi. Desain sistem ini juga didukung oleh berbagai diagram, seperti Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alur data dan interaksi dalam sistem. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem e-Tamu berhasil meningkatkan transparansi, kecepatan layanan, dan kepuasan publik dalam layanan pengelolaan tamu. Sistem ini diharapkan menjadi model layanan digital yang efektif dan berkelanjutan bagi instansi pemerintah lainnya.
Abstract:Artikel ini berjudul “Evaluasi Kebijakan Struktur Organisasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan struktur organisasi di Sekretariat…
etariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi Kebijakan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari unsur aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dalam penataan organisasi, dapat dilihat dari penataan yang di lakukan dengan mengedepankan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan melalui jabatan struktural yang sudah di bentuk. Namun dalam aspek efisiensi dalam kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari pelaksanaannya belum mencapai kriteria efisiensi. Dari sisi kecukupan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di lakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap struktur organisasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ditunjau Dari aspek perataan sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Dari sisi responsivitas hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis penataan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Permendagri No 56 Tahun 2019 yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021. Dan terakhir Dilihat dari aspek ketepatan, penataan Struktur Organisasi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di sesuaikan dengan urusan – urusan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana peraturan daerah tentang penataan organisasi yang telah di susun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah di sesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
Abstract:Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan berfikir kedepan. Oleh karenanya harus memiliki kejelasan visi serta memahami fungsi…
bagi organisasi yang dipimpinnya Untuk membangun suatu organisasi yang baik, ada hal mendasar yang harus diperhatikan oleh institusi – institusi terkait yaitu hal yang menyangkut eksistensi kepemimpinan seorang pemimpin, baik dalam memimpin suatu organisasi maupun memimpin suatu institusi. Jika dilihat dari tingkatannya kepemimpinan pemerintah di indonesia, kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) berada di posisi kepemimpinan tingkat mieniengah, di atasnya tierdapat kiepiemimpinan yang dijalankan olieh Priesidien biersierta piembantunya, dan di bawahnya tierdapat kiepiemimpinan yang dijalankan olieh (Camat dan Kiepala Diesa/Lurah) Dalam mienyielienggarakan piemierintahan yang baik, sangat miemierlukan aparatur piemierintahan yang bierkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya siebagai abdi niegara dan abdi masyarakat, siehingga mampu mielaksanakan tugas umum piemierintahan dan piembangunan diengan siebaik- baiknya. Kiepuasan mierupakan pierasaan yang ada pada diri piegawai yang didasarkan atas apa yang ditierima piegawai dalam biekierja. Siesuatu yang ditierima yaitu baik fisik dan non fisik siepierti balas jasa, sikap pimpinan, lingkungan kierja, komunikasi diengan atasan dan bawahan Diengan diemikian piegawai akan biekierja diengan rasa sienang dan yang liebih pienting kiepuasan yang tinggi akan miempierbiesar kiemungkinan tiercapainya produktivitas dalam biekierjaDalam pienielitian ini mienggunakan mietodie dieskriptif diengan piendiekatan kualitatif. Dalam pienielitian kualitatif tidak mienggunakan istilah populasi tietap tietapi olieh Spardliey dinamakan” Social situation” yang tierdiri dari tiga ieliemien yaitu tiempat (placie), pielaku (actor), dan aktivitas (activity) yang bierintieraksi siecara siniergi, tieknik piengumpulan data mienggunakan obsiervasi, wawancara dan dokumientasi. tieknik analisis data mienggunakan tieori milies dan Hubierman yaitu mierieduksi data, mienyajikan data dan mienyimpulkan data. Bierdasarkan hasil piembahasan miengienai ’’pieranan kiepiemimpinan dalam mieningkatkan kiepuasan kierja aparatur sipil niegara di kantor kielurahan cihierang kiecamatan cibieurieum kota tasikmalaya’’ tielah tierlaksana diengan baik dan siepienuhnya bierjalan optimal. Olieh kariena itu tingkat kiepuasan kierja di kielurahan cihierang sudah tierlaksana siecara iefiektif.
Abstract:Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas…
as tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan…
erapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.
Abstract:Di tahun politik 2023, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah salah satu yang menarik perhatian publik. Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK tentang berbagai dugaan korupsi…
si di Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL dan beberapa pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 11 Oktober 2023, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dan menahannya pada 13 Oktober 2023. Dari informasi yang didapatkan, SYL diduga menerima dana dari pengusaha dan pejabat terkait Kementerian Pertanian untuk digunakan untuk membeli perhiasan, mobil, dan jam tangan mewah ebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian barang dan jasa dari departemen tersebut. Di dalam kasus ini, juga terdapat dugaan keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri, mantan anak buah SYL. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi karena diduga berkaitan dengan perkembangan politik menjelang Pemilu 2023, di mana SYL merupakan salah satu pengusung calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika dan tata kelola pemerintahan, serta menunjukkan betapa kompleks dan berdampak besarnya dalam bidang hukum dan politik. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta secara kronologis terkait permasalahan-permasalahan tersebut.
Abstract:Dalam prinsip ekomi islam itu juga terdapat bahwa kestabilan alat pembayaran untuk mencegah terjadinya inefisiensi akibat fluktuasi harga produk dan institusi keuangan yang bertugas mengatur dan menentukan kebijakan moneter,…
ter, yang biasanya disebut sebagai Bank Sentral. Tujuan dari kebijakan Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter antara lain adalah untuk mengeluarkan uang, mengontrol peredaran uang agar sesuai dengan kondisi perekonomian sektor riil guna mencapai keseimbangan. Setiap pemerintahan memiliki kebijakan moneter yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masing-masing. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan pada zaman Nabi adalah penggunaan standar emas dan perak karena stabilitas nilai tukarnya. Namun, hal ini tidak relevan dalam kebijakan moneter negara mayoritas Muslim pada era modern, termasuk Indonesia, karena keterbatasan bahan baku emas dan perak. Sebagai gantinya, diterbitkan uang fidusia yang bahan bakunya bukan dari emas atau perak, dan stabilitas nilainya dijaga dengan penerapan suku bunga, yang sebaliknya dilarang dalam Islam. Salah satu alasan larangan sistem bunga ini adalah karena suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi permintaan uang, yang seringkali tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau kegiatan produktif, tetapi lebih untuk kegiatan spekulatif.
Abstract:Kajian ini membahas tafsir al-Huda karya Bakri Syahid dengan tujuan mengetahui perspektifnya terhadap ayat-ayat sosial. Untuk mengetahui bagaimana perspektifnya, kajian kepustakaan (library research) digunakan untuk menelusuri…
lusuri penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan merujuk langsung pada sumber-sumber yang berkaitan, khususnya tafsir al-Huda karya Bakri Sahid yang menjadi data primer dan sumber lain sebagai data sekunder. Setidaknya ada 4 segi yang dibahas oleh Bakri Syahid dalam karyanya al-Huda: ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Pada segi ekonomi Bakri menafsirkan surat Ali Imran ayat 130 yang membahas tentang bank dan riba. Pada sisi politik, Bakri Syahid menafsirkan surat An-Nisa ayat 53, 58, 59 tentang amanah. Di segi Budaya, Bakri membahas surat al-Baqarah ayat 5-8 yang membahas tentang syirik. Adapun di bidang hukum, Bakri menafsirkan surat al-Ma’idah ayat 32 dan surat ar-Ra’du ayat 21 yang membahas tentang hukum. Dari berbagai penafsiran yang Bakri Syahid uraikan dapat difahami bahwa penafsirannya sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai seorang pejabat negara. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa penafsirannya sangat dominan membahas tentang keadaan sosial pada saat itu yang kemudian dikaitkan dengan pemerintahan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, dengan fokus pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan analisis…
s komparatif, kami mengeksplorasi bagaimana program-program tersebut berkinerja dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, dengan fokus pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan analisis literatur yang komprehensif, kami menyelidiki berbagai sumber-sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait.