Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan, Efektivitas Pengawasan dan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat. Data yang…
g berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan teknis analisis kualitatif deskriptif melalui langkah – langkah,atau komponen-komponen analisis data model interaktif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dimana, terhadap pihak – pihak yang dipandang dekat dan mengetahui secara langsung data dan informasi mengenai masalah Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berjumlah 11 orang. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa efektivitas pengelolaan dana desa, efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa berada dalam kondisi cukup baik, hal ini didukung oleh faktor kebijakan pemerintah daerah, dan faktor SDM, faktor Anggaran serta faktor sarana dan prasarana berada pada kondisi kurang mendukung.
Abstract:Abstract: The 2024 Bureaucratic Reform Index (IRB) of Jayapura City, categorized as "CC", reflects sub-optimal civil servant management and public service quality, rooted in weak work culture and organizational capacity.…
This Community Service activity aims to enhance civil servants' understanding of the strategic position of Mental Revolution in bureaucratic reform through the lens of Public Value Governance. The method used is participatory advocacy through material presentation and Focused Group Discussion (FGD) involving the Government Division, Inspectorate, and Organization and Management Division of the Jayapura City Regional Secretariat. The results showed an increase in collective understanding among civil servants regarding the importance of behavioral transformation for substantive public services. The concrete output of this activity is the presentation of strategic recommendations containing proposals for the 2025-2030 Mental Revolution roadmap and the reorientation of training curricula based on local competencies. In conclusion, strengthening integrity, work ethic, and mutual cooperation through this approach serves as a strategic foundation to reinforce governance and increase public value in Jayapura City.
Keywords: civil servant; mental revolution; participatory advocacy; public value governance; bureaucratic reform.
Abstrak: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Jayapura tahun 2024 yang berada pada kategori "CC" mencerminkan belum optimalnya manajemen ASN dan kualitas pelayanan publik, yang berakar pada lemahnya budaya kerja dan kapasitas organisasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman ASN mengenai posisi strategis Revolusi Mental dalam reformasi birokrasi melalui lensa Public Value Governance. Metode yang digunakan adalah advokasi partisipatif melalui paparan materi dan diskusi terfokus (Focused Group Discussion) yang melibatkan Bagian Pemerintahan, Inspektorat, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Jayapura. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kolektif ASN mengenai pentingnya transformasi perilaku untuk pelayanan publik substantif. Output nyata kegiatan ini berupa paparan rekomendasi strategis terkait roadmap Revolusi Mental ASN 2025-2030 dan reorientasi kurikulum diklat berbasis kompetensi lokal. Kesimpulannya, penguatan integritas, etos kerja, dan gotong royong melalui pendekatan ini menjadi fondasi strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan nilai publik di Kota Jayapura.
Kata kunci: advokasi partisipatif; ASN; public value governance; reformasi birokrasi; revolusi mental.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, hambatan dan upaya yang dilakukan Inspektorat dalam penerapan Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan dalam…
am penelitian ini adalah data kualitatif yang tidak dapat diukur dengan skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk deskripsi. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna (perspektif subjek) dalam memahami suatu fenomena yang diteliti. Topik yang diangkat memerlukan analisis berdasarkan keadaan/fakta/fenomena alam dan tidak dapat diukur dengan angka. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa penerapan standar audit internal pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum sesuai dengan Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.
Abstract:Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya di daerah tertinggal seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi…
ngidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan internal serta merumuskan strategi penguatan yang sesuai dengan konteks lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap Inspektorat Daerah dan OPD terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah auditor bersertifikasi, sulitnya akses geografis, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya tindak lanjut hasil audit menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan. Strategi penguatan yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas auditor, digitalisasi audit berbasis risiko, penguatan regulasi lokal, serta kolaborasi lintas lembaga. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik wilayah 3T guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.