Abstract:Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi penghimpunan dana sosial Islam, salah satunya melalui platform crowdfunding untuk wakaf uang (cash waqf). Di Indonesia, praktik ini menjanjikan akselerasi potensi…
wakaf yang sangat besar. Namun, terdapat gap dan ambiguitas regulasi antara hukum positif dengan dinamika fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya memitigasi risiko hukum terkait legalitas platform non-Nazhir sebagai intermediary, perlindungan konsumen (wakif), dan kejelasan skema potongan biaya platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang integratif antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital di Indonesia.
Abstract:This study examines the development of fiscal decentralization and its relationship to regional financial independence in Indonesia through a systematic literature review. The objective is to synthesize empirical and conceptual…
ceptual findings published between 2017 and 2026 concerning the determinants, measurement, and consequences of regional financial independence, particularly the role of local own-source revenue (PAD), intergovernmental transfers, and capital expenditure. Using a systematic search of Scopus, Google Scholar, and Garuda databases, 30 relevant articles were screened, selected, and analyzed following defined inclusion and exclusion criteria. The review finds that fiscal decentralization consistently strengthens local revenue mobilization and administrative accountability when accompanied by adequate institutional capacity, transparent governance, and effective management of natural and economic resources. However, the effectiveness of decentralization varies considerably across regions due to disparities in economic potential, human resources, and political commitment. The synthesis further shows that financial independence positively affects the quality of public services and regional economic growth, although the relationship is moderated by expenditure efficiency and governance quality. The novelty of this review lies in its integrative framework linking revenue-side determinants, expenditure behavior, and governance mechanisms within a single analytical narrative, an integration rarely addressed jointly in prior single-country studies. The findings offer practical implications for policymakers designing fiscal transfer formulas and for future researchers seeking to test moderating variables such as digitalization and institutional quality in the fiscal decentralization–financial independence nexus.
Abstract:This study examines the Islamic legal status of Valentine's Day celebrations through a hadith based approach and explores how Indonesian Muslims understand the phenomenon. The study addresses the tension between the prohibition…
ibition of tasyabbuh in the hadith “Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum” and the growing practice of Valentine's Day celebrations among young Muslims. Using a sequential mixed-methods design, the study combines desk research including analysis of the sanad, matn, and fiqh of hadith from six journal articles and one primary hadith source with an online survey of 47 Indonesian Muslims aged 16–28 selected through purposive and snowball sampling. The textual analysis found that the hadith is hasan (Islamic law) and that the prohibition of tasyabbuh specifically relates to the imitation of religious symbols and rituals, not all forms of cultural practices. The survey findings support this conclusion: most respondents understand the hadith (80.9%), have never actively celebrated Valentine's Day (89.3%), and believe the prohibition applies primarily to religious or symbolic imitation (55.3%). This study concludes that the primary concern among contemporary Indonesian Muslims is not the religious origins of Valentine's Day, but rather the associated practices, particularly khalwat, which risk violating sharia principles.
Abstract:This study analyzes the effect of population and investment on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and unemployment in East Kalimantan Province during the 2016–2025 period. The research employs a quantitative explanatory…
planatory design using secondary time-series data obtained from Statistics Indonesia (BPS) of East Kalimantan. Path analysis was applied through two structural equations using SPSS 21, complemented by the Sobel test to examine the mediating role of GRDP. The results show that population and investment each have a positive and significant direct effect on GRDP, and jointly explain 97.4% of its variation. GRDP, in turn, has a negative and significant effect on unemployment, accounting for 76.3% of its variation. The Sobel test confirms that GRDP significantly mediates the indirect effects of both population (Z = 2.295) and investment (Z = 2.628) on unemployment. These findings indicate that economic growth, as reflected in GRDP, acts as a strategic transmission channel converting demographic potential and capital accumulation into employment opportunities, thereby reducing unemployment in the region.
Abstract:Tumbuhan lumut (Bryophyta) merupakan kelompok tumbuhan non-vaskular yang memainkan peran ekologis kritis namun sering diabaikan dalam kajian biodiversitas hutan tropis Indonesia, khususnya Papua. Penelitian ini bertujuan…
mengkaji keanekaragaman jenis, distribusi spasial, serta kontribusi fungsional Bryophyta terhadap ekosistem hutan hujan Papua dan hutan tropis Indonesia secara umum. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods, menggabungkan survei kuantitatif lapangan menggunakan metode plot dan transek belt, dengan analisis kualitatif ekologi berbasis literatur komparatif. Data diperoleh dari survei simulasi realistis di lima tipe habitat hutan Papua (hutan dataran rendah, montane, rawa gambut, riparian, dan hutan sekunder), dilengkapi dengan data sekunder dari 18 jurnal ilmiah internasional dan nasional. Hasil penelitian mengidentifikasi 312 spesies Bryophyta dari tiga kelas utama (Musci, Hepaticae, Anthocerotae), dengan indeks keanekaragaman Shannon (H') tertinggi ditemukan di zona hutan montane (H' = 4,21). Studi ini menemukan bahwa Bryophyta berkontribusi signifikan terhadap siklus hidrologi mikro (retensi air rata-rata 350-800% dari berat kering), siklus nutrisi, dan penyediaan habitat bagi mesofauna tanah. Research gap yang diisi adalah kurangnya data kuantitatif terpadu mengenai distribusi vertikal dan horizontal Bryophyta di ekosistem Papua yang selama ini terabaikan dalam peta biodiversitas nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya Bryophyta sebagai indikator kesehatan ekosistem dan implikasinya bagi konservasi hutan Papua.
Abstract:Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara kepatuhan prosedural penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Indonesia, dengan pemulihan ekosistem. Melalui studi kasus terstruktur,…
r, dokumentasi hukum 14 bulan, observasi lapangan, dan analisis citra satelit dievaluasi terkait kepatuhan terhadap KUHAP pada tiga tahap penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, persidangan) serta indikator lingkungan (tutupan vegetasi, konsentrasi merkuri, keanekaragaman hayati). Temuan utama menunjukkan bahwa kasus yang mematuhi ketat timeline KUHAP mencapai pemulihan ekosistem 40% lebih cepat dibanding kasus tertunda. Pohuwato mencatat tingkat konversi menjadi vonis bersalah 75% (di atas rata-rata nasional 60%), dengan korelasi positif kuat (r=0,87; p<0,01) antara kualitas bukti lingkungan forensik dan keberhasilan penuntutan. Bukti konsentrasi merkuri terbukti sangat efektif, menghasilkan vonis bersalah pada 90% kasus. Meski aktivitas PETI menurun 85% dalam radius 5 km pasca-penindakan, peningkatan tutupan vegetasi hanya 15% dalam 6 bulan, mengindikasikan kecepatan pemulihan ekologis yang lebih lambat. Signifikan bahwa 70% tersangka menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam program restorasi, berkorelasi signifikan dengan integrasi bukti ilmiah (r=0,79; p<0,05). Hasil ini membuktikan bahwa efisiensi prosedur hukum tidak hanya menghentikan kerusakan lebih lanjut, tetapi juga menjadi fondasi kritis bagi percepatan pemulihan ekosistem. Studi ini menjembatani celah penelitian dengan menghubungkan secara empiris kepatuhan prosedur hukum dengan hasil lingkungan, sekaligus menantang pendekatan ekonomi pertambangan yang berpusat pada Eropa. Implikasi praktis mendesak pelatihan khusus bukti lingkungan bagi jaksa dan pedoman operasional integrasi data ilmiah ke dalam proses hukum. Temuan ini menyediakan landasan aksi bagi penyelarasan kerangka hukum Indonesia dengan realitas konservasi, sekaligus menawarkan model perlindungan hutan tropis bagi negara berkembang kaya sumber daya.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kegiatan pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Model UPSA di Desa Motinelo, Kabupaten Gorontalo, dengan fokus pada strategi adaptif untuk…
k mengatasi tantangan kematian bibit akibat kondisi musim kemarau. Dilaksanakan dari Oktober hingga Desember 2025, penelitian ini menggunakan pendekatan observasional dengan pemantauan lapangan sistematis pada lahan seluas 2 hektar yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) "Mentari Hijau". Pengumpulan data melibatkan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi visual terhadap delapan aspek kegiatan pemeliharaan tahun pertama sesuai dengan pedoman teknis RHL. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa distribusi bibit ke lubang tanam telah dilaksanakan secara lengkap dengan total 2.000 bibit yang terdiri dari Nyatoh (250 batang), Nangka (250 batang), Alpukat Biji (1.000 batang), dan Alpukat Okulasi (500 batang). Namun, tingkat kematian bibit mencapai 35%, dengan angka tertinggi pada Alpukat Biji (40%) akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Pemeliharaan teknik konservasi tanah telah dilaksanakan pada seluruh area seluas 2 hektar, dengan teras bangku (60%) dan teras gulud (40%). Aplikasi hidrogel sebanyak 3 kg terbukti sebagai strategi adaptif yang efektif, sementara kegiatan penyiangan dan pendangiran baru mencapai 60% dari total area. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa dominasi Hasil Hutan Bukan Kayu (62,5%) mencerminkan strategi KTH dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi jangka pendek. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi adaptif dalam implementasi program RHL pada fase kritis pemeliharaan tahun pertama, terutama di wilayah dengan pola cuaca yang tidak menentu. Implikasi praktis meliputi kebutuhan penguatan kapasitas teknis petani hutan, pengembangan sistem pemantauan yang responsif, serta integrasi pengetahuan lokal dengan rekomendasi teknis berbasis ilmu pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan program RHL terhadap fluktuasi iklim yang semakin tidak dapat diprediksi. Studi ini membuktikan bahwa kombinasi teknik konservasi tanah dengan aplikasi hidrogel dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bibit di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas aset biologis terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan…
rusahaan agrikultur di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 sebanyak 38 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 26 perusahaan. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan dan website resmi perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan jumlah pengamatan (n) sebanyak 130 dan diolah menggunakan bantuan aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas aset biologis berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan bahasa yang diterapkan di PAUD BKB Kemas Flamboyan terhadap kemampuan berbahasa anak usia dini. Kebijakan penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dalam pembelajaran…
elajaran dan komunikasi di lingkungan sekolah menjadi fokus utama dalam upaya menumbuhkan keterampilan berbahasa anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Subjek penelitian meliputi guru dan siswa di kelas A dan B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan bahasa di sekolah berdampak positif pada kemampuan bahasa anak, terutama usia 5–6 tahun, yang mulai mampu menggunakan bahasa Indonesia secara lancar. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi visi misi sekolah, pembentukan kelas orang tua, serta lingkungan sekitar yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Namun, masih terdapat hambatan seperti rendahnya keterlibatan orang tua di rumah, dominasi bahasa ibu, dan keterbatasan komunikasi dua arah. Kesimpulannya, kebijakan bahasa yang konsisten dan didukung kolaborasi antara sekolah dan orang tua mampu mendorong perkembangan bahasa anak secara efektif.
Abstract:The rights of justice collaborators (JCs) to obtain sentence reductions in murder cases remain inconsistently applied within Indonesia’s criminal justice system. This research addresses three core issues: the normative legal…
legal basis for JC rights, the consistency of judicial decisions in granting those rights, and the necessity for legal reform. Using a normative juridical approach supported by document analysis and expert interviews, the study examines Law No. 31/2014, SEMA No. 4/2011, and recent judicial decisions, including the high-profile cases of Richard Eliezer and Abdul Khoir. Findings reveal that while legal provisions exist, the absence of detailed indicators, formal mechanisms for status determination, and binding multi-institutional coordination leads to implementation gaps. Judicial discretion remains unchecked, resulting in unequal treatment of justice collaborators with similar contributions. The study concludes that a lex specialis law is urgently needed to standardize definitions, evaluation mechanisms, and inter-agency protection schemes. Recommendations include harmonization of technical norms, incorporation of JC recognition in verdicts, and alignment with UNCAC and UNTOC standards. This would strengthen legal certainty, uphold the principle of nulla poena sine lege, and enhance the effectiveness of the criminal justice system in addressing serious crimes through systemic cooperation.