Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan…
gumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri yaitu (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,…
alam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan media sosial, call center, dan sosialisasi di luar kantor, yang memberikan akses informasi lebih terbuka kepada wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui audit berkala, bukti pembayaran elektronik, pelatihan pegawai, dan evaluasi publik berbasis ulasan daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan integritas layanan pajak, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Samsat Jember berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah menguraikan langkah-langkah dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial kepada individu penyandang disabilitas di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Selain itu, penelitian ini…
juga bertujuan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan pengumpulan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan cara Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, antara lain: (1) memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan ekonomi, (2) memberikan pelatihan keterampilan kepada penyandang disabilitas, (3) menyediakan bantuan kesehatan bagi penyandang disabilitas, dan (4) memberikan rekomendasi bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan di unit Pelayanan Terpadu (UPT) Provinsi atau Kementerian Sosial, lembaga kesejahteraan sosial, serta rumah sakit rujukan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso terletak pada kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang menghambat upaya dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial.