Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana fasilitas dan pengembangan karier memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Kesempatan kerja yang efektif dan pengembangan karier yang disesuaikan merupakan elemen penting…
dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, yang mengarah pada peningkatan kinerja karyawan secara keseluruhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karier memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja, yang pada gilirannya memainkan peran mediasi dalam meningkatkan kinerja karyawan (Wau & Purwanto, 2021). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rusmansyah et al. (2023) telah menunjukkan bahwa menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan menerapkan sistem penghargaan dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja, sehingga meningkatkan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya organisasi yang menawarkan fasilitas yang tepat dan menerapkan program pengembangan karier yang dirancang dengan baik untuk membantu karyawan mencapai tujuan karier mereka dan meningkatkan kinerja kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa menggabungkan lingkungan kerja yang positif dengan fokus yang kuat pada pengembangan karier memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan (Heriyati & Krisma, 2022). Dalam lanskap bisnis yang sangat kompetitif saat ini, penerapan strategi ini sangat penting untuk menumbuhkan loyalitas karyawan dan meningkatkan produktivitas perusahaan.
Abstract:Penelitian ini adalah untuk mengenali manfaat koperasi Multi Pihak dalam konteks UMKM, serta mengeksplorasi bagaimana dapat diperkuat kolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Hasil analisis…
menunjukkan bahwa koperasi multi pihak dapat meningkatkan akses UMKM terhadap Modal, Teknologi, dan Pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui skala ekonomi dan kolaborasi yang lebih baik. Dengan demikian, koperasi multi pihak dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong UMKM yang berkelanjutkan dan daya saing ditengah tantangan globalisasi dan transformasi ekonomi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penting dan kontribusi tiga dinasti besar dalam sejarah Islam, yaitu Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman. Ketiga dinasti ini memainkan peran utama dalam pemerintahan serta…
a memberikan sumbangan signifikan dalam pembentukan peradaban Islam, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, intelektual, maupun dampaknya terhadap dunia modern. Dinasti Umayyah (661-750 M) terkenal dengan ekspansi wilayah yang luas, yang membentang dari Spanyol di Barat hingga India di Timur. Dinasti ini berhasil menyatukan dunia Islam dan memperkenalkan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir, yang menjadi dasar bagi sistem politik Islam selanjutnya. Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) merupakan periode kejayaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan, dengan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia Islam yang melahirkan berbagai inovasi dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Periode ini juga menandai perkembangan pesat dalam literasi dan perpustakaan, serta memperkenalkan pemikiran teologi dan hukum Islam yang baru. Dinasti Ottoman (1299-1922 M) membentuk kekaisaran Islam terbesar yang bertahan hampir enam abad, menguasai wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Sebagai kekaisaran global, Dinasti Ottoman memainkan peran kunci dalam geopolitik dunia, menjembatani perbedaan budaya dan agama antara Timur dan Barat. Penelitian ini menganalisis dampak jangka panjang dari ketiga dinasti ini terhadap struktur sosial, politik, dan budaya dunia Islam, serta kontribusinya dalam penyebaran ideologi dan sistem pemerintahan Islam yang masih berlanjut hingga saat ini.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep bunga bank dalam perspektif hukum ekonomi Islam, dengan fokus pada pendekatan normatif dan implementasi di lembaga keuangan syariah. Bunga bank sering menjadi isu kontroversial…
roversial dalam sistem keuangan Islam karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini menawarkan model baru yang mampu meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan produk keuangan syariah berbasis nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep bunga bank dapat memberikan solusi strategis untuk memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah sekaligus mendukung tujuan inklusi keuangan global yang berkelanjutan.
Abstract:Keadilan adalah nilai fundamental yang mendasari interaksi sosial dan sistem hukum di seluruh dunia. Dalam Islam, konsep keadilan tidak hanya merupakan tuntutan moral tetapi juga prinsip yang tercantum dalam ajaran agama,…
, terutama Al-Qur'an. Studi ini mengeksplorasi pengaruh konsep keadilan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam sistem hukum modern. Penelitian ini membahas berbagai ayat yang menekankan keadilan, interpretasi, serta aplikasinya dalam hukum Islam. Dengan pendekatan studi literatur kualitatif, kajian ini menyoroti tantangan dalam penerapan keadilan Qur’ani di era kontemporer dan menyarankan reformasi sistem hukum agar lebih adil. Hasil penelitian menekankan pentingnya keadilan sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, mencakup aspek sosial dan ekonomi
Abstract:Penelitian ini berfokus pada Ghazwah Fikrah(Perang pemikiran) liberalisme, yang marak belakangan ini, dengan menyoroti dampaknya tehadap pendidikan Islam. Dunia Pendidikan saat ini diguncang oleh Kerancuan berpikir oleh…
liberalisme , hal yang di soroti adalah bagaimana kaum liberalis ini menjadikan dalil Qur’an Sebagai konsep kebebasan Berpikir serta menjadi dasar berpikir dalam pendidikan Islam dan kehidupan sehari-hari. Liberalisme yang identik dengan kebebasan berpikir menimbulkan konsekuensi yang kontroversial dalam konsep pemikiran. Penelitian berjudul " Konsep Al-Qur’an mencegah Ghazwah Fikrah (Liberalisme) dalam Pendidikan menurut Q.S Al-Baqarah 256 Prespektif Tafsir Ibnu Katsir" ini mengkaji fenomena konsep ayat Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai dasar pemikiran liberalis secara global maupun dalam konteks pendidikan Islam. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini meneliti kondisi kelompok manusia, sistem pemikiran, dan fenomena pada pendidikan islam yang berkembang saat ini. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa konsep berpikiran liberalisasi yang menjadikan surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai salah satu dasar ayat untuk berpikir secara bebas dapat dipatahkan dengan prespektif tafsir ibnu katsir yang menyatakan bahwa kebebasan dalam berpikir ini perlu di kaji dan di telaah lebih dalam karena dalam memahmi maksudnya harus disertai pengetahuan yang meluas dan mendalam.
Abstract:Penelitian ini mengkaji kompleksitas penanganan kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia, khususnya terkait inefisiensi Undang-Undang Perlindungan Anak dan lemahnya penegakan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan…
an pada maraknya kasus kejahatan asusila terhadap anak, definisi anak yang beragam, serta lambatnya penanganan kasus oleh berbagai lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan, terutama penanganan kasus oleh Polri dan KPAI, serta perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan disiplin internal Polri. Penelitian juga mengungkap perlunya pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas semua lembaga yang bertanggung jawab.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah melakukan perbandingan hukum terkait dengan larangan pembuangan sampah di sungai antara negara Indonesia dengan negara jepang. Hal tersebut berlatar belakang negara jepang yang terkenal dengan…
n negara yang bersih dan jarang akan sampah menjadikan contoh perilaku yang seharusnya dapat dijadian suatu pedoman untuk hidup bersih oleh masyarakat indonesia. Type penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dimana dalam penelitian ini bersumber pada analisis permasalahan dengan melakukan pendekatan yang mengacu pada asas hukum dan norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang – undangan terkait. Tipe pengumpulan data bersumber pada acuan data sekunder, dimana dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif. Permasalahan sampah merupakan hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan mausia. Selain berdampak pada kesehatan dan kesejahteran hidup manusia juga berdampak pada ekosistem darat maupun laut. Pembuangan sampah di sungai menjadikan budaya yang dilakukan masyarakat Indonesia sejak lama. Hal ini perlu dilakukan penegakan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mejaga kebersihan lingkungan. Pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuangan sampah di sungai telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berbeda dengan Jepang yang minim akan sampah. Kesadaran masyarakat yang tinggi menjadikan negara jepang dapat mengkondisikan sampah dengan baik. perihal sampah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah (廃棄物処理法) UU No. 137 Tahun 1970.
Abstract:Kota Surabaya menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, sehingga kebijakan penanggulangan bencana yang efektif memerlukan peran aktif pemimpin daerah. Penelitian ini mengeksplorasi peran Wali…
i Kota dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Surabaya dalam mendukung penanggulangan bencana melalui kebijakan dan kegiatan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh kedua pemangku kepentingan, menggunakan data sekunder dari peraturan daerah yang relevan. Kepemimpinan Wali Kota dinilai berdasarkan sembilan aspek: Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pembentukan BPBD, Forum PRB, penyebaran informasi kebencanaan, Rencana Penanggulangan Bencana, Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, alokasi anggaran, RPJMD, dan dukungan lainnya untuk BPBD. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD dinilai berdasarkan enam aspek: pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan logistik, penanganan kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pemulihan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Surabaya telah melaksanakan 8 dari 9 aspek penting penanggulangan bencana, mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional. Sementara itu, kepemimpinan Kepala Pelaksana BPBD juga efektif dalam menjalankan enam aspek utama. Kebijakan dan inisiatif Wali Kota Eri Cahyadi dan Kepala BPBD Agus Hebi Djuniantoro menunjukkan kesiapan dan kapasitas Surabaya dalam mengelola risiko bencana secara komprehensif sangat mendukung penanggulangan bencana di Kota Surabaya.