Abstract:Hukum ketenagakerjaan atau Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial, utamanya memberikan landasan hak…
k bagi pelaku produksi barang dan jasa, selain sebagai payung hukum hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan. Setiap kebijakan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja harus dilihat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai konsep umum dari hukum ketenagakerjaan, kemudian juga akan dibahas mengenai kedudukkan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Implikasi dari penetapan Undangundang Cipta Kerja terhadap Hukum Ketenagakerjaan hingga bagaimana sistem hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja. Dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sifat riset ex post facto, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa yang menjadi topik pembahasan terjadi, kemudian memperhatikan variabel yang diteliti dengan refresentatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hukum ketenagakerjaan dari pembaruan setelah lahirnya undang-undang cipta kerja pada aspek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourcing), Waktu Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Tenaga Kerja Asing (TKA), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesimpulan dari pembahasan ini adalah klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja (omnibuslaw) merupakan sebuah produk hukum yang lebih meringankan para pengusaha dan mengikat pada pekerja.
Abstract:Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian…
ian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Abstract:Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut…
ut adalah melalui konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta untuk menganalisis keefektifan metode ini dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder terkait pengalaman praktis konsiliasi dalam konteks ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsiliasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cara yang meminimalkan ketegangan antara pihak yang bersengketa. Keberhasilan konsiliasi tergantung pada keterlibatan aktif dari pihak yang bersengketa, kualitas mediator yang dipilih, dan proses komunikasi yang terbuka dan jujur. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, lembaga keuangan syariah, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan memahami potensi konsiliasi, para pemangku kepentingan dapat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efisien dan bermartabat dalam ranah ekonomi syariah.
Abstract:Indonesia melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan ketatanegaraan yang lebih baik dan maju. Dalam pemindahan…
Ibu Kota Negara ini dilakukan akselerasi transformasi Digital melalui ekonomi digital yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Studi ini memaparkan mengenai dampak dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara terhadap ekonomi nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis peran infrastruktur teknologi dalam membangun infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan infrastruktur ekonomi digital memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dapat membantu meningkatkan PDB dan peningkatan tenaga kerja. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi infrastruktur ekonomi digital, seperti : keamanan siber, ketidaksetaraan dalam pemanfaatan teknologi, kesenjangan akses, hingga kebijakan dan regulasi yang dibuat. Studi ini telah mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk membuat strategi yang lebih efektif untuk dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting akan pemahaman tentang peran infrastruktur ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Abstract:The simaan method is the activity of performing the memorization of the Qur'an with bilghaib to the listeners of either one or more people. This research was conducted with the aim of knowing the Application of the Simaan…
n Method in Improving the Memorization of the Qur'an at the Ar-Raudhoh Islamic Boarding School. The method used in this study is a descriptive qualitative approach method, by describing or describing the results of the research carried out such as interviews, observations and documentation. The population in this study is all students and teachers in the Ar-raudhoh Islamic boarding school. while the sample in this study was a total of 5 informants who were believed to have the information needed and could represent from the population. The results of this study are 1) preparation for the implementation of simaan at the Ar-raudhoh Islamic boarding school, namely by repeating memorization as often as possible and for a long time. 2) the implementation of the simaan method in the Ar-raudhoh islamic boarding school is a.simaan weekly, b.simaan semester, c.simaan memorization even 5, 10,15, 20, 25 juz, d.simaan kubro is simaan 30 juz in one sitting. 3) the simaan method can improve the memorization of the Qur'an in the Ar-raudhoh islamic boarding school by careful and continuous preparation, but if the simaan method is not done with istiqomah, then memorization will not be maintained. 4) Tahsin can improve the memorization of the Qur'an in terms of minimizing mistakes, because in Tahsin reading the Qur'an must be done carefully, because if ignored it will cause a change in meaning. 5) driving factors in carrying out simaan methods such as: giving motivation, giving memorization targets, desires from oneself and others. The inhibiting factors include: insecurity, fear, poor preparation, many mistakes, many similar verses.
Abstract:Penelitian ini menganalisis pengaruh citra perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Banco do Nosso Futuro (BNF) di Dili, Timor-Leste. Kehadiran BNF sebagai bank nasional baru menempatkan kepuasan nasabah…
ah sebagai ukuran penting keberhasilan awal dalam membangun kepercayaan dan penerimaan pasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert kepada 92 responden aktif yang pernah menggunakan layanan BNF minimal dua kali. Instrumen diuji menggunakan validitas Pearson dan reliabilitas Cronbach’s Alpha, sedangkan hipotesis dianalisis dengan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah (B = 0,100; t = 1,414; sig. = 0,161). Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah (B = 0,867; t = 12,150; sig. = 0,000). Secara simultan, citra perusahaan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah (F = 387,093; sig. = 0,000) dengan R Square sebesar 0,897. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor dominan dalam membentuk kepuasan nasabah BNF, sementara citra perusahaan masih perlu diperkuat melalui pengalaman layanan yang konsisten, komunikasi transparan, dan peningkatan profesionalisme layanan.
Abstract:This study evaluates the umrah service policy implemented by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Maluku Province. The research was motivated by the need to ensure that umrah services provide protection,…
ction, convenience, administrative certainty, and equitable access for prospective pilgrims in an archipelagic province. A qualitative descriptive approach was used. Data were collected through observation, document review, and in-depth interviews with officials and employees involved in umrah service management at the Regional Office during August-October 2023. The analysis applies six public-policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings show that the policy has generally met the six criteria. Effectiveness is reflected in administrative preparation, document control, security, and comfort before departure, during the stay in Saudi Arabia, and during return. Efficiency is shown through the use of available resources, a service process of approximately three to ten days, and continuous monitoring of travel providers. Adequacy is reflected in supervision of facilities, accommodation, safety standards, information, and complaint mechanisms. Equity is pursued through equal access, affordable costs, gender sensitivity, and protection of pilgrims. Responsiveness appears in rapid responses to complaints, emergency coordination, and service improvement based on feedback. Appropriateness is demonstrated through compliance with Islamic values, business ethics, regulations, and Saudi Arabian procedures. The study implies that digital registration, transparent quota management, cost audits, emergency response teams, and certified service personnel are needed to strengthen umrah service governance.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Pengembangan material komposit berbasis serat alam menjadi pendekatan strategis dalam mendukung keberlanjutan industri otomotif melalui pemanfaatan sumber daya terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh…
aruh variasi fraksi volume serat sabut kelapa yang dikombinasikan dengan fiberglass terhadap sifat mekanik dan struktur mikro komposit bermatriks polyester, serta mengevaluasi kelayakannya sebagai material sport screen Vespa. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan variasi fraksi volume serat sabut kelapa dan fiberglass. Serat sabut kelapa terlebih dahulu diberi perlakuan alkali menggunakan larutan NaOH 5% dan dinetralkan dengan asam asetat 1% untuk meningkatkan adhesi serat–matriks. Spesimen komposit dibuat menggunakan metode hand lay-up untuk pengujian mekanik, sedangkan prototipe sport screen diproduksi menggunakan metode vacuum infusion. Pengujian sifat mekanik meliputi uji tarik dan uji lentur berdasarkan standar ASTM, serta analisis struktur mikro menggunakan mikroskop optik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi fraksi volume serat berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik, kekuatan lentur, dan kualitas ikatan antarmuka serat–matriks. Fraksi serat yang optimal menghasilkan distribusi serat yang lebih homogen dan meminimalkan pembentukan void. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi 10% sabut kelapa : 20% fiberglass menghasilkan performa mekanik terbaik, sehingga komposit hibrida ini berpotensi diaplikasikan sebagai material alternatif yang ringan, berkelanjutan, dan layak secara mekanis untuk komponen otomotif non-struktural seperti sport screen Vespa.
Abstract:Aplikasi SIBER merupakan sistem informasi mengenai publikasi terkait pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya serta kegiatan lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Aplikasi SIBER terkait dengan Kapuas…
s Infokom Publik sebagai media perkembangan pemerintah daerah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi publik melalui website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas menggunakan Model DeLone dan McLean (2003) serta mengidentifikasi penghambat dan pendukung Aplikasi SIBER ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan model pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Analisis data berdasarkan Model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukan pada daerah blankspot dalam penggunaan SIBER terhadap segala bentuk informasi kegiatan desa sudah berjalan efektif. Faktor yang menghambat adalah kendala pada server atau jaringan dan jangkauan ke daerah daerah terpencil, anggaran yang belum optimal di daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan serta beberapa desa yang tidak mendapatkan akses informasi untuk terhubung kegiatannya dengan Diskominfo agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa. Penelitian ini memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jalur komunikasi melalui kecepatan koneksi internet agar mempermudah pemerintah desa dan masyarakat dalam mendapatkan informasi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang masih minim literasi digital.