Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi etikasosial dalam relasi antara dosen dan mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi. Kajian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip seperti saling menghargai, keadilan,…
tanggung jawab, dan integritas membentukdinamika interaksi akademik di antara mereka.Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh melalui observasi langsung dan analisis dokumen tertulis. Hasil penelitianmengungkapkan bahwa etika sosial memiliki peran krusial dalam membangun saling pengertian, menjaga kejujuran akademik, serta mewujudkan atmosfer pembelajaran yang kondusif dan bermartabat. Temuan ini menekankan perlunya baik dosen maupun mahasiswa konsisten menerapkan prinsip- prinsip etika gunamenciptakan interaksi yang konstruktif serta mendukungterwujudnya pendidikan yang holistik.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Aborsi, sebagai fenomena…
mena sosial dan hukum, menimbulkan problematika karena bertentangan dengan norma hukum, moral, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia, larangan aborsi diatur secara tegas dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan penghilangan nyawa janin yang termasuk kategori pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aborsi di Jambi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta resistensi budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai adab dalam hubungan murid dan guru menurut pemikiran KH. Hasyim Asy’ari. Metode yang digunakan yatu dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi…
udi pustaka, di mana data didapat dari beberapa literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah dan buku biografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Hasyi Asy’ari memberikan perhatian besar terhadap pentingnya adab dalam proses Pendidikan. Adab murid meliputi sikap hormat kepada guru, kesungguhan dalam menuntut ilmu, etika dalam berperilaku, serta ketawadhuan, Di sisi lain, guru memilikki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan yang baik. Penekanan terhadap nilai-nilai adab ini menjadi teladan yang baik. Penekanan terhadap nilai-nilai adab ini menjadi landasan untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan bermartabat, serta memperkuat karaketr spiritual dalam dunia Pendidikan.
Abstract:Desa inklusi memberikan ruang pada minoritas yaitu penyandang disabilitas terhadap haki dani kewajibani yangi isetara, iharkat idan imartabat iyang isederajat serta memiliki iperan idan kedudukan iyang isama idalam kehidupan…
upan masyarakat di desa. Pemerintah Desa Ngawonggo Kabupaten Malang telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dengan menetapkan Peraturani Desai Nomori 2i Tahuni 2023i tentangi Pembentukani Kelompoki Inklusi Penyandang Disabilitas Desa. Metode yang digunakan adalah pelatihan terapi fisik kepada kelompok penyandang Disabilitas. hasilnya ii pengabdiani kepada masyarakat ini dalam rangka optimalisasi merealisasikan tugas dan fungsi kelompok inklusi sebagai upaya mempercepat kemandirian bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan terapi fisik.
Abstract:Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Dalam perspektif Islam, khususnya Al-Qur’an, konsep HAM tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bagian dari…
dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap sesama. Al-Qur’an menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Nya tanpa membedakan ras, suku, maupun status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Al-Qur’an mengenai HAM dalam konsep kemanusiaan melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur’an mengandung prinsip-prinsip HAM seperti hak hidup, kebebasan beragama, keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan berperikemanusiaan.
Abstract:Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD sebagaimana tugasnya untuk menegakkan kode etik terhadap anggota dewan. DPRD Provinsi sudah tentu berperan sebagai koordinatif kepada DPRD kabupaten untuk memastikan kinerjanya…
janya sesuai dengan kebijakan dengan visi provinsi. Maka untuk mewujudkannya diperlukan pengawasan kinerja DPRD kabupaten, apakah sudah sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi dan tentu saja melihat apakah kinerja yang sudah di lakukan DPRD kabupaten tidak melanggar kode etik dan tetap menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas DPRD. Adapun metode yang digunakan adalah dengan melakukan kunjungan insidentil dan berdiskusi dengan cara bertatap muka. Diharapkan kepada dprd kabupaten agar tetap sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi yaitu bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat dan masyarakat.
Abstract:Abstract: The problem of disability is now a global health problem. As a result of disability, problems affect the productivity and quality of health of individuals and the community. Persons with disabilities are not just…
st people who have physical disabilities. People with mental disorders (ODGJ) are included in a group of people with disabilities. The stigma of Indonesian society that is still very strong regarding ODGJ is not as strong as that of other people with disabilities. This should not be allowed because it will result in a violation of dignity and value. The purpose of this activity is to establish and optimize the role of Mental Health Cadres (KKJ) in the community who are trained in the early detection of mental disorders in the community. This activity was carried out in the Magelang village in the Central Magelang subdistrict, Magelang city. With a population of 6,441 people, most of the community work in the Magelang village is working in the field of community services, government & individuals. In the 2019 Magelang sub-district has 18 patients with mental disorders. The results of the activities of the formation of mental health cadres (KKJ) in the community trained as many as 15 active cadres and are able to conduct early detection of mental disorders in the community so that the number of ODGJ of Magelang village is known to be 34 people and there are 2 people at risk of mental disorders. After knowing the number of ODGJ cadres implementing to the community one of them by providing psychological knowledge for families and communities.
Keywords: disability; mental health cadres; mental disorders
Abstrak: Masalah disabilitas saat ini menjadi masalah kesehatan global. Akibat adanya masalah disabilitas mempengaruhi produktivitas dan kualitas kesehatan perseorangan maupun masyarakat. Penyandang disabilitas bukan hanya orang yang mengalami kecacatan fisik saja. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) termasuk dalam golongan penyandang disabilitas. Stigma masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat mengenai ODGJ tidak sekuat pada penyandang disabilitas lainnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan mengakibatkan pelanggaran martabat dan nilai. Tujuan dari kegiatan ini untuk membentuk dan mengoptimalkan peran Kader Kesehatan Jiwa (KKJ) di masyarakat yang terlatih dalam melakukan deteksi dini kasus gangguan jiwa di masyarakat. kegiatan ini dilakukan dengan metode pendampingan kepada kader serta membantu para kader yang telah melakukan pelatihan tentang kesehatan jiwa. Dalam melakukan deteksi dini gangguan jiwa dimasyarakat dan pemetaan rumah penyandang disabilitas. Hasil kegiatan terbentuknya Kader Kesehatan Jiwa (KKJ) di masyarakat yang terlatih sebanyak 15 kader aktif dan mampu melakukan deteksi dini gangguan jiwa dimasyarakat sehingga diketahui jumlah ODGJ kelurahan magelang sebanyak 34 orang dan resiko gangguan jiwa ada 2 orang. Setelah diketahuinya jumlah ODGJ kader melakukan implementasi ke masyarakat salah satunya dengan cara memberikan pengetahuan psikologis bagi keluarga dan masyarakat.
Kata Kunci: disabilitas; gangguan jiwa; kader kesehatan jiwa
Abstract:Budaya siri’ merupakan konsep fundamental dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar yang mencerminkan nilai-nilai menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi budaya…
ya siri’ dalam perspektif ajaran Al-Qur’an, khususnya terkait nilai-nilai menjaga harga diri sebagai salah satu prinsip akhlak mulia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan harga diri dan kehormatan, serta kajian budaya lokal siri’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai siri’ selaras dengan ajaran Al-Qur’an yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan komunitas, menghindari perbuatan tercela, serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, integrasi budaya siri’ dengan nilai-nilai Islam berpotensi memperkuat identitas masyarakat Bugis Makassar dalam konteks modern, sekaligus melestarikan budaya lokal yang berbasis nilai-nilai agama. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan studi budaya dan agama, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual.