Abstract:Tanah gambut memiliki karakteristik kompresibilitas yang tinggi sehingga berpotensi mengalami penurunan apabila menerima pembebanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah gambut, menganalisis besarnya…
rnya penurunan akibat pembebanan saluran drainase pracetak jenis U-Ditch, serta memberikan rekomendasi penerapannya pada tanah gambut di Desa Wonosari Barat, Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap enam sampel tanah dari dua titik pengujian. Parameter yang dianalisis meliputi Liquid Limit (LL), Plastic Limit (PL), Plasticity Index (PI), angka pori awal (e0), dan Compression Index (Cc). Analisis settlement dilakukan secara teoritis menggunakan persamaan konsolidasi primer Terzaghi pada tiga kondisi pembebanan. Hasil penelitianmenunjukkan rata-rata penurunan meningkat seiring bertambahnya beban, dengan nilai masing-masing 0,0384 m (3,84 cm), 0,0472 m (4,72 cm), dan 0,0572 m (5,51–5,72 cm) untuk kondisi U-Ditch kosong, terisi sebagian, dan terisi penuh. Hasil ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penerapan saluran drainase pracetak jenis U-Ditch pada tanah gambut.
Abstract:Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang paling mendesak di Desa Kelapapati, Kabupaten Bengkalis, karena aktivitas rumah tangga sehari-hari menghasilkan sampah plastik sekali pakai dalam jumlah besar…
sar yang belum diimbangi dengan sistem pemilahan dan pengolahan yang memadai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberdayakan masyarakat, khususnya pelajar dari sekolah mitra, melalui sosialisasi, pelatihan, dan demonstrasi pengolahan sampah plastik menjadi paving block sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis sumber sekaligus penguatan ekonomi sirkular. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif yang memadukan Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi, demonstrasi, praktik langsung, dan evaluasi, dengan melibatkan Pemerintah Desa Kelapapati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, serta tiga sekolah mitra. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik langsung (hands-on) mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak sampah plastik, prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), serta keterampilan teknis dalam mengolah sampah plastik menjadi paving block yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir, sekaligus mendorong tumbuhnya unit usaha berbasis Bank Sampah di tingkat desa.
Abstract:The global paradigm shift in waste governance towards a circular economy has driven the adoption of Community-Based Solid Waste Management (CBSWM), widely manifested in Indonesia through the Waste Bank initiative. Although…
gh theoretically designed as an ecological mitigation instrument and a catalyst for economic empowerment, previous literature remains dominated by techno-ecological and urban biases. These studies often overlook the structural dynamics of community empowerment in areas lacking established recycling infrastructure. This study aims to fill this gap by investigating the economic empowerment mechanisms and institutional resilience of the Berseri Waste Bank in Bengkalis Regency, a coastal-island area facing logistical disruption constraints. This study employed a qualitative approach with a case study design, involving 10 multi-actor informants (government, managers, customers, and community leaders) selected through purposive and snowball sampling. Data were collected via in-depth interviews, observations, and document reviews, with data credibility ensured through source and method triangulation. The results reveal four main findings: (1) increased environmental awareness that reduces open burning practices; (2) increased real household income; (3) the emergence of micro-scale circular logistics practices; and (4) community participation heavily driven by social capital (trust and local leadership). Theoretically, this study extends the application of circular economy theory by proving its viability at the micro-community level in geographically isolated regions. As a practical implication, this study recommends that local governments formally recognize waste banks as legitimate circular economy entities and provide policy interventions in the form of coastal transportation logistics subsidies
Abstract:This study aims to explore and analyze the comparative level of regional budget transparency between Pekanbaru City and Bengkalis Regency based on the availability of budget documents, financial reports, and public information…
mation accessibility through official local government websites. The data used are official documents published by the Regional Financial and Development Supervisory Agency (BPKAD), the Regional Public Information Agency (PPID), the Central Statistics Agency (BPS), and local government websites. The literature review indicates that both regions have implemented transparency principles, but Bengkalis has more comprehensive documents available on the PPID portal, while Pekanbaru demonstrates consistent publication of its Regional Government Accountability Report (LKPD) and annual budget documents. This research provides input for local governments to improve the quality of fiscal information disclosure.
Abstract:Coastal abrasion is a growing global concern, particularly for Indonesia, a country with one of the longest coastlines in the world. Abrasion poses significant challenges to coastal ecosystems and the livelihoods of local…
l communities. Bengkalis Island, one of Indonesia's outermost and foremost islands, has experienced intensified abrasion in recent decades. Located in Riau Province and facing the Strait of Malacca, this peat-contoured island serves as a basepoint for Indonesia's archipelagic baselines. This research aims to: (1) analyze the legal implications of peat erosion on Indonesia's baselines post-erosion, and (2) describe the Indonesian government's efforts to address the issue. This normative legal research examines the synchronization between national regulations and international standards regarding peatland conservation and erosion mitigation, particularly in strategically important foremost islands. The study reveals two key findings. First, peat abrasion on Bengkalis Island has serious legal implications for determining Indonesia's archipelagic baselines and maritime boundaries under UNCLOS 1982. Abrasion also threatens the island's status as an outermost and foremost island, potentially leading to the loss of Indonesia's rights over natural resources in the area. Failure to protect peat ecosystems may be considered a violation of Indonesia's international obligations to preserve marine and wetland environments under UNCLOS 1982 and the Ramsar Convention. Second, the Indonesian government has implemented legal and technical measures, such as issuing Government Regulation No. 57 of 2016 on Peat Ecosystem Protection and Management, constructing breakwaters, planting mangroves, and implementing the 3R program (Rewetting, Revegetation, and Revitalization) through the Peat and Mangrove Restoration Agency (BRGM). These efforts have shown positive results in reducing erosion rates and protecting coastalines.
Abstract:Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD sebagaimana tugasnya untuk menegakkan kode etik terhadap anggota dewan. DPRD Provinsi sudah tentu berperan sebagai koordinatif kepada DPRD kabupaten untuk memastikan kinerjanya…
janya sesuai dengan kebijakan dengan visi provinsi. Maka untuk mewujudkannya diperlukan pengawasan kinerja DPRD kabupaten, apakah sudah sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi dan tentu saja melihat apakah kinerja yang sudah di lakukan DPRD kabupaten tidak melanggar kode etik dan tetap menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas DPRD. Adapun metode yang digunakan adalah dengan melakukan kunjungan insidentil dan berdiskusi dengan cara bertatap muka. Diharapkan kepada dprd kabupaten agar tetap sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi yaitu bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat dan masyarakat.
Abstract:Artikel ini membahas survey perilaku pemilih dalam politik elektoral Indonesia kontemporer. Tulisan berfokus pada dinamika diinternal Partai Golkar terkait pemberlakuan mekanisme survey opini publik dalam rekrutmen calon…
kepala daerah berdasarkan studi kasus di tiga kabupaten/kota di Riau, yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu. Tulisan saya menganalisa respon elite dan kader partai di daerah terhadap kebijakan baru tersebut serta dinamika konflik yang ditimbulkannya. Selain itu, tulisan juga menganalisa faktor yang menyebabkan kemenangan dan kekalahan calon yang diusung Partai Golkar di Dumai, dan faktor kemenangan calon di Indragiri Hulu. Sumber data berasal dari kombinasi data yang diperoleh melalui teknik kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan pimpinan pusat Partai Golkar menerapkan survey sebagai pertimbangan dalam rekrutmen calon kepala daerah, secara institusional diterima dan dipahami pimpinan partai di Riau. Namun, kader di daerah yang memandang survey kurang menguntungkan bagi penerapan strategi pemenangan partai di daerah, ataupun menghambat kesempatan kader mencalonkan diri dengan menggunakan perahu Partai Golkar; sehingga merespon kebijakan tersebut secara kritis. Mekanisme rekrutmen terbuka yang memberi kesempatan setara antara kader internal partai dan calon dari luar partai dinilai kurang menghargai kontribusi kader internal di daerah yang selama ini sudah bekerja keras untuk membesarkan partai.