Abstract:Tujuan dari peziarahan setiap manusia adalah beristirahat dalam Allah, sehinga tidak ada satupun kekayaan material di dunia ini yang sanggup memberikan kepuasan yang abadi kepada manusia selain Allah sendiri. Kehidupan manusia…
anusia seringkali dihadapkan pada tantangan materialistis yang berisiko mengaburkan keberadaan yang lebih dalam. Kehidupan ini dipahami bukan sebagai pemenuhan kewajiban eksternal semata, melainkan sebagai manifestasi cinta yang tulus dan sukarela. Penelitian ini mengkaji konsep kehidupan yang berakar pada iman yang teguh dan pelayanan yang nyata. Iman disini menuntut ekspresi konkret dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip “Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati”. Aspek pelayanan menjadi bukti nyata dari iman yang hidup, dimana setiap individu didorong oleh kasih untuk menolong sesama yang membutuhkan. Kehidupan yang berakar pada iman dan pelayanan adalah kehidupan yang terintegrasi dimana iman dan pelayanan saling menguatkan. Fondasi iman yang kuat memungkinkan individu yang tetap teguh menghadapi tantangan hidup sementara semangat pelayanan mengubah keyakinan menjadi dampak sosial yang nyata, menjadikan individu sebagai agen transformasi yang membawa nilai-nilai positif ke dalam masyarakat.
Abstract:Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah qana’ah dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Tematik). Adapun tujuannya untuk menjelaskan dan menganalisis makna dan manfaat qana’ah dalam Al-Qur`an. Jenis penelitian ini…
an ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik atau maudhu’i. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah content analysis. Sumber data primer dari penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan tentang qana’ah, kemudian kitab-kitab tafsir seperti; kitab Tafsir Shafwatut Tafasir karya Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Adapun sumber data sekunder adalah adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan para peneliti atau teoritis yang orisinil, kamus-kamus, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah qana’ah dalam Q.S al-Hajj [22] ayat 36 dimaknai dengan rasa ridha, puas hati dan perasaan cukup terhadap segala sesuatu yang diberikan Allah Swt. Qana’ah dalam Q.S Ibrahim [14] ayat 43 dimaknai dengan rasa penyesalan orang-orang yang mendapatkan siksa atas perbuatan buruknya di dunia. Adapun manfaat qana’ah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Ridha terhadap Allah Swt, (2) Mencegah diri dari penyesalan akhirat, (3) Mendatangkan sifat ‘iffah dalam hidup, (4) Menjadikan diri mudah beryukur, (5) Mendatangkan keberkahan, dan (6) Mendapatkan keberuntungan yang besar.
Abstract:Artikel ini membahas hubungan antara dosa dan kesehatan mental dalam perspektif Islam, serta bagaimana taubat dan dzikir berperan sebagai mekanisme penyembuhan psikospiritual. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana…
ana perbuatan dosa dapat memicu gangguan mental seperti kecemasan, stres, hingga depresi, serta bagaimana Islam menawarkan solusi terapeutik yang komprehensif melalui pendekatan spiritual. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan analisis tematik terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, dan hasil riset kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ibadah seperti shalat, dzikir, dan tilawah Al-Qur’an berdampak positif secara psikologis maupun fisiologis, seperti menurunnya hormon stres (kortisol) dan meningkatnya ketenangan jiwa. Temuan ini mendukung integrasi pendekatan psikospiritual berbasis Islam dalam konseling dan dakwah sebagai bentuk respons terhadap krisis kesehatan mental di masyarakat Muslim. Kesimpulannya, dosa tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga mental, sehingga diperlukan terapi yang menggabungkan introspeksi keimanan dan dukungan psikologis. Kajian ini merekomendasikan pelatihan dai dan konselor berbasis psikospiritual, serta literasi publik tentang penyembuhan Qur’ani untuk mendukung kesehatan mental umat
Abstract:Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan…
erupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.
Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Abstract:This research aims to determine the role and obstacles faced by the Govermental (Satpol PP) in enforcing regional regulations regarding the prevention of prostitution and immoral acts in Sukoharjo Regency. Research Subject…
ct Govermental (Satpol PP). The object of research in this study is the role of the Govermental in enforcing regional regulations regarding the prevention of prostitution and immoral acts. This type of research is qualitative research. The method used by researchers in this research is the descriptive method. The data collection technique uses 3 techniques, namely (1) observation, (2) interviews, and (3) presentation of documentation. The research results show that the position of the Govermental as a regional apparatus as its main task is basically aimed at assisting regional heads in enforcing regional regulations. Efforts to deal with perpetrators of prostitution and immoral acts in Sukoharjo Regency include judicial and non-judicial actions as well as closing localization places or places where the perpetrators follow up on every complaint that comes in which is reported by the public with early detection or searching for information related to prostitution and immoral acts. The obstacles faced by the Govermental in dealing with prostitution and immoral acts include the number of personnel capacity, perpetrators browsing through online media such as dating applications, limited quality of investigators and lack of facilities and infrastructure, low public awareness in enforcing order and peace and the lack of maximum technical regulations governing the problems faced.
Abstract:Islam adalah agama yang sangat menaruh perhatian terhadap lingkungan, hal ini sangat gamblang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah perbuatan tangan-tangan manusia yang memiliki…
iliki krisis iman kepada Allah, berdasarkan data SPSN menunjukan pada tahun 2023 Indonesia menghasilkan 12,87 ton sampah plastik yang belum dimanfaatkan. Terlebih sampah plastik adalah sampah yang sulit terurai dan sampah plastik akan menyebabkan bencana jika tidak diolah dengan baik. Maka penulis mencoba untuk menawarkan sebuah inovasi kepada masyarakat dengan mengubah sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat yakni ecobrick. Metode yang digunakan penulis dalam pengabdian masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi pembuatan ecobrick di TPQ Baitul Muttaqin Semarang. Jenis peneitian ini adalah deskripsi kualitatif melalui participatory action research. Tujuan penelitian ini adalah untuk meminimalisir sampah plastik di Semarang. Santri diperkenalkan dengan ayat ekologi sekaligus implementasi ayat tersebut, termasuk konsep 3R yang melibatkan (Reduce, Reuse, Recycle) utamanya daur ulang. Adapun hasil penelitian ini santri memahami dengan baik ayat ekologi serta pemanfaatan sampah plastik. Peran aktualisasi ayat ekologi ini tidak sekadar memberikan pemahaman kepada santri, tapi juga memberikan aksi nyata untuk menjaga lingkungan.
Abstract:Saat ini kasus kekerasan yang terjadi pada anak di bawah umur sudah sangat memprihatinkan. Anak dianggap lemah dan tidak berdaya, yang membuat mereka rentan terhadap pemahaman seksual. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan…
atkan pemahaman siswa terkait keamanan diri dan tubuh mereka melalui psikoedukasi dengan prinsip Active Joyful Effective Learning (AJEL). Subjek penelitian berjumlah 34 yang merupakan siswa kelas 3A di SD Inpres karema. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen the one-group pretest-posttest design . Instrumen dari penelitian ini berupa tes tertulis yang diberikan sebelum dan sesudah dilakukan pemberian psikoedukasi. Kegiatan ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase. Penelitian yang diberikan meliputi bagian tubuh, area sentuhan aman, tipe-tipe sentuhan, dan cara melindungi diri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan dalam pemahaman mengenai batasan-batasan sentuhan tubuh, siapa yang boleh dan tidak boleh menyentuh area tubuh pribadi, dan tindakan dalam menjaga atau melindungi diri dari perbuatan kekerasan seksual.
Abstract:Abstract : The application of the ITE Law in Indonesia must be understood by all groups, not least for students of SMA Negeri 3 Kisaran. Providing information to all students regarding the application of Law No. 11/2008…
on Information and Electronic Transactions (ITE) is a must to do, because now we see many school children vulnerable to violations of the ITE Law. The Information and Electronic Transaction Law (abbreviated as ITE Law) or Law number 11 of 2008 is the law that regulates information and electronic transactions, or information technology in general. This law has jurisdiction applicable to every person who commits legal acts as regulated in this Act, both within the territory of Indonesia and outside the jurisdiction of Indonesia, which has legal consequences in the jurisdiction of Indonesia and / or outside the jurisdiction of Indonesia and harm the interests of Indonesia. Many people want article 27 paragraph 3 in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) for deletion. The reason is because article 27 paragraph 3 of the ITE Law which is commonly referred to as the rubber article is a dangerous law. Moreover, if applied by parties who do not understand about cyberspace.
Keywords: Application, Law
Abstrak : Penerapan UU ITE di Indonesia harus benar-benar dipahami semua kalangan tidak terkecuali juga bagi siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kisaran. Memberikan informasi kepada seluruh siswa-siswi berkaitan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan hal yang harus dilaksanakan, sebab saat ini kita lihat banyak anak sekolah rentan terhadap pelanggaran UU ITE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus. Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya.
Kata kunci: Penerapan, Undang-Undang
Abstract:Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). Salah satu komponen penting dalam penerapan…
an hukum Islam diaceh ialah penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum jinayat, khususnya kasus khamar (minuman keras). Penelitian ini membahas penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap pelanggaran jarimah khamar. Dalam hukum Islam, khamar merupakan perbuatan haram karena merusak akal yang merupakan salah satu dari maqashid al-syari'ah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta perangkat hukum formal dan substantif sesuai dengan ketentuan Qanun. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa uqubat hudud, ta’zir, dan denda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Selain itu, proses pembuktian, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum acara jinayat turut menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum jinayat di Aceh, meskipun menghadapi tantangan, memiliki dasar yuridis, normatif, dan sosial yang kuat dalam menanggulangi peredaran dan konsumsi khamar
Abstract:Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat…
dat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.