Abstract:The rapid growth of local cafes in medium-sized cities has shifted competition from product-based offerings to experience-based value creation. This study examines how service quality and store atmosphere influence customer…
mer loyalty through customer satisfaction at See You Cafe in Pinrang City. The study employed a quantitative associative-causal design involving 160 customers selected through purposive sampling, with criteria including customers aged at least 17 years and having visited See You Cafe at least twice. Data were collected using a structured questionnaire measured on a four-point Likert scale and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results show that service quality has a positive and significant effect on customer satisfaction and customer loyalty. Store atmosphere also has a positive and significant effect on customer satisfaction, indicating that physical and sensory elements of the cafe contribute to customers’ positive evaluations. However, store atmosphere does not significantly affect customer loyalty. Customer satisfaction also does not significantly affect loyalty and does not mediate the relationship between service quality and loyalty or between store atmosphere and loyalty. These findings suggest that customer loyalty at See You Cafe is shaped more directly by service quality than by satisfaction or store atmosphere. The study implies that cafe management should prioritize improving service reliability, particularly order-serving timeliness, while maintaining a comfortable atmosphere. In addition, loyalty-building strategies should go beyond customer satisfaction by strengthening service consistency, personalization, and long-term customer engagement
Abstract:Abrogation (abrogation) holds a central, vexed position in Islamic legal-theological hermeneutics. Classical uṣūl al-fiqh elaborated a technical theory of abrogation that attempted to mediate the diachronic process of revelation…
revelation and the demands of fixity of legal judgment (ḥukm). Tradition receipts that later scripture abrogates earlier scripture wherever actual, unavoidable contradiction is found, classically expressed as "al-nāsikh wa-l-mansūkh.". Pre-modern thinkers classified modes and cases of abrogation, inferred them from revelational phases, and counted suspected cases throughout the Qur'an and Sunna. Modern scholarship avoids both epistemic pretensions and hyperbolic earlier assertions of abrogation. The article tracks early meanings, introduces intratraditional caution that moderated abrogation, and evaluates recent re-analyses based on coherence theory, maqāṣid (purposes), historicization in context, and ethics. It argues that abrogation was included in pre-modern dogmatics as a component of a package of other hermeneutical strategies (specification, restriction, prioritization, suspension) and that available resources allow for a less ambitious, economy-of-means approach. A renovated dogma leaner, evidence-based, and syncretized with maqāṣid and semantics can ensure the normativity of revelation and make the law more attentive to modern moral concerns, such as gender justice, religious pluralism, and violence. The paper reaches its climax with the proposal of a "manifest conflict resolution" regime. where abrogation is held in reserve as a last resort and not the initial starting point and has ramification for legal rulings (fatwā), legal codification and education more widely. (Hallaq 1993; Kamali 2003; Auda 2008; Rahman 1982; Abu Zayd 2006).
Abstract:Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak jenjang sekolah dasar merupakan langkah penting dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai kebangsaan dan kewarganegaraan. Namun, pembelajaran Pendidikan Pancasila…
a yang masih didominasi oleh metode konvensional sering kali menyebabkan peserta didik kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik melalui pendekatan service learning dengan memanfaatkan media Puzzle Garuda Pancasila. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2026 di SDN Tambakaji 04 dengan melibatkan peserta didik kelas 3A dan 3B. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, penyampaian materi, pelaksanaan permainan edukatif menggunakan Puzzle Garuda Pancasila, serta evaluasi dan refleksi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penggunaan media Puzzle Garuda Pancasila mampu meningkatkan partisipasi dan antusiasme peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai simbol-simbol sila Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan konsep service learning melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan edukasi di sekolah. Dengan demikian, media Puzzle Garuda Pancasila dapat menjadi alternatif pembelajaran yang efektif untuk mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila dan penguatan karakter peserta didik pada jenjang sekolah dasar.
Abstract:The purpose of this research is to determine the influence exerted by digital marketing and service quality on consumer purchasing decisions Coffee Shop Lagi lagi chl Makassar City. The research method used is quantitative…
ve with descriptive methodology. To collect research data for this study, questionnaires and documentation were both used. In this study, 50 people were used as samples, and the Likert scale method was used to calculate the number of samples. Partial test (t test), simultaneous test (f test), coefficient of determination (R2), and classical assumption test are the data analysis techniques used in this study. The research findings show that each factor used has a beneficial impact on consumer purchasing decisions Coffee Shop Lagi lagi chl as a result of Digital Marketing (X1) related to marketing knowledge. Quality of service (X2). Purchase decision (Y).
Abstract:Penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang mendalam mengenai konsep rukhsah atau dispensasi puasa bagi mahasiswa yang mengalami kondisi medis tertentu, dengan mengintregasikan perspektif fikih dan kebutuhan praktis…
s dalam kehidupan akademik. Dalam radisi hukum islam, rukhsah merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada mukallaf Ketika kondisi normal tidak memungkinkan pelaksanaan ibadah secara sempurna. Mahasiswa dengan gangguan Kesehatan seperti penyakit kronis, gangguan metabolik, masalah gastrointestinal, atau kondisi psikis yang diperparah oleh puasa, seringkali menghadapi dilema antara menjaga komitmen religious dan mempertahankan stabilitas Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif melalui telaah literatur fikih klasik, fatwa kontemporer, serta kajian medis yang relevan guna untuk menetapkan Batasan dan indikator objektif terkait kebolehan meninggalkan atau mengganti puasa.
Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh al rukhsah menjadi dasar pemberian dispensasi. Syariat mengedepankan keselamatan dan menolak kemudharatan, sehingga mahasiswa yang kondisi medisnyadapat memburuk apabila berpuasa berhak mendapatkan rukhsah berupa tidak berpuasa, mengganti di hari lain, atau dalam kasus membayar fidyah. Disamping itu, penelitian menemukan bahwa Sebagian mahasiswa memahami bahwa kerangka fikih yang membolehkan keringanan sehingga mulai memahami rukhsah puasa yang dianjurkan dalam kondisi medis tertentu. Diperlukannya juga edukasi fikih Kesehatan di lingkungan kampus untuk meningkatkan literasi keagamaan dan kesehatan, sehingga mahasiswa mampu mengambil Keputusan ibadah yang tepat, seimbang, dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun kebutuhan medis mereka.
Abstract:Artikel ini menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia. Dengan pertumbuhan bank syariah yang pesat, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, DPS menjadi…
jadi lembaga yang krusial untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan administrasi, tetapi juga mencakup pemberian fatwa, nasihat, dan pengarah terhadap inovasi produk. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh DPS, seperti keterbatasan tenaga ahli dan kompleksitas produk keuangan, serta solusi yang dapat diimplementasikan, termasuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPS berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Dengan demikian, DPS berperan sebagai pilar utama dalam keberlangsungan dan kredibilitas bank syariah di Indonesia, yang diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika pasar dan regulasi yang ada.
Abstract:Mahar merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan Islam yang memiliki legitimasi normatif dalam Al-Qur’an dan hadis. Namun, dalam praktik sosial, mahar sering dipahami sebatas simbol formal yang cenderung konsumtif…
mtif dan kurang memberi dampak jangka panjang bagi keberlangsungan rumah tangga. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mahar produktif dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (library research), didukung dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-hukum. Sumber data terdiri dari Al-Qur’an, hadis, literatur fiqh klasik dan kontemporer, regulasi hukum positif Indonesia, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar produktif memiliki dasar hukum yang sah dalam fiqh karena memenuhi syarat māl mutaqawwim. Praktiknya dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah di Minangkabau, ternak di NTB, dan peralatan usaha di Jawa. Mahar produktif terbukti memberikan dampak positif berupa pemberdayaan ekonomi istri, penguatan ketahanan rumah tangga, serta kontribusi dalam menekan angka perceraian akibat faktor ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan budaya yang memandang mahar sebagai simbol semata. Dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, mahar produktif lebih selaras dengan tujuan syariat karena menghadirkan maslahat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mahar produktif memiliki prospek sebagai bagian dari ijtihad kontemporer hukum keluarga Islam, yang dapat dikembangkan melalui fatwa, regulasi, dan edukasi masyarakat, sehingga mendukung pembaharuan hukum Islam di Indonesia tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.
Abstract:Interfaith marriage is a classic yet ever-relevant issue in Islamic family law. This study aims to examine the legal status of interfaith marriage in Islamic family law through classical and contemporary fiqh perspectives,…
s, as well as its arrangement in the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, referring to authoritative classical tafsir and fiqh works such as Jami' al-Bayan by al-Tabari, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an by al-Qurtubi, Tafsir Ibn Kathir, al-Umm by Imam al-Shafi'i, and al-Mughni by Ibn Qudamah, as well as contemporary works such as Fiqh al-Sunnah by Sayyid Sabiq and the works of Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradawi. The findings indicate that classical jurists unanimously prohibit the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man and the marriage of a Muslim man to a polytheist (mushrik) woman, but differ regarding the marriage of a Muslim man to a woman of the People of the Book (Ahl al-Kitab). Meanwhile, the KHI takes a stricter stance by prohibiting all forms of interfaith marriage, in line with the principle of preventing harm (sadd al-dhari'ah) and the MUI Fatwa of 2005. This study concludes that the KHI represents a contextualization of fiqh adapted to the conditions of Indonesian society.
Abstract:In the era of artificial intelligence (AI), the rise of pornographic deepfakes poses a serious threat to human dignity, privacy, and social stability. This phenomenon exploits deep learning technology to manipulate individuals’…
iduals’ faces into non-consensual pornographic content, often targeting women and public figures. This paper examines the ethics of Ibn Miskawayh, a 10th-century Muslim philosopher, specifically the concept of hifz al-nasl (preservation of lineage) as one of the five maqasid al-shari’a (Islamic principles), to address this issue. Hifz al-nasl emphasizes the protection of human lineage, including family honor, women’s dignity, and social integrity, which are relevant to the psychological damage, trauma, and moral degradation caused by deepfakes. Through an analysis of the texts Tahdhib al-Akhlaq and Al-Fauz al-Asghar, this concept is outlined as a preventive and curative principle: prevention through strengthening individual morals and regulating technology, and treatment through restorative justice. Ibn Miskawayh combines Aristotelian philosophy with Islam, making hifz al-nasl a collective obligation to maintain the balance of the soul (nafs) and society. Its applications to deepfakes include: (1) ethical use of AI based on piety and ‘adl; (2) legal regulations that protect privacy as an extension of preserving lineage; and (3) moral education to build digital resilience. This study concludes that Ibn Miskawaih’s approach offers a holistic framework, integrating spiritual, ethical, and legal dimensions, that is more adaptive than technological solutions alone. Recommendations include the development of contemporary fatwas and ethical AI platforms for the digital age.
Abstract:This study aims to analyze and formulate a concept of Islamic legal protection for crypto investors in responding to the dynamics of digital crimes within virtual currency transactions. Departing from the rapid development…
nt of blockchain technology and the recognition of crypto assets as tradable commodities in Indonesia, this research identifies a normative ambiguity between positive law and religious fatwas, particularly concerning the permissibility and legal legitimacy of cryptocurrencies from a sharia perspective. The inherent characteristics of crypto assets-namely volatility, speculative tendencies, and vulnerability to digital crimes such as hacking, fraud, market manipulation, and money laundering-generate significant risks for Muslim investors. Within the framework of fiqh al-muʿāmalāt and maqāṣid al-sharīʿah, especially the principle of ḥifẓ al-māl (protection of wealth), this study asserts that investor protection constitutes not merely a regulatory necessity but an integral dimension of the higher objectives of Islamic law in safeguarding justice, transparency, and economic welfare. Methodologically, this research employs a normative-maqāṣidī approach through an interdisciplinary analysis integrating Islamic jurisprudence, national positive law, and the study of digital financial technology. The focus of the inquiry is directed toward identifying the typologies of digital crimes within the crypto ecosystem, evaluating the effectiveness of national regulations and religious fatwas, and formulating a model of Islamic legal protection that is preventive, corrective, and educational in nature. The expected outcome of this dissertation is the construction of a conceptual framework of ḥimāyah al-mustatsmir (investor protection) grounded in maqāṣid al-sharīʿah, adaptive to the digital era, and strengthened through synergy among the state, financial authorities, and fatwa institutions. Accordingly, this study contributes not only to the advancement of contemporary fiqh al-muʿāmalāt discourse but also offers an applicable normative framework for the development of a secure, equitable, and sustainable sharia-based digital economic system.