Search Articles & Publications

Showing 1035 articles found for "Tahun"

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Kepailitan Perusahaan

Hidayah, Nurul, Amanda, Aprilia, Az – Jahra , Syabrina, Dinda Rahmayanti, Selvia
Abstract: Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada… a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Tidak Memenuhi Standar SNI

Tasmi Rahayu, Rina Arum Prastyanti, Aryono
Abstract: Sektor minyak dan gas  merupakan salah satu sektor yang sangat penting.Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi  yang tinggi  menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti… ti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharaannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.

Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan

Nurul Hidayah, Syabrina Az-Jahra, Aprillia Amanda, Karina Yunitasari
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus… s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.

Analisis Perbandingan Metode SMART dan MOORA dalam Pemilihan Calon Mustahiq di Masjid Nur-Hadi

Aprianto, M. Sura, M. Handika, Juliantika, Rozi, Sitorus Pane, Siti Fatimah, Natasya, Tri Adetia, Afrisawati, Afrisawati
Abstract: Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pengelolaan zakat. Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem pendukung keputusan untuk memilih calon mustahiq… ustahiq zakat secara efektif dan adil di Masjid Nur-Hadi di kelurahan Dadimulyo, Lingkungan 2, Kisaran, Sumatera Utara, menggunakan metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) dan MOORA (Multi-Objective Optimization on The Basis of Ratio Analysis). Tahap penelitian melibatkan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lima kriteria digunakan dalam penelitian ini, termasuk pendapatan, jumlah tanggungan, tempat tinggal, kriteria khusus, dan kondisi kesehatan. Data mustahiq zakat fitrah tahun 2024 digunakan untuk analisis sebanyak 10 data. Hasil perankingan dari kedua metode tersebut kemudian dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh panitia zakat Masjid Nur-Hadi. Melalui metode SMART, sistem memberikan peringkat terbaik kepada alternatif yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Metode SMART menunjukkan potensi untuk digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan zakat yang lebih efisien dan adil.    

E-CRM Untuk Mendorong Loyalitas Pelanggan Di Toko Tuah Bunda

Natasya, Dea, Risnawati, Risnawati, Apridonal M, Yori
Abstract: Toko Tuah Bunda adalah salah satu toko yang bergerak dibidang penjualan pakaian yang menjual beberapa macam jenis produk seperti gamis, oneset, tunik, dress, dan rok. Pada operasionalnya, Toko Tuah Bunda mengalami penurunan… nan jumlah penjualan pakaian sejak 2 tahun belakangan yang sangat berdampak pada pendapatan yang diperoleh. Selain itu, pencatatan penjualan masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel, saat transaksi jual beli perhitungan jumlah produk dan harga masih menggunakan media kalkulator sehingga terdapat resiko terjadinya kesalahan dan memakan cukup banyak waktu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menerapkan sistem e-CRM yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman framework codeigniter dan MySQL sebagai database server maka dapat mendorong loyalitas pelanggan di dan membantu Toko Tuah Bunda mendapatkan pelanggan yang lebih banyak sekaligus mempertahankan pelanggan dengan berbagai fitur dan promo yang tersedia