Abstract:This study investigates the relationships between tax audit intensity, the probability of fraud detection, and tax evasion while examining the moderating role of tax officials' service. The research reveals that tax audit…
t intensity significantly reduces tax evasion, confirming its effectiveness as a deterrent. However, the hypothesis regarding the probability of fraud detection's impact on tax evasion was rejected, indicating that the likelihood of detection does not directly influence taxpayer behavior in this context. Additionally, the study found no significant moderating effect of tax officials' service on the relationship between tax audit intensity, fraud detection probability, and tax evasion. These findings suggest that while audit intensity is crucial for enhancing compliance, the quality of service provided by tax officials does not substantially alter taxpayer responses to enforcement measures. The results underscore the need for tax authorities to prioritize strengthening audit processes and detection mechanisms while recognizing that service quality, though important for building long-term trust, may not significantly influence immediate compliance behavior. Future research should explore other moderating factors that could impact taxpayer decisions in varying economic and cultural contexts.
Abstract:Pematang Johar, sebuah desa yang berkembang pesat di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat akibat alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau,…
, dan genangan air yang berulang pada musim hujan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkenalkan revitalisasi infrastruktur hijau sebagai solusi inovatif untuk memperkuat ketahanan lingkungan di tingkat lingkungan permukiman. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, koordinasi dengan aparat desa, sosialisasi partisipatif, demonstrasi praktis pembuatan lubang resapan biopori, sumur resapan, dan taman hujan, serta evaluasi melalui instrumen pretest-posttest. Kegiatan diikuti oleh 42 peserta yang terdiri dari perangkat desa, anggota karang taruna, dan ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor pemahaman rata-rata peserta secara signifikan, dari 40% sebelum kegiatan menjadi 84% setelah kegiatan, serta peserta menunjukkan minat yang tinggi untuk menerapkan teknik tersebut secara mandiri. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa intervensi infrastruktur hijau yang murah dan partisipatif dapat ditransfer secara efektif kepada masyarakat serta berkontribusi menurunkan risiko banjir sekaligus memulihkan fungsi ekologis di skala lingkungan permukiman.
Pematang Johar, a rapidly developing village in Labuhan Deli Subdistrict, Deli Serdang Regency, North Sumatra, faces increasing environmental pressure from land-use conversion, reduced green open space, and recurrent waterlogging during the rainy season. This community service activity aimed to introduce green infrastructure revitalization as an innovative approach to strengthen local environmental resilience. The method consisted of preparation, coordination with village authorities, participatory outreach (sosialisasi), practical demonstration of biopore infiltration holes, recharge wells, and rain gardens, and evaluation through pretest-posttest instruments. The activity involved 42 participants consisting of village officials, youth organization members, and housewives. Results showed a substantial increase in participants' average understanding score, from 40% before the activity to 84% afterward, and participants expressed strong interest in applying the techniques independently. The activity concludes that low-cost, participatory green infrastructure interventions can be effectively transferred to communities and contribute to reducing flood risk while restoring ecological function at the neighborhood scale.
Abstract:Akselerasi teknologi informasi memicu adanya kesenjangan digital (digital divide) di tingkat pedesaan akibat rendahnya literasi teknologi pada masyarakat non-produktif dan aparatur desa. Program Pengabdian kepada Masyarakat…
kat (PKM) ini bertujuan mengatasi kendala operasional perangkat digital, kerentanan siber, serta mengoptimalkan administrasi publik di Desa Perapat Janji, Sumatera Utara. Melalui pendekatan Community-Based Education, program diwujudkan lewat dua klaster utama: Digital Literacy Academy untuk warga umum serta E-Government Literacy Workshop bagi aparatur desa. Hasil evaluasi menunjukkan dampak kuantitatif yang signifikan. Skor rata-rata literasi digital masyarakat umum melonjak sebesar 85,4%, naik dari nilai pre-test 42,5 menjadi 78,8 pada post-test. Sementara itu, kompetensi psikomotorik aparatur desa meningkat dari 48,0 menjadi 87,5, dengan tingkat keberhasilan 100% dalam pengarsipan berbasis cloud. Program ini berhasil mempercepat transformasi desa menjadi lebih cakap digital serta meningkatkan efisiensi layanan sosial kedesaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
The acceleration of information technology has triggered a significant digital divide in rural areas due to low digital literacy among non-productive communities and village officials. This Community Service (PKM) program aimed to overcome operational digital device limitations, cyber vulnerabilities, and sub-optimal public administration services in Perapat Janji Village, North Sumatra. Utilizing a Community-Based Education approach, the project implemented two main initiatives: the Digital Literacy Academy for the general public and the E-Government Literacy Workshop for village officials. The evaluation showed significant quantitative impacts. The general public's average digital literacy score jumped by 85.4%, increasing from a pre-test score of 42.5 to 78.8 in the post-test. Meanwhile, the psychomotor competence of village officials rose from 48.0 to 87.5, achieving a 100% success rate in cloud-based digital archiving. This program successfully accelerated rural transformation toward digital proficiency and enhanced the efficiency of adaptive village social services.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan service recovery dalam jasa pelayanan teknik di BBSPJIA serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala…
konsistensi waktu layanan, kesenjangan komunikasi, dan belum eksplisitnya kebijakan service recovery meskipun capaian kepuasan pelanggan tergolong tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penguatan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service recovery telah berjalan melalui penanganan keluhan, penjelasan teknis, pengecekan ulang, dan penyesuaian layanan, tetapi masih bersifat prosedural dan belum terlembagakan sebagai kebijakan terstruktur. Hambatan utama meliputi asimetri komunikasi antara proses teknis dan pemahaman pelanggan, keterbatasan waktu akibat peningkatan beban layanan, serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Faktor pendukung utama adalah disposisi pelaksana yang responsif dan empatik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa service recovery pada pelayanan publik teknis ditentukan oleh interaksi antara kompleksitas teknis, kapasitas organisasi, dan kualitas interaksi manusia.
Abstract:Transformasi digital melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas Kota Batu, Kabupaten Bogor, yang semula bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, justru memunculkan paradoks berupa bottleneck…
sistemik dalam alur pelayanan klinis. Penelitian ini bertujuan menguji korelasi antara waktu tunggu sebagai indikator bottleneck dengan kepuasan pasien serta akurasi dan kelengkapan data rekam medis. Menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif korelasional dengan 379 responden (purposive/proportionate random sampling), data dikumpulkan melalui kuesioner Likert, observasi langsung, dan audit data RME periode Juli– Oktober 2025. Hasil menunjukkan korelasi negatif signifikan antara waktu tunggu dengan kepuasan pasien (Beta = −0,32; p < 0,01; R² = 0,21) dan antara waktu tunggu dengan akurasi data (r = −0,45; p < 0,05). Rata-rata durasi input RME mencapai 9,5 menit per pasien tanpa skrining awal, dengan puncak waktu tunggu 72 menit pada periode 08:31–09:30 WIB. Kondisi tekanan tinggi mendorong petugas melakukan plotting data yang mengancam integritas rekam medis. Penelitian menegaskan bahwa digitalisasi tanpa process re-engineering dan penyesuaian kapasitas SDM menjadikan teknologi sebagai beban administratif. Rekomendasi mencakup penyederhanaan antarmuka RME, demand management pada jam puncak, dan pengembangan sistem self-service skrining terintegrasi.
Abstract:This study examines the implementation of the Local Tax on Certain Goods and Services (PBJT) in hotels in Bogor Regency and its impact on Regional Original Revenue (PAD) after Law No. 1 of 2022. Using a quantitative approach…
oach based on Edward III’s model, the study analyzes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data from 684 respondents were analyzed using multiple linear regression. Results show PBJT significantly increases PAD (R²: 71.7%–76.0%; p < 0.001), with bureaucratic structure and resources as the most influential factors. However, challenges remain, including unclear communication, limited resources, and low taxpayer compliance. Strengthening institutional capacity, improving coordination, and enhancing taxpayer compliance are recommended to optimize PAD.
Abstract:This study explores the implementation of Green Technology (Greentech) in the dual domains of administrative management and pedagogical processes within Islamic education institutions (madrasahs, Islamic schools, and pesantren).…
antren). It investigates the potential of Greentech—encompassing energy-efficient hardware, paperless systems, cloud computing, digital learning platforms, and IoT-based resource monitoring—to reduce environmental impact while enhancing operational efficiency and learning outcomes. Employing a mixed-methods sequential explanatory design, the research first surveyed a broad sample of institutions to map adoption levels, followed by in-depth case studies of early adopters. Findings indicate significant potential for reducing carbon footprint and operational costs through virtualization of services, e-learning integration, and smart facility management. However, major challenges persist, including high initial investment, digital literacy gaps among educators, concerns over technology's influence on traditional Islamic pedagogy (talaqqi), and inadequate technological infrastructure. The study concludes that a strategic, values-driven approach aligning Greentech adoption with maqashid sharia (particularly hifdz al-mal/resource preservation) is crucial. It presents a phased integration model that prioritizes technologies offering both environmental and educational benefits, advocating for a balanced fusion of technological efficiency and the preservation of relational, character-based Islamic learning.
Abstract:Transformasi digital dalam sektor publik bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan birokrasi yang lambat dan berbelit. Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi M-Paspor sebagai instrumen…
strumen strategis E-Government guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan dokumen perjalanan RI. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak implementasi M-Paspor terhadap dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL) yang meliputi Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap realitas ganda: M-Paspor berhasil meningkatkan dimensi Assurance (transparansi biaya) dan Responsiveness (efisiensi waktu tatap muka), namun mengalami degradasi serius pada dimensi Reliability akibat instabilitas infrastruktur teknis dan Empathy karena eksklusi digital terhadap kelompok lansia. Kesimpulannya, teknologi M-Paspor telah mengubah lanskap pelayanan menjadi lebih modern, namun belum sepenuhnya mencapai standar pelayanan prima (service excellence) karena hambatan teknis yang persisten dan kurangnya desain yang inklusif.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
Abstract:Increasing competition among educational institutions requires Islamic schools and madrasahs to adopt strategies that go beyond promotional activities and focus on strengthening institutional governance and value creation.…
n. This article aims to conceptually examine holistic marketing as a governance-based strategy for enhancing the competitiveness of Islamic educational institutions. This study employs a qualitative approach using library research by critically reviewing scholarly books and journal articles related to holistic marketing, educational service marketing, and Islamic education management. The findings indicate that holistic marketing encompassing internal marketing, external marketing, relationship marketing, and performance marketing can foster sustainable competitive advantage for Islamic educational institutions. This approach ensures consistency between Islamic values, educational service quality, and public trust. Therefore, holistic marketing can be positioned as a strategic governance framework for Islamic schools and madrasahs in strengthening value-based competitiveness.