Abstract:Akreditasi adalah pengakuan atas mutu pelayanarumah sakit setelah rumah sakit dinilai sesuai dengan standar akreditasi. Standar akreditasi merupakan pedoman yang memuat tingkat pencapaian yang harus dipenuhi rumah sakit…
untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan riview berkas rekam medis di Rumah Sakit Khusus Bedas Hasta Husada sudah sesuai standar manajemen (MRMIK 8.4). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Rumah Sakit Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen. . Populasi pada penelitian ini diambil dari berkas rekam medis rawat inap pada bulan Maret 2024 dan didapatkan sebanyak 83 sampel yang diambil dari populasi sebanyak 490. Hasil penelitian ketidaktepatan waktu pengembalian terdapat 37,3%, pada riview ketidaklengkapan penulisan identitas yaitu: 14,5% terdapat 12 BRM pada formulir Assesment Awal Medis, Assesment Awal Keperawatan 10,8% terdapat 9 BRM, CPPT 15,6% terdapat 13 BRM, Ringkasan Pulang Pasien 1,2% terdapat 1 BRM, yang mencapai lengkap terdapat 1 formulir yaitu General Consent mencapai 100%. Pada riview pengisian tanggal dan waktu yaitu : Assesment Awal Medis 24% terdapat 20 BRM, Assesment Awal Keperawatan 12% terdapat 10 BRM, Ringkasan Pulang Pasien 17% terdapat 14 BRM, yang mencapai lengkap terdapat 1 formulir yaitu CPPT mencapai 100% dan Pada riview ketepatan penulisan rekam medis yaitu : Assesmen Awal Medis 6,02% terdapat 5 BRM, Assesmen Awal Keperawatan 10,8% terdapat 9 BRM, CPPT 7,2% terdapat 6 BRM, Ringkasan Pulang Pasien 2,4% terdapat 2 BRM, yang mencapai lengkap terdapat 1 formulir yaitu General Consent mencapai 100%.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih terjadi presentasi tertinggi yaitu ketidaktepatan waktu pengembalian sebesar 37,3%, ketidaklengkapan penulisan identitas pada formulir sebesar 15,5%, ketidaklengkapan pengisian tanggal dan waktu penulisan pada formulir sebesar 15,6%, ketidaktepaatan koreksi penulisan rekam medis pada formulir sebesar 10,8%
Abstract:Illegal fishing sebagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau melawan hukum merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum…
um pidana illegal fishing di perairan Maluku dan kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan selanjutnya analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku menggunakan UU Perikanan yang menjadi payung hukum penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perumusan peraturan hukum pidana yang lebih baik, tentunya UU Perikanan sebagai Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law) memiliki sejumlah kelemahan. Untuk itu kebijakan penanggulangan iilegal fishing di perairan Maluku juga membutuhkan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana) seperti adanya sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum praktek illegal fishing atau penggunaan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti budaya sasi laut dalam meminimalisir praktek illegal fishing. Dibutuhkan adanya pendekatan yang integral yakni keterpaduan atau keserampakan pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di perairan Maluku.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pelecehan seksual dalam konteks pendidikan, khususnya pada sekolah Islam. Metode yang peneliti gunakan adalah library research, yang mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis…
enganalisis literatur yang relevan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelecehan seksual pada sekolah Islam, dampaknya terhadap korban, serta strategi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada penurunan yang signifikan terhadap kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma berat, depresi, bahkan tekad untuk bunuh diri dari korban. Sekolah-sekolah bahkan sekolah Islam sekalipun wajib menerapkan strategi atau program yang dapat mencegah timbulnya kasus pelecehaan seksual seperti melalui program seks edukasi yang mana sekolah memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk dapat mengetahui sejak dini tanda pelecehan seksual dan pelatihan asertif. Melalui program tersebut juga peserta didik diajarkan keterampilan membela diri ketika akan dilecehkan, sehingga program ini dapat membantu mencegah dan menanggulangi terjadinya kasus pelecehan seksual di sekolah Islam.
Abstract:The conclusion of this study indicates that the implementation of offensive and defensive strategies in the Sub-District Office has proceeded adequately. Evaluation of offensive strategy indicators, such as the approach…
among colleagues, shows a significant improvement. Although it is already quite good, further improvement is necessary, especially in terms of employees giving warnings to colleagues who violate rules. The family approach has also positively contributed to efforts to prevent bureaucratic pathologies. The weekly evaluations conducted by the section head with the team can be seen as a proactive step in maintaining performance quality. Although it is already quite good, there is a need for improvement to make these evaluations more effective in preventing and addressing violations. On the defensive strategy side, implementing mild sanctions in the form of written warnings has been effective. These sanctions are given to employees who violate rules, such as being absent without notice for 6 to 10 days. Moderate and severe sanctions have also been well implemented when needed, indicating readiness to respond to more serious violations. Overall, offensive and defensive strategies in the Sub-District Office of Pitumpanua are already quite good, but continuous improvement is needed to ensure their effectiveness in dealing with various situations and cases of bureaucratic pathologies in the future.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penerapan konsep kekongruenan dalam teori bilangan untuk merekonstruksi motif kain tradisional Indonesia, seperti batik dan sasirangan, melalui pendekatan etnomatematika. Tujuan utama adalah membangun…
ngun model matematis berupa fungsi kongruen yang menghasilkan pola berulang menyerupai motif budaya lokal. Penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur terkait kekongruenan dan analisis bentuk motif kain. Selanjutnya, fungsi kongruen dikembangkan dan divisualisasikan menggunakan Python dalam bentuk grid berwarna. Hasil menunjukkan bahwa berbagai motif, seperti motif Patah, Tembokan, Bayam Raja, dan Hiris Gagatas, dapat direpresentasikan secara matematis melalui fungsi kongruen dengan berbagai syarat, termasuk pemodelan piecewise dan penggunaan pusat modular. Dengan pendekatan ini, warisan budaya dapat dikaji dan dilestarikan menggunakan perspektif matematika modern. Penelitian ini membuktikan bahwa konsep kekongruenan tidak hanya relevan dalam kajian matematis, tetapi juga berpotensi besar dalam bidang seni dan budaya.
Abstract:Pematang Johar, sebuah desa yang berkembang pesat di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat akibat alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau,…
, dan genangan air yang berulang pada musim hujan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkenalkan revitalisasi infrastruktur hijau sebagai solusi inovatif untuk memperkuat ketahanan lingkungan di tingkat lingkungan permukiman. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, koordinasi dengan aparat desa, sosialisasi partisipatif, demonstrasi praktis pembuatan lubang resapan biopori, sumur resapan, dan taman hujan, serta evaluasi melalui instrumen pretest-posttest. Kegiatan diikuti oleh 42 peserta yang terdiri dari perangkat desa, anggota karang taruna, dan ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor pemahaman rata-rata peserta secara signifikan, dari 40% sebelum kegiatan menjadi 84% setelah kegiatan, serta peserta menunjukkan minat yang tinggi untuk menerapkan teknik tersebut secara mandiri. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa intervensi infrastruktur hijau yang murah dan partisipatif dapat ditransfer secara efektif kepada masyarakat serta berkontribusi menurunkan risiko banjir sekaligus memulihkan fungsi ekologis di skala lingkungan permukiman.
Pematang Johar, a rapidly developing village in Labuhan Deli Subdistrict, Deli Serdang Regency, North Sumatra, faces increasing environmental pressure from land-use conversion, reduced green open space, and recurrent waterlogging during the rainy season. This community service activity aimed to introduce green infrastructure revitalization as an innovative approach to strengthen local environmental resilience. The method consisted of preparation, coordination with village authorities, participatory outreach (sosialisasi), practical demonstration of biopore infiltration holes, recharge wells, and rain gardens, and evaluation through pretest-posttest instruments. The activity involved 42 participants consisting of village officials, youth organization members, and housewives. Results showed a substantial increase in participants' average understanding score, from 40% before the activity to 84% afterward, and participants expressed strong interest in applying the techniques independently. The activity concludes that low-cost, participatory green infrastructure interventions can be effectively transferred to communities and contribute to reducing flood risk while restoring ecological function at the neighborhood scale.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan service recovery dalam jasa pelayanan teknik di BBSPJIA serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala…
konsistensi waktu layanan, kesenjangan komunikasi, dan belum eksplisitnya kebijakan service recovery meskipun capaian kepuasan pelanggan tergolong tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penguatan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service recovery telah berjalan melalui penanganan keluhan, penjelasan teknis, pengecekan ulang, dan penyesuaian layanan, tetapi masih bersifat prosedural dan belum terlembagakan sebagai kebijakan terstruktur. Hambatan utama meliputi asimetri komunikasi antara proses teknis dan pemahaman pelanggan, keterbatasan waktu akibat peningkatan beban layanan, serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Faktor pendukung utama adalah disposisi pelaksana yang responsif dan empatik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa service recovery pada pelayanan publik teknis ditentukan oleh interaksi antara kompleksitas teknis, kapasitas organisasi, dan kualitas interaksi manusia.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berulangnya pencemaran Sungai Cikeas di tengah keberadaan regulasi pengendalian pembuangan air limbah. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembuangan air limbah,…
mbah, mengidentifikasi hambatan utama, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Sungai Cikeas, Kabupaten Bogor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pengawas lingkungan, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta komunitas lingkungan. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dan diperkaya perspektif partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian pencemaran, tetapi belum optimal. Hambatan utama mencakup komunikasi kebijakan yang masih formalistik, keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, penegakan hukum yang belum konsisten, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Data kualitas air tahun 2021–2024 memperlihatkan fluktuasi TSS, BOD, COD, DO, dan fecal coliform, yang menandakan tekanan pencemaran domestik dan industri masih kuat. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan dengan bukti kualitas air untuk menegaskan kebutuhan model pengendalian pencemaran yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis data. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada penguatan komunikasi, kapasitas pengawasan, integrasi kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Abstract:Stunting tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang multidimensional dan penurunannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti koordinasi…
inasi atau layanan, tetapi jarang menempatkan kebijakan stunting sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan stunting di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan menggunakan kerangka George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sejak November 2025 pada perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan terpilih. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan keluarga, dan intervensi berbasis siklus kehidupan. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena pesan kebijakan belum dipahami merata oleh keluarga, sumber daya dan kader terbatas, komitmen pelaksana bervariasi, dan koordinasi antarlembaga masih tumpang tindih. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kebijakan stunting di wilayah perkotaan bekerja sebagai sistem perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi efektivitasnya bergantung pada sinergi kapasitas birokrasi dan partisipasi keluarga.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor. Penyalahgunaan narkoba…
di Kabupaten Bogor menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan, Bakesbangpol berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberdayakan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk menggali data dari pelaksana kebijakan serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi penanggulangan narkoba di masa depan.