Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik pinjaman online sebagai bagian dari keuangan digital kontemporer yang menimbulkan hukum dalam Islam, terutama terkait riba, keadilan akad, dan perlindungan terhadap…
ap pihak pemberi pinjaman. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hukum pinjaman online dalam Islam kontemporer dan bagaimana tafsir serta fikih memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar praktik tersebut tidak bergeser dari boleh menjadi haram. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pinjaman online serta menjelaskan batas-batas fikih muamalah yang menentukan kebolehannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis perpustakaan penelitian dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan pendapat ulama tahun 2020–2025. Pendekatan teori yang digunakan adalah mazhab tafsir fikih reformatif untuk membaca ulang konsep riba dalam konteks transaksi digital modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online pada dasarnya boleh sebagai bentuk muamalah, tetapi menjadi haram apabila mengandung riba, gharar, tadlis, dharar, zhulm, biaya tersembunyi, dan pengumpulan yang eksploitatif. Oleh karena itu, kebolehan pinjaman online bersifat bersyarat, yakni mensyaratkan akad yang jelas, transparansi biaya, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap martabat peminjaman dalam transaksi digital modern.
Abstract:Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan tingkat…
kat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat yang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui penyusunan regulasi internal, pemanfaatan platform digital, serta pelibatan pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi strategi digital, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan komunikasi publik sebagai solusi implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada strategi adaptif dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian implementasi kebijakan publik serta implikasi praktis bagi peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.
Abstract:Jalan Trans Kalimantan merupakan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer dan berperan penting sebagai penghubung antarwilayah di Kalimantan. Salah satu segmen yang memiliki aktivitas lalu lintas tinggi berada…
pada KM 17+000 sampai KM 25+000 di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Ruas jalan ini menjadi akses utama menuju Pelabuhan Feri Mintin serta kawasan permukiman di sekitarnya sehingga menimbulkan potensi konflik lalu lintas yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting jalan, menganalisis tingkat kecelakaan lalu lintas, menentukan lokasi rawan kecelakaan (black site), serta memberikan rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan eksploratif melalui pengumpulan data primer berupa survei kondisi geometrik jalan, marka, rambu, penerangan, serta volume lalu lintas, dan data sekunder berupa data kecelakaan lalu lintas periode 2021–2025 yang diperoleh dari Polres Pulang Pisau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut tercatat 30 kejadian kecelakaan yang didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan ringan. Berdasarkan analisis Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK) dan Upper Control Limit (UCL), segmen KM 23+500 sampai KM 24+000 teridentifikasi sebagai lokasi dengan tingkat kecelakaan tertinggi dan menjadi prioritas penanganan. Faktor dominan penyebab kecelakaan meliputi tingginya volume lalu lintas, aktivitas keluar-masuk kendaraan, kondisi geometrik jalan yang bervariasi, serta fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal.
Abstract:Pemanfaatan sistem informasi dalam pemerintahan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Pemerintah daerah dituntut mampu mengolah data yang dihasilkan dari aplikasi…
kasi layanan publik menjadi informasi yang ringkas, akurat, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Pemerintah Kabupaten Batubara telah mengembangkan aplikasi SIBAHAGIA (Sistem Informasi Batubara Harus Giat Inovasi) sebagai salah satu inovasi daerah yang menghasilkan data terkait aktivitas dan partisipasi digital masyarakat. Namun, data tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam bentuk informasi strategis untuk mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya pada program literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan informasi pemerintah daerah serta merancang dashboard sistem informasi literasi digital berbasis data aplikasi SIBAHAGIA. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kebutuhan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah, perancangan dashboard menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC), serta pemodelan visualisasi informasi yang mengacu pada indikator kinerja utama (Key Performance Indicators). Hasil penelitian berupa rancangan dashboard yang menyajikan informasi literasi digital secara terintegrasi, meliputi tingkat penggunaan aplikasi, sebaran pengguna, dan capaian program literasi digital. Rancangan dashboard ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Batubara dalam melakukan monitoring dan evaluasi program literasi digital secara lebih efektif, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah berbasis dashboard.
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh kombinasi pakan pelet komersial dan Wolffia arrhiza terhadap performa pertumbuhan benih ikan nila salin (Oreochromis niloticus) pendederan II. Metode penelitian menggunakan…
rancangan acak lengkap (RAL) dengan empat perlakuan rasio pelet dan wolffia: Kontrol (100:0), A (85:15), B (75:25), dan C (65:35). Hasil menunjukkan bahwa pemberian pakan kombinasi berpengaruh nyata (P < 0,05) terhadap pertumbuhan bobot mutlak dan pertumbuhan panjang mutlak, namun tidak berpengaruh nyata (P > 0,05) terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR). Penurunan performa pertumbuhan pada pakan kombinasi dibandingkan kontrol diduga akibat hambatan serat kasar (selulosa) dinding sel wolffia serta pengalihan energi pakan untuk proses osmoregulasi di media payau (6 ‰) dan adaptasi terhadap fluktuasi amonia (0,4-0,8 mg/l). Rasio konversi pakan (FCR) cenderung meningkat seiring bertambahnya proporsi wolffia, dengan nilai terbaik pada Kontrol (1,5) diikuti Perlakuan A (2,4). Meskipun terjadi penurunan efisiensi pakan, tingkat kelangsungan hidup tetap stabil dan tidak berbeda nyata pada kisaran 79-88%. Penelitian menyimpulkan bahwa Perlakuan A (substitusi 15% wolffia) merupakan dosis paling efektif yang mampu menyokong pertumbuhan dengan performa panjang mutlak yang secara statistik setara dengan kontrol, sehingga berpotensi sebagai alternatif pakan pendorong efisiensi biaya.
Abstract:Kaidah fiqh "لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka)…
pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (fawda). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) dan Jam'iyyah (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.
Abstract:Pembangunan daerah berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan politik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
analisis integrasi latar belakang pendidikan Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya dalam membentuk orientasi pembangunan daerah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran kebijakan publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan Audy Joinaldy berperan dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif, transformasional, dan berbasis kolaborasi, yang tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah yang menekankan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan ekonomi lokal. Integrasi antara pendidikan dan praktik kepemimpinan politik tersebut mendorong terbentuknya orientasi pembangunan daerah yang inklusif dan berjangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam kajian kepemimpinan politik daerah dengan menegaskan peran pendidikan sebagai faktor strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Abstract:Pemanfaatan pekarangan rumah merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di wilayah perkotaan yang mengalami keterbatasan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik…
ik pemanfaatan pekarangan rumah di Kelurahan Srimeranti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, melalui studi kasus terhadap seorang petani bernama Iwan Setiawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pekarangan telah dilakukan narasumber selama kurang lebih lima tahun dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti jambu, anggur, kelengkeng, cabai, nangka, matoa, dan tebu. Motivasi pemanfaatan pekarangan meliputi kebutuhan ekonomi, dorongan sosial melalui kegiatan yayasan Laz, serta keinginan menambah pengetahuan dalam bidang pertanian. Pemanfaatan pekarangan memberikan manfaat ekonomi melalui penghematan biaya konsumsi, manfaat ekologis berupa peningkatan kualitas lingkungan, serta manfaat sosial melalui distribusi hasil panen kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, beberapa kendala turut dihadapi, seperti mahalnya harga pupuk, keterbatasan sarana produksi, dan minimnya dukungan pemerintah. Meskipun demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan pekarangan memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Peningkatan dukungan pemerintah dan pendampingan teknis diperlukan agar program pemanfaatan pekarangan dapat berkembang lebih optimal di masa mendatang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi lokal di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, menggunakan kerangka Teori Pemberdayaan…
an Masyarakat Ife dan Tesoriero (2006). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 15 pelaku UMKM, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM berbasis keluarga—seperti pedagang makanan ringan, usaha rumahan kuliner, kios kelontong, dan jasa pencucian motor—memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Rp2–5 juta/bulan pelaku utama; Rp500.000–Rp1 juta/bulan pekerja paruh waktu), penyediaan lapangan kerja informal (remaja, ibu rumah tangga: 15–20 jam/minggu), penguatan aktivitas perekonomian lokal melalui cash flow harian Rp150.000–Rp300.000 dan efek multiplier 20–30% terhadap PDB lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga tanpa ketergantungan total pada bantuan eksternal.UMKM ini meningkatkan perputaran ekonomi melalui transaksi harian dan rantai pasok lokal, konsisten dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja 25% di Riau (Suharno & Khamal, 2025). Namun, penelitian juga menemukan hambatan struktural seperti keterbatasan modal (akses bantuan hanya 15–20% pelaku), rendahnya pemanfaatan teknologi pemasaran digital, minimnya pelatihan manajerial, dan tingginya persaingan informal serta shock eksternal.Temuan ini menegaskan UMKM sebagai pilar pemberdayaan bottom-up, namun memerlukan dukungan berkelanjutan melalui pelatihan wajib, akses kredit mikro (KUR), literasi digital, dan inkubator kelurahan untuk daya saing dan keberlanjutan usaha.
Abstract:Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan…
n meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.