Abstract:Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang efektivitas proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam konteks tersebut, kepala sekolah memiliki peran…
ran strategis sebagai pemimpin dan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta evaluasi sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kajian pustaka dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah artikel jurnal nasional berbahasa Indonesia yang terbit paling lambat tahun 2020 dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan, klasifikasi, dan sintesis temuan penelitian untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dan kecenderungan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan oleh kepala sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sangat menentukan efektivitas manajemen sarana dan prasarana, terutama dalam aspek perencanaan berbasis kebutuhan, koordinasi dalam pengadaan, pengawasan pemanfaatan, serta evaluasi dan pemeliharaan berkelanjutan. Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan kajian yang menunjukkan bahwa beberapa penelitian lebih menekankan aspek administratif dibandingkan peran kepemimpinan strategis kepala sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan.
Abstract:Integrasi teknologi digital ke dalam ranah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah memicu pergeseran paradigma yang mendalam dalam cara pendidik memahami proses belajar mengajar. Laporan penelitian ini menyajikan analisis…
komprehensif mengenai persepsi guru PAUD terhadap penggunaan media digital, dengan mengambil studi kasus di TKIT Sholahuddin Al Ayyubi, Sumedang. Melalui lensa psikologi perkembangan, laporan ini mengevaluasi bagaimana alat-alat digital memengaruhi domain kognitif, sosial-emosional, dan motorik anak pada fase krusial "Masa Emas." Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan teknik analisis data interaktif untuk mengeksplorasi narasi dan pengalaman nyata para pendidik di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa guru-guru di TKIT Sholahuddin Al Ayyubi memandang media digital sebagai instrumen ganda: sebagai katalisator motivasi dan literasi yang efektif, namun juga sebagai sumber risiko potensial terhadap perkembangan sosial dan kesehatan fisik anak. Berdasarkan perspektif sosiokultural Lev Vygotsky, media digital diidentifikasi mampu menyediakan scaffolding dalam Zone of Proximal Development (ZPD), khususnya melalui metode digital storytelling yang memperkaya kemampuan bahasa ekspresif. Namun, dari perspektif kognitif Jean Piaget, terdapat kekhawatiran mengenai kesesuaian konten digital dengan tahap pra-operasional anak yang masih membutuhkan interaksi konkret. Laporan ini juga menyoroti tantangan sistemik berupa keterbatasan literasi digital guru dan infrastruktur, serta upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui platform Sumedang Simpati Academy (SSA) untuk meningkatkan kompetensi digital pendidik. Kesimpulan dari laporan ini menekankan perlunya model integrasi teknologi yang seimbang, berpusat pada anak, dan didukung oleh kolaborasi erat antara sekolah dan orang tua guna memastikan bahwa penggunaan media digital selaras dengan tugas-tugas perkembangan anak yang holistik.
Abstract:Penelitian ini menganalisis peluang dan ancaman yang dihadapi sektor furnitur Indonesia dalam perdagangan internasional, dengan fokus pada Vietnam sebagai mitra dagang utama di kawasan ASEAN pada tahun 2025. Dengan menggunakan…
unakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini bersumber dari data primer Badan Pusat Statistik (BPS) serta data sekunder dari jurnal ilmiah dan laporan pemerintah. Data primer menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, total nilai ekspor furnitur Indonesia ke Vietnam mencapai $ 8.380.442,83, sedangkan nilai impor dari Vietnam mencapai $ 66.740.816,14. Hal ini mencerminkan defisit perdagangan sebesar sekitar $ 58,36 juta. Meskipun demikian, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif berupa ketersediaan kayu tropis berkualitas tinggi, tradisi desain budaya yang kaya, dan dukungan pemerintah yang terus meningkat. Ancaman utama meliputi persaingan ketat dari produsen Vietnam, inefisiensi logistik, dan hambatan birokrasi perdagangan. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia melakukan diversifikasi pasar di kawasan ASEAN, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat diplomasi ekonomi bilateral dengan Vietnam.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan publik dan distribusi kekayaan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian bertujuan mengkaji pengaruh kebijakan…
n keuangan publik dan distribusi kekayaan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Islam pada era tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif melalui berbagai sumber ilmiah dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Baitul Mal, pelaksanaan zakat, jizyah, dan kharaj, serta pembangunan infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan distribusi kekayaan yang dilakukan secara adil mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi umat. Selain itu, kebijakan para khalifah menunjukkan adanya sistem keuangan publik yang terorganisasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Studi literatur sistematis ini bertujuan untuk: (1) mensintesis dan menganalisis inkonsistensi temuan penelitian empiris mengenai efektivitas teori Fraud Pentagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan di Indonesia;…
; (2) mengidentifikasi sumber variasi hasil yang meliputi variasi operasionalisasi variabel, konteks penelitian, dan perbedaan metodologi; serta (3) mengembangkan dan mengusulkan seperangkat indikator operasional yang lebih komprehensif dan terstandarisasi untuk kelima elemen Fraud Pentagon berdasarkan konsolidasi tubuh literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data utama adalah 30 artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020-2025, yang telah dipetakan sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis konten tematik (thematic content analysis) dan sintesis naratif (narrative synthesis) untuk mengidentifikasi pola, kontradiksi, dan mengembangkan kerangka konseptual yang lebih kuat. Analisis mengungkap tiga temuan utama. Pertama, terdapat inkonsistensi hasil yang signifikan antar penelitian; misalnya, Financial Target (ROA) signifikan pada studi BUMN namun tidak signifikan pada sektor keuangan. Kedua, inkonsistensi ini bersumber dari: (a) variasi penggunaan proksi variabel (misal, Pressure diukur dengan ROA, leverage, atau perubahan aset), (b) pengaruh konteks spesifik (sektor, tata kelola), dan (c) perbedaan alat ukur kecurangan (F-Score, Beneish M-Score, studi kualitatif). Ketiga, sebagai kontribusi utama, penelitian ini berhasil mengembangkan 12 indikator Fraud Pentagon yang diperkaya dengan proksi empiris yang kuat dari literatur, seperti menambahkan frekuensi rapat dewan untuk Ineffective Monitoring dan kompleksitas kontrak untuk Nature of Industry. Kerangka indikator yang dikembangkan memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat sifat kontingensi teori Fraud Pentagon, serta implikasi praktis bagi regulator, auditor, dan dewan komisaris sebagai alat risk assessment yang lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan uji empiris lebih lanjut terhadap indikator yang dikembangkan dan integrasi pendekatan kuantitatif-kualitatif dalam penelitian mendatang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengendalian inflasi melalui zakat dan infak dalam sistem moneter syariah modern. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis tinjauan literatur, data sekunder dari…
i jurnal terkini (2019-2024) dikumpul melalui database seperti Google Scholar, disaring, dan dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan zakat meredistribusi kekayaan untuk mengendalikan inflasi demand-pull, sementara infak meningkatkan produktivitas pasokan melawan cost-push; bukti empiris Indonesia mengindikasikan potensi zakat Rp300 triliun per tahun menekan volatilitas CPI hingga 1-2%, dengan sistem syariah 40% lebih rendah volatilitasnya daripada konvensional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis peran uang dalam ekonomi Islam sebagai sarana mencapai keadilan sosial, dengan membandingkan pandangan konvensional melalui penekanan fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung…
sambil melarang komodifikasi uang. Pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka deskriptif-analitis digunakan, mengumpulkan data sekunder dari sumber primer Islam (Al-Quran, Hadis, ushul fiqh) dan literatur sekunder (buku, jurnal) melalui analisis konten tematik dan triangulasi sumber. Uang dalam ekonomi Islam bersifat konsep aliran untuk mencegah penimbunan dan spekulasi, didukung larangan riba, zakat (2,5% redistribusi), infaq, sedekah, dan wakaf, yang memupuk distribusi kekayaan adil, stabilitas ekonomi, serta pengurangan ketimpangan, dengan potensi besar di Indonesia (misalnya zakat Rp300 triliun per tahun).
Abstract:Perlindungan hak desain industri bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui penciptaan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai bagian dari…
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendesain atas karya yang dihasilkannya, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak desain industri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana dan sanksi dalam perlindungan hak desain industri serta pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desain industri meliputi pelanggaran hak eksklusif pendesain, penghapusan nama pendesain, serta pembocoran rahasia permohonan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 2000, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi maupun pengurusnya.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:Artikel ini membahas tentang analisis risiko yang terkait dengan prinsip perlindungan hak desain industri yang proses pendaftarannya tanpa melalui tahap pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum…
um di negara lain untuk mengetahui apakah ada risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Beberapa di antaranya adalah risiko ketidakpastian, risiko duplikasi, risiko ketidaksesuaian, risiko kehilangan hak cipta, dan risiko konflik hak desain industri. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan dating. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.