Search Articles & Publications

Showing 1918 articles found for "Perti"

Perhutanan Sosial: Memberdayakan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Aulia Ryza Aqilla
Abstract: Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat lokal. Namun, eksploitasi berlebihan dan pengelolaan yang buruk telah mengancam kelestarian hutan. Pendekatan perhutanan… n sosial (social forestry) muncul sebagai solusi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi konsep dan praktik terbaik perhutanan sosial, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Perhutanan sosial menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan, dan konservasi hutan. Melalui pemberian akses dan hak pengelolaan, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, perhutanan sosial juga mendorong penghidupan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Artikel ini menganalisis berbagai model perhutanan sosial yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan kehutanan. Studi kasus dari beberapa wilayah akan disajikan untuk menunjukkan tantangan dan keberhasilan dalam implementasi perhutanan sosial. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran penting kebijakan pemerintah, pelatihan, dan dukungan teknis dalam mendukung perhutanan sosial yang efektif. Dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, perhutanan sosial menawarkan pendekatan holistik dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal. Artikel ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam memahami potensi perhutanan sosial dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daur Ulang Sampah: Solusi Berkelanjutan untuk Mengurangi Polusi dan Memelihara Lingkungan

Aulia Ryza Aqilla
Abstract: Permasalahan sampah telah menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan, dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penelitian ini mengeksplorasi daur ulang sampah sebagai solusi berkelanjutan untuk… uk mengurangi polusi dan memelihara lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menganalisis efektivitas daur ulang sampah melalui survei, wawancara, observasi lapangan, serta studi literatur dan publikasi ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daur ulang sampah memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir, menghemat sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup ramah lingkungan. Namun, implementasi daur ulang sampah juga menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai, minimnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya insentif dan kebijakan pendukung dari pemerintah. Untuk keberhasilan program daur ulang sampah, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, organisasi lingkungan, dan masyarakat luas.

Kebijakan Dan Strategi Nasional Penanganan Krisis Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Ghizka Aulia Putri, Taufik Hilmi, Abdurrozzaq Hasibuan
Abstract: Kementerian Kesehatan telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis kesehatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi setelah bencana… na adalah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan prinsipprinsip pemulihan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010. Peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip kesehatan mental, yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Fokus pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat dan akses ke layanan kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs bergantung pada peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas semua negara dalam sistem peringatan dini dan langkah-langkah pengurangan risiko. Karena pertanyaan ini secara khusus berkaitan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi cara Indonesia menangani krisis kesehatan. Ini termasuk kepadatan penduduk, geografi (sebagai negara kepulauan), efek perubahan iklim seperti bencana alam atau wabah penyakit akibat perubahan lingkungan. Selain itu, stabilitas politik juga dapat berperan dalam seberapa efektif kebijakan diterapkan.

Analisis Hak Kekayaan Intelektual Yang Melekat Pada Kesenian Reog Ponorogo Dalam Sengketa Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dengan Malaysia

Moh Imam Mahmudin, Diana Putri Natalia, Nabila Fairuzzahra, Gabriel Ofellius, Sindu Adi Dewanto
Abstract: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak tersebut muncul akibat dari hasil karya intelektual seseorang atau Individu. HKI dalam konsepnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu yang relatif baru, yang meliputi… liputi hak-hak ekonomi dan moral. Manusia pada fitrahnya memiliki hak yang melekat dalam dirinya, yang tidak dapat diambil dan harus dihormati. Kemudian, keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal memiliki dampak pengaruh terhadap perlindungan HKI. Pentingnya sistem hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun, HKI memberikan jaminan perlindungan, masih terdapat kontroversi terkait adanya klaim budaya yang memicu protes di dalam masyarakat. Analisis Upaya Hukum Indonesia Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Atas Kesenian Reog Ponorogo ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai hak paten, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  hak  cipta,  yang dapat mengatasi klaim seni budaya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analistis, dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan menggunakan undang-undang. Hasil dan Pembahasan menjelaskan awal mula seni budaya Indonesia diklaim sepihak oleh negara lain serta upaya perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia.  Saran yang diajukan melakukan pendaftaran resmi seni budaya dengan melibatkan komunitas dan masyarakat agar mendapatkan pengakuan baik di nasional maupun internasional,  kerjasama internasional mengenai seni dan warisan budaya dengan berpartisipasi pada forum-forum internasional terkait HKI dan warisan budaya untuk memperkuat posisi budaya Indonesia, pelestarian budaya serta penguatan kapasitas SDM dibidang HKI dan perlindungan warisan budaya.

Sengketa Merek Dagang Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia

Hasna Nadia, Gita Sekar Ayuni, Anjani Karisma Mustika, Bondan Nugroho
Abstract: HAKI diartikan sebagai pendaftaran kepemilikan atas karya yang baik berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik. Tujuan adanya Haki disini guna melindungi pencipta karya agar tidak terjadi tiruan ide. Salah satu bentuk Hak… k Kekayaan Intelektual adalah merek dagang yang digunakan sebagai ciri khas untuk membedakan barang/jasa yang dihasilkannya dengan barang/jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Terdapat beberapa permasalahan terkait hak merek seperti sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA oleh PT Ratania yang sama-sama merasa memiliki kepemilikan atas merek IKEA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menghubungkan antara kasus yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah agar memperkaya referensi pembaca dalam mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak. Hasil penelitian ini adalah bahwa merek IKEA Swedia telah dicabut karena tidak dipergunakan selama lebih dari batas maksimal tidak dipergunakannya merek dagang. Selanjutnya yang berhak beroperasi menggunakan merek IKEA adalah PT. Ratania Khatulistiwa.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berupa Pembajakan Buku

Printa Dewi Uma Azzahra, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, Dyah Ikhtiariza, Nimas Calista Anggita, Qinthara Faiz Taqiyyanfa
Abstract: Permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pembajakan buku di Indonesia seperti hal yang lumrah terjadi. Masyarakat Indonesia yang masih abai dengan membeli sebuah buku yang orisinil, karena mereka menganggap membeli… mbeli buku bajakan lebih murah dan tidak jauh berbeda dengan membeli buku yang orisinil, serta hal ini pula yang membuat oknum-oknum pelaku pembajakan buku masih menjual bebas buku-buku bajakan di pasaran. Perlu diketahui pemerintah telah mengatur tentang hak cipta untuk melindungi hak-hak para pencipta salah satunya dalam membuat suatu karya tulis dalam bentuk buku. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta tidak semata hak-hak penulis ini dilindungi karena hingga kini masih saja berbagai macam jenis buku dari para penulis terkena pembajakan buku. Bahkan jika ditelisik lebih lanjut masih belum terdapat sanksi tegas bagi para pelaku pembajakan buku. Secara nyata dalam menerapkan kebijakan mengenai pelanggaran hak cipta masyarakat masih belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta bagi penulis. Tujuan penulisan ini disusun untuk memberikan informasi dan pembelajaran terkait sanksi pembajakan buku bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap penulis yang terkena dampak dari pembajakan buku, serta kebijakan dan tindakan yang lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan peraturan hak cipta bagi masyarakat.

Merancang Masa Depan Ekonomi : Memahami Teori Kebijakan Moneter

Jihan Fita Nabila, Rini Puji Astuti, Wafiq Nur Azizah, Diana, Agus Syaiful Umar
Abstract: Kebijakan moneter adalah aspek kunci manajemen ekonomi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Artikel ini memberikan ikhtisar teori kebijakan moneter saat ini, menekankan pentingnya teori tersebut dalam membentuk… uk perekonomian masa depan. Kebijakan moneter melibatkan tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi yang rendah. Bank sentral menggunakan alat-alat seperti penyesuaian suku bunga, pembelian/penjualan surat berharga pemerintah, dan modifikasi persyaratan cadangan untuk bank komersial. Beberapa kerangka teoritis memandu pengambilan keputusan kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi dokumen atau teks. Kerangka kerja yang dominan adalah kebijakan moneter berbasis aturan, meskipun kebijakan ini dikritik karena tidak fleksibel. Masih adanya tantangan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja selama resesi, sehingga mengarah pada eksplorasi kerangka kerja alternatif seperti penargetan PDB nominal dan penargetan tingkat harga. Memahami teori kebijakan moneter sangat penting untuk merancang perekonomian masa depan, dan penyempurnaan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi global di masa depan.

Perkembangan Pendidikan Islam Di Asia Tenggara

Ahmad Sulfi Alhamdi, Muhammad Ainur Rofiq, Mochammad Dzacky Pamungkas, Daffa Akhdan Alhakim
Abstract: Pendidikan Islam di Asia Tenggara, terutama melalui lembaga seperti pesantren di Indonesia dan madrasah di Malaysia, memainkan peran sentral dalam pembentukan karakter generasi muda. Pesantren mengintegrasikan pendidikan… agama dan umum, menciptakan suasana yang mendukung pengembangan keterampilan siswa. Sementara itu, madrasah di Malaysia sering berkolaborasi dengan sistem pendidikan nasional, menggabungkan kurikulum agama dengan mata pelajaran umum. Perkembangan Islam di kawasan ini memiliki dinamika unik, dipengaruhi oleh latar belakang suku dan budaya yang beragam. Meskipun terdapat perbedaan dalam pola pendidikan Islam di Asia Tenggara, kesamaan tetap ada sebagai hasil dari rumpun budaya Melayu. Peran kesultanan dalam proses Islamisasi sangat menentukan, dimulai dari raja yang memeluk Islam dan diikuti oleh bangsawan serta masyarakat. Kesultanan tidak hanya berfungsi sebagai institusi politik, tetapi juga mendukung pendidikan dan syiar Islam, terutama pada masa perdagangan internasional yang subur, yang dikenal sebagai 'the age of commerce'.

Peran Bank Umum Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Misbahatul Lailiyah, Herlina Monica Sari, Diana Ayu Wulandari
Abstract: Inklusi keuangan merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di Indonesia, tingkat inklusi keuangan masih menghadapi tantangan, terutama di kalangan masyarakat yang… g belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal. Latar belakang ini mendorong penelitian ini untuk mengkaji peran bank umum syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Fokus masalah terletak pada bagaimana bank umum syariah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani, khususnya melalui produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi bank umum syariah dalam memperluas akses keuangan, serta memahami hambatan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder, meliputi laporan keuangan bank syariah, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui produk berbasis syariah yang inklusif, seperti pembiayaan mikro, tabungan tanpa riba, dan layanan digital berbasis teknologi. Namun, terdapat tantangan berupa literasi keuangan syariah yang rendah dan keterbatasan jaringan fisik di daerah terpencil. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi keuangan syariah dan pengembangan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan.

Otoritas Moneter Dan Perbankan Masa Depan

Muhammad Khanifan Abdillah, Ghaitsa Tamara Alya Kansa, Rini Puji Astuti
Abstract: Otoritas moneter dan perbankan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Namun, dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam lanskap keuangan global, tantangan baru muncul yang mungkin… ungkin mempengaruhi peran dan fungsi otoritas moneter dan perbankan di masa depan.Dalam era digital dan kemajuan teknologi finansial (fintech), otoritas moneter dan perbankan dihadapkan pada berbagai isu yang perlu ditangani. Salah satu isu utama adalah perubahan dalam sistem pembayaran yang didorong oleh teknologi seperti blockchain dan mata uang digital. Peningkatan penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency dapat menyebabkan pergeseran dalam dinamika keuangan global dan mengubah cara otoritas moneter dan perbankan mengatur dan mengawasi sistem keuangan.Selain itu, tantangan lainnya adalah perlindungan konsumen dan privasi dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital. Otoritas moneter dan perbankan perlu memperhatikan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk melindungi konsumen dari ancaman keamanan siber dan pelanggaran data, sambil memfasilitasi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan layanan keuangan.Selain itu, terdapat juga isu-isu terkait inklusi keuangan dan aksesibilitas. Dalam menghadapi perubahan teknologi, otoritas moneter dan perbankan perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan keuangan. Ini bisa melibatkan pengembangan solusi inovatif seperti layanan keuangan berbasis teknologi mobile atau pembiayaan.Dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan ini, otoritas moneter dan perbankan perlu beradaptasi dan mengatur ulang strategi mereka. Kolaborasi dengan sektor swasta, institusi internasional, dan regulator global juga menjadi penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.