Abstract:Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak di jumpai di negara Indonesia dan tergolong kedalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui baik secara legal maupun ilegal. Pertambangan emas ilegal adalah kegiatan…
iatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan atau masyarakat yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah dan penggunaan prinsip penambangan yang baik dan benar. Jenis penelitian ini berupa tinjauan sistematis (Systematic Review). Tahapan pengumpulan literatur merujuk kedalam panduan Predered Reporting Item for Systematic Review (PRISMA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dampak yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan emas secara ilegal. Dampak yang terjadi pada sosial, lingkungan dan ekonomi dari masyarakat. Dampak ekonomi dari kegiatan penambangan membuat masyarakat mendapatkan hasil yang lebih untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi hal tersebut tidak lepas dari dampak lingkungan yang di tingalkan dari adanya kegiatan penambangan seperti adanya perubahan ekosistem seperti adanya lubang-lubang besar yang berasal dari proses penambangan yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Hal ini sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia yang nyatanya hingga kini lahan bekas penambangan secara ilegal jumlahnya tidak sedikit, baik itu kerusakan sedang, rendah dan berat.
Abstract:Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk…
uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.
Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.
Abstract:Bentuk cinta merujuk pada karakteristik khusus di mana cinta diungkapkan atau dialami dalam hubungan antar individu. menyelidiki konsep cinta yang terdapat dalam novel “Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi” karya Boy Candra…
dra dengan menggunakan kerangka teori Sternberg tentang bentuk-bentuk cinta. Penelitian ini menggunakan peran psikologi sastra sebagai analisis penelitian yang penting dalam memahami karakter dan psikologi tokoh, serta dinamika emosi dan interaksi sosial yang terkandung dalam karya sastra. penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap karakter tokoh, perasaan, dan konflik yang tergambar dalam narasi sastra. Teori Sternberg menggambarkan cinta sebagai suatu kombinasi dari komponen intim, passion, dan commitment.Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan antara tokoh Kevin dan Nara dalam novel ini mencerminkan bentuk cinta sempurna. Komitmen yang kuat dari Kevin terhadap Nara, hasrat yang mendalam yang mereka miliki satu sama lain, dan kedekatan emosional yang mereka rasakan menegaskan bahwa hubungan mereka adalah bentuk cinta yang sempurna. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang representasi cinta dalam karya sastra.
Abstract:Artikel ini membahas tentang komersialisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada dua situasi yang berbeda. Pertama, adanya lembaga pendidikan yang menawarkan program dan fasilitas berkualitas tinggi, namun dengan biaya pendidikan…
endidikan yang sangat tinggi sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya yang mempunyai kemampuan ekonomi. Kedua, adanya lembaga pendidikan yang lebih fokus memungut biaya pendidikan tinggi tanpa mengutamakan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis akan mendalami pengertian komersialisasi pendidikan dan permasalahan komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan atau komersialisasi pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan atau langkah yang memposisikan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan. Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berparadigma kualitatif, sehingga secara historis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tidak melibatkan analisis data kuantitatif. Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah yang melibatkan analisis dokumen terstruktur. Penelitian ini berfokus pada kajian pemikiran seorang tokoh, yang didasarkan pada karya tulis yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, seperti buku dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, sehingga teknik dokumentasi menjadi pendekatan yang relevan.
Melalui artikel ini penulis bermaksud menggali lebih dalam, hal ini bertujuan agar kita sebagai pelaku maupun korban dapat memahami permasalahan komersialisasi pendidikan, sehingga buku ini dapat menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga menimbulkan kesenjangan di antara pihak-pihak yang terlibat. bermodal dan pihak yang bermodal kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ivan Illlich dalam Benny Susanto (2005: 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern untuk melayani kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas”. Akibatnya, tidak tercapainya pendidikan yang humanis dalam proses pendidikan karena komersialisasi pendidikan, menurut Satriyo Brojonegoro, hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai modal untuk mengakses pendidikan. (Hartini, 2011: 16).
Abstract:Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat,…
Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padanf pada tahun 2021 yang diperoleh dari data SIPSN (2021) sekitar 233.385,96 ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literatur Review) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,…
an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.
Abstract:Parkir berlangganan merupakan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Penelitian…
litian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang periode 2021-2022 serta apa saja kendala dan solusi penerapan kebijakan parkir berlangganan dalam perspektif sosial dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Sedangkan kegiatan dalam analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang tidak berjalan sesuai rencana, kendala dari berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut sehingga perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. perbaikan dari segi strategi dan juga sistem sehingga jalannya kebijakan bisa lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang masih harus diperbaiki lagi dari segi strategi dan sistemnya agar jalannya kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.
Abstract:Aplikasi berbasis Android untuk layanan pengaduan masyarakat telah menjadi alat yang semakin penting dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang…
erancang sebuah prototype aplikasi Android yang efektif dan efisien untuk pengaduan masyarakat di daerah bantul. Perancangan prototype aplikasi ini untuk memungkinkan warga mengajukan pengaduan secara mudah, cepat, dan akurat, serta memungkinkan pihak berwenang untuk mengelola dan merespon pengaduan dengan lebih baik. Perancangan aplikasi ini mencakup beberapa tahap, termasuk analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pengembangan fitur-fitur utama seperti pelaporan pengaduan, pemantauan status pengaduan, dan notifikasi. Aplikasi juga akan memanfaatkan teknologi lokasi dan kamera pada perangkat Android untuk memfasilitasi pelaporan kejadian di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode prototype. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah Bantul, serta memungkinkan pihak berwenang untuk merespon pengaduan dengan cepat. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan panduan bagi pengembang dalam merancang aplikasi serupa untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat bantul.
Abstract:Salah satu komunikasi yang sering digunakan adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu. Salah satu alat yang menjadi pengantar saat komunikasi…
adalah bahasa. Saat ini bahasa sudah semakin banyak ragamnya termasuk bahasa gaul yang berkembang karena adanya kebiasaan orang-orang mengadopsi bahasa tersebut. Bahasa gaul merupakan bentuk bahasa Indonesia tidak baku yang telah digunakan di Jakarta sejak tahun 1980-an untuk menggantikan bentuk sebelumnya. Banyak anak muda yang menggunakan bahasa aul pada saat komunikasi begitu juga mahasiswa. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemaknaan bahasa gaul dalam aktivitas komunikasi verbal mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara (analisis semiotika). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan para mahasiswa Ilmu Komunikasi terkait bahasa gaul yang kurang baik di dengar seperti plesetan kata ‘Anjing’ menjadi ‘Anjir’ dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan analisi semiotika teori dari Ferdinand De Saussure dan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode desktiptif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mahasiswa Ilmu Komunikasi sebagai narasumber.
Abstract:Praktisi humas menggunakan media sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada publik dan dapat membantu memperbaiki citra organisasi. Teknologi komunikasi, terutama internet, telah memainkan peran besar dalam…
memfasilitasi penyebaran informasi dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat. Berbagi informasi dengan orang lain, sesuai dengan ajaran Islam tentang cinta dan memberi, merupakan praktik yang sangat dianjurkan untuk membantu orang lain memahami dunia di sekitar mereka. Polres Pematangsiantar menggunakan media online, seperti Tribrata News, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menjaga citra positif mereka. Dalam upaya menciptakan komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi yang terpublikasikan dapat menciptakan persepsi negatif terhadap institusi tersebut, sementara upaya untuk menciptakan citra positif terus dilakukan melalui media online. melalui penggunaan media online dan praktik hubungan masyarakat yang efektif, Humas Polres Pematangsiantar berperan penting dalam meningkatkan citra institusi mereka dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di era teknologi dan informasi yang maju.