Search Articles & Publications

Showing 1861 articles found for "Indonesia"

Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Jelibseda, Arif Setiawan, Aldri Frinaldi, Rembrand
Abstract: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 278,8 juta pada tahun 2023. Dengan pertumbuhan populasi yang terus berlangsung, pola konsumsi sehari-hari juga mengalami… lami peningkatan. Sebagai konsekuensinya, limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia setiap hari dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan efektif. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur pengelolaan limbah rumah tangga sebagai bagian dari sistem hukum negara. Fokus dari penelitian ini adalah pada aspek hukum lingkungan yang terkait dengan pengelolaan limbah rumah tangga dan langkah-langkah hukum yang akan diambil terhadap individu yang melanggar ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur.

Penggunaan Tanda Seru Dan Tanda Hubung Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia: Analisis Komparatif

Rizki Hapizahtun Nisa, Adil Fathi Nasution, Puji Aulia Ananta, Rifki Bunayya Barus, Firyal Nafilah Az zahra, Sahkholid Nasution
Abstract: Penggunaan tanda baca, menurut Miranti. Pada jurnalnya pungtuasi merupakan pelambangan penulis dalam suatu kalimat untuk mencapai tujuan penyampaian seorang pembaca dengan mengikuti peraturan pembacaan tekas berdasarkan… pada tanda baca yang dtuliskan dan sesuai dengan EYDjuka dalam bahasa indonesia dan juga ‘Alāmah  Al-Tarkīm jika dalam bahasa arab baik itu karya tulis dalam bahasa arab dan juga karya tulis dalam bahasa indonesia Jenis penelitian ini adalah library research, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menjadkan literatur tertulis sebagai sumber utama baik dari berupa buku, jurnal ilmiah maupun surat kabar. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis terhadap data-data yang sudah ada terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis mengenai perbedaan penggunaan tanda seru dan tanda hubung dalam penulisan bahasa arab dan bahasa indonesia, masing-masing memiliki penggunaan yang berbeda meski keduanya memiliki kesamaan dalam segi bentuk atau pelambangan. Dalam tulisan ini penulis tidak menemukan kesamaan dalam penggunaan tanda seru dan tanda hubung baik dalam bahasa arab maupun bahasa indonesia, disebabkan karena adanya perbedaan fungsi penggunaan tanda baca antara bahasa arab dan bahasa indonesia.

Hukum Pidana Konservasi Tanah Dan Air Dalam Undang - Undang No 37 Tahun 2014

Arif Setiawan, Aldri Frinaldi, Rembrand
Abstract: Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara… ra berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi tanah dan air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimanakah tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air, yang dengan penelitian hokum normative disimpulkan bahwa: Penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air. Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebaran Dan Kondisi Terumbu Karang Pada 3 Wilayah Bagian Di Indonesia Tahun 2013-2017

Azzahra, Nabila, Abdul Razak, Eri Barlian, Nurhasan Syah, Skunda Diliarosta
Abstract: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai panjang pantai lebih dari 81.000 km, yang memiliki ekosistem terumbu karang yang luas (± 51.000 km2 ). Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem… tem di kawasan pesisir yang memiliki peranan penting sebagai tempat yang kaya akan plasma nutfah. Kelestarian ekosistem terumbu karang di dunia menghadapi tantangan yang besar akibat adanya perubahan iklim yang meningkatkan suhu permukaan laut dan berdampak pada kerusakan terumbu karang akibat pemutihan karang atau bleaching. Sebaran dan kondisi dari terumbu karang di Indonesia penting untuk kita ketahui, agar kita dapat meningkatkan populasi dan kehidupan dari terumbu karang. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menggunakan data sekunder  yang diambil dari BPS Tahun 2021 kemudian akan di deskripsikan secara deskriptif mengenai sebaran dan kondisi terumbu karang dari tahun 2013-2017. Berdasarkan data yang disajikan,dapat disimpulkan bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia untuk kategori sangat baik pada Bagian Barat mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017. Peningkatan ini terjadi setelah terjadi penurunan pada tahun 2015.Untuk kategori baik, kondisi terumbu karang di Indonesia Bagian Tengah dan Barat mengalami penurunan pada tahun 2016. Untuk kategori cukup, dapat disimpulkan bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia Bagian Tengah dan Timur mengalami pergerakan naik turun, sementara kondisi terumbu karang di Indonesia Bagian Barat relatif stabil. Untuk kategori kurang, kondisi terumbu karang di Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur mengalami peningkatan kerusakan dari tahun 2013 hingga 2017.

Islam Nusantara: Sejarah Peradaban Islam Kontemporer Di Indonesia

Farhan Hidayat, Tansri Rizieq Hilman Afif, Zaini Dahlan
Abstract: Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk mengungkap latar belakang sejarah Islam pada masa yang sedang berlangsung, mulai dari bidang ketatanegaraan, bidang keilmuan, bidang keuangan, bidang sosial serta kesulitan dan hambatan… batan dalam bidang-bidang tersebut. Strategi dalam eksplorasi ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi penelitian dari peruntungan ilmiah dan melibatkan jagat teks sebagai bahan utama penelitian. Sumber-sumber lain yang relevan juga dapat memperkuat dan meningkatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan buku-buku tentang latar belakang sejarah kemajuan umat Islam kontemporer. Konsekuensi dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam bidang ketat terdapat berbagai praktik ketat ulama dalam perkumpulan massa Islam dan yang menjadi kendala adalah radikalisme dan fanatisme, dalam bidang politik dan keuangan khususnya pada yayasan Persatuan Islam (SI) primer. pesta dan menarik calo dari kota ke daerah metropolitan, serta di bidang sosial dan keilmuan, khususnya dengan peningkatan bidang Islam menciptakan budaya Islam serta pelatihan dari pada awalnya membangun masjid untuk sekolah hingga membangun pesantren. sekolah tanpa henti sampai sekarang.

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Safitri, Intan, Fitria Ismaya, Lina Wati
Abstract: Korupsi is an infection pestilence for Indonesia and for the entire world. Defilement is the abuse of cash that is generally completed by specific gatherings. Defilement generally happens inside the extent of organizations… ns and inside the extent of government, this is on the grounds that they believe they are deficient in what they get from their compensation or pay which not set in stone. Defilement is a wrongdoing or a crook act, it is kept in the law and on the off chance that there is a culprit of debasement there will be sanctions identical to what he has done. Right now regulation masters are less firm in managing difficult issues, for example, defilement cases, they are deficient in dealing with them, one of the variables is on the grounds that there are so many debasement individuals and on the grounds that the implementers are apathetic in taking care of them, they favor their own alternate ways, specifically by going to the sanctuary. -claiming not to realize what truly occurred. At present, there are numerous culprits of debasement, particularly in authoritative circles. They ought to orchestrate funds so they can be conveyed to the local area or to the people who need it more, however by and by this isn't true, they rather meddle with the assets that they ought to circulate to the local area. Regulation implementers are likewise lacking in taking care of debasement cases, particularly in administrative circles since they normally feel they are in a higher position and can play with cash. One might say that when there is cash there is opportunity. The answer for this lies in the public arena, the public requirements to assist with debasement cases, particularly in the regulative body, and full consciousness of regulation implementers or people who are obliged to do their obligations to destroy all instances of defilement, particularly those all through Indonesia.

Korupsi Di Bidang Pertambangan Transformasi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia

Yuliawati, Lenny, Dwi Tri Wahyuni, Tri Marni Kusuma
Abstract: Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan… dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.

Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

Chomaria, Eka, Rara Tiara Monica, Seldawati, Yesi Meiliza
Abstract: Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor… 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia .

Analisis Kajian Ontologi Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia

Susilowati, Septiani Triastuti, Meyfia Ardina Pahlevi, Klaudiana Alfrida Sulastri Putri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran ontologi dalam konteks filsafat hukum, khususnya dalam implementasi restorative justice oleh aparat penegak hukum, dengan penekanan pada kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.… donesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka konseptual berbasis konsep ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice. Studi literatur dilakukan untuk memahami secara mendalam teori ontologi dan penerapannya dalam konteks hukum. Wawancara dengan aparat penegak hukum dan ahli filsafat hukum dilakukan untuk mendapatkan pandangan praktis dan teoretis. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep ontologi dapat memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap restorative justice, terutama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Kontribusi ontologi terlihat dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum dan memberikan dasar pemikiran yang kokoh dalam penegakan restorative justice. Kesimpulan penelitian ini merinci hasil temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan konsep ontologi dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang keterkaitan ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice serta kontribusinya dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Analisis Dampak Pertambangan Emas Ilegal Terhadap Lingkungan di Sumatera Barat: Systematik Review

Aulia Ryza Aqilla, Aldri Frinaldi, Rembrandt
Abstract: Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak di jumpai di negara Indonesia dan tergolong kedalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui baik secara legal maupun ilegal. Pertambangan emas ilegal adalah kegiatan… iatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan atau masyarakat yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah dan penggunaan prinsip penambangan yang baik dan benar. Jenis penelitian ini berupa tinjauan sistematis (Systematic Review). Tahapan pengumpulan literatur merujuk kedalam panduan Predered Reporting Item for Systematic Review (PRISMA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dampak yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan emas secara ilegal. Dampak yang terjadi pada sosial, lingkungan dan ekonomi dari masyarakat. Dampak ekonomi dari kegiatan penambangan membuat masyarakat mendapatkan hasil yang lebih untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi hal tersebut tidak lepas dari dampak lingkungan yang di tingalkan dari adanya kegiatan penambangan seperti adanya perubahan ekosistem seperti adanya lubang-lubang besar yang berasal dari proses penambangan yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Hal ini sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia yang nyatanya hingga kini lahan bekas penambangan secara ilegal jumlahnya tidak sedikit, baik itu kerusakan sedang, rendah dan berat.