Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelestarian nilai keramat Kanemoton pada masyarakat adat Suku Wambon di Kampung Tinggam, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel. Kanemoton merupakan warisan…
isan budaya yang memiliki makna sakral sebagai pedoman kehidupan masyarakat adat dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, alam, dan Tuhan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat adat Suku Wambon. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Kanemoton masih dilakukan melalui pewarisan nilai secara lisan, pelaksanaan ritual adat, penghormatan terhadap kawasan keramat, penerapan hukum adat, serta pembinaan oleh tokoh adat kepada generasi muda. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai budaya sekaligus penyelesai konflik adat. Namun demikian, pelestarian Kanemoton menghadapi berbagai tantangan berupa modernisasi, globalisasi, masuknya budaya luar, berkurangnya regenerasi pemangku adat, serta minimnya dokumentasi budaya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya menjadi peluang untuk menjaga keberlangsungan nilai Kanemoton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian Kanemoton memerlukan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan generasi muda melalui dokumentasi budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta penguatan kelembagaan adat agar nilai budaya tersebut tetap lestari sebagai identitas masyarakat Suku Wambon di tengah dinamika perubahan sosial
Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of public service delivery in issuing Certificate of Indigency (SKTM) at Karang Indah Village Office, Merauke Regency. The background of this research is based on the increasing…
ng number of SKTM applications each year, which has not been matched by optimal service quality improvements. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation involving 11 informants consisting of village officials and community members. The results show that, in general, the SKTM service at Karang Indah Village Office is relatively effective, particularly in terms of procedures and costs, which are simple, transparent, and free of charge. The service completion time is also relatively fast, often completed within one working day. However, several challenges still affect service effectiveness, such as inconsistencies in procedural implementation, limited facilities and infrastructure, manual administrative systems, and insufficient public awareness regarding the requirements for obtaining SKTM. Additionally, coordination between neighborhood units (RT) and the village office remains suboptimal, potentially causing service delays. This study concludes that the effectiveness of SKTM service delivery in Karang Indah Village needs improvement through digital service innovation, capacity building for administrative staff, and strengthening supervision and public outreach.
Abstract:This study aims to describe the effectiveness of Services at the Harapan Makmur Village Office. This study was conducted for approximately 3 months, the location of the study was in Harapan Makmur Village, Kurik District,…
, Merauke Regency. The method used in this study is descriptive qualitative with data analysis techniques using sources according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The number of informants in this study was 10 informants. research results. Based on the discussion of the three dimensions of tangible public service, reliability, and responsiveness, it can be concluded that public services in Harapan Makmur Village have shown real efforts to meet community expectations, although their implementation still faces various challenges. In terms of tangible, the availability of information boards is quite good physically, but not yet fully effective in conveying messages clearly and inclusively. From the aspect of reliability, the commitment to timely and procedural services is indeed visible, but it is not evenly distributed and there are still complaints regarding inconsistency. Meanwhile, in terms of responsiveness, village officials have shown good intentions to respond to community needs, but consistency in responding to complaints and needs of residents still needs to be improved.
Abstract:Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir menghadapi tantangan kompleks yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kampung Matara di Kabupaten Merauke merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi lokal berupa…
rupa sumber daya perikanan, kearifan lokal masyarakat adat, serta modal sosial yang kuat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi lokal Kampung Matara dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, dan pelestarian ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan aparat kampung, tokoh adat, nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara telah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kampung. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses pasar, serta dukungan kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola lokal berbasis potensi pesisir dan kearifan lokal merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kampung dalam mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di Kampung Turiram, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan…
an metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan kunci yang terdiri atas kepala kampung, ketua koperasi, ketua Bamuskam, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki empat peran utama yaitu sebagai perencana, fasilitator, dinamisator, dan pengawas. Meskipun inisiatif pemerintah kampung cukup tinggi, partisipasi masyarakat masih rendah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan ekonomi kampung. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemerintah kampung sebagai agen pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi berbasis koperasi lokal.
Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan dan model kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sawit swadaya di Papua Selatan. Pengelolaan sawit swadaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan…
hteraan masyarakat lokal, namun dihadapkan pada tantangan kelembagaan yang lemah, rendahnya kapasitas petani, serta keterbatasan akses terhadap rantai pasok berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran penting sebagai penghubung antara petani, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Model kolaborasi multi-pihak yang efektif ditandai oleh kejelasan peran, kepercayaan antar-aktor, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Kajian ini merekomendasikan pembentukan kelembagaan koperasi berbasis digital (smart cooperative) yang mampu menjamin transparansi dan ketertelusuran (traceability) rantai nilai sawit swadaya di Papua Selatan.
Abstract:This study aims to analyze the strategic planning of Tof-Tof Village development in Eligobel District, Merauke Regency, using the SWOT analysis approach. The main problem studied is how an effective development strategy…
can be designed to optimize village potential, overcome internal weaknesses, and take advantage of opportunities and face external threats. This study uses a qualitative method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that Tof-Tof Village has strengths in the form of potential natural resources and strong social cohesion, but faces weaknesses such as limited basic infrastructure and village apparatus capacity. Development opportunities come from the support of Papua's special autonomy policy and partnerships with external institutions, while threats include geographical isolation and dependence on external assistance. The conclusion of this study shows the need for participatory and adaptive strategic planning in facing the dynamics of sustainable village development.
Abstract:This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sumber Rejeki Village by assessing aspects such as policy objectives and targets, resources, organizational characteristics, implementer attitudes,…
ttitudes, inter-organizational communication, as well as the economic, social, and political environment. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews conducted with key informants, including policy implementers, PKH assistants, and beneficiaries. The findings indicate that the PKH policy's objectives are well understood by the target community, but there are challenges related to uneven aid distribution, leading to social injustice among more vulnerable groups. The available resources, while adequate, have not been optimally utilized to reach all impoverished communities, especially those in remote areas. The characteristics of the implementing organization show good coordination, but improvements are needed in transparency and communication with the public, particularly those not registered as beneficiaries. The professional and empathetic attitude of the implementers greatly supports the program's success, although there are shortcomings in communication and outreach to the general public. The economic, social, and political environment plays a significant role in the successful implementation of PKH, with challenges such as social jealousy and local political factors affecting aid distribution. Therefore, it is recommended to enhance transparency in the data collection and aid distribution processes, strengthen the capacity of social assistants, and expand outreach efforts to ensure that the PKH program is more equitable and effective in achieving its goals.