Abstract:Payment ID merupakan bagian integral dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang dirancang sebagai kode unik sembilan karakter berupa kombinasi huruf dan angka. Sistem ini memiliki tiga fungsi utama: identifikasi…
tifikasi profil pelaku sistem pembayaran secara spesifik, otentikasi data transaksi, dan konektivitas data antara individu dan catatan transaksi secara rinci. Implementasi sistem serupa di negara lain telah menunjukkan dampak ekonomi positif yang substansial. India, melalui kombinasi UPI dan Aadhaar, berhasil menghemat lebih dari $9 miliar dari eliminasi fraud dalam program bantuan sosial. Sistem UPI India kini menangani 18 miliar transaksi bulanan dengan nilai mencapai Rs 24 lakh crore, menguasai 85% ekosistem pembayaran digital nasional. seperti PayNow di Singapura, membuktikan pentingnya landasan hukum yang jelas. PayNow, yang diatur dalam Payment Services Act 2019 dan diawasi oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), mengintegrasikan sistem perbankan dan dompet digital melalui satu ID berbasis nomor ponsel atau NRIC, dengan dukungan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang kuat. Keberhasilan ini didorong oleh regulasi yang komprehensif, standar keamanan yang ketat, serta pengawasan yang terintegrasi. Regulasi ini menjadikan PayNow sebagai sistem pembayaran instan berbasis identitas tunggal yang dapat dipercaya, dengan proteksi hukum dan keamanan yang terjamin. Sistem ini menghubungkan nomor ponsel, NRIC, atau nomor bisnis dengan rekening bank secara aman, memungkinkan transaksi real-time dan interoperabilitas lintas platform. Dengan demikian, Indonesia perlu memperkuat landasan hukumnya dengan membentuk kerangka hukum nasional yang komprehensif, meliputi aspek perlindungan data pribadi, interoperabilitas, tata kelola teknologi, mekanisme pengawasan, dan pemberdayaan pengguna, agar implementasi Payment ID dapat terlaksana secara aman, inklusif, dan berkelanjutan
Abstract:The Malacca Strait is a vital maritime route that faces significant challenges from high traffic volumes and increasingly frequent extreme weather scenarios. These conditions pose serious risks to navigational safety, environmental…
vironmental integrity, and maritime operational security. This study aims to analyse the needs and components of a robust maritime surveillance architecture in the Malacca Strait, particularly in dealing with the impacts of extreme weather and climate change. Additionally, this research will explore the role of geospatial maritime intelligence in enhancing situational awareness and response to maritime incidents. The study findings indicate that a resilient surveillance architecture in the Malacca Strait requires the integration of advanced sensor systems (including multi-spectral radar and meteorological/oceanographic sensors), redundant communication networks, and AI/ML-based intelligent data processing. The adaptive capabilities of the system, including the use of UAVs and USVs, are critical to maintaining operational effectiveness in adverse weather conditions. Additionally, international cooperation and a robust policy framework, encompassing climate change adaptation and ethical considerations, are fundamental to the successful implementation and sustainability of surveillance systems. The Malacca Strait case study highlights specific vulnerabilities and proposes concrete solutions, illustrating a shift from a reactive to a proactive paradigm in maritime security. Building a resilient surveillance architecture in the Malacca Strait is a strategic imperative to safeguard global trade, regional stability, and environmental sustainability amid increasing climate uncertainty. Integrating cutting-edge technology with robust policies and international collaboration will ensure the safety and security of this vital waterway, making it a model for resilient maritime governance globally. A new aspect emphasised is the importance of adapting to climate change and the role of AI in predictive decision-making. This article presents a comprehensive and integrated approach to building a resilient maritime surveillance architecture, with a particular focus on the challenges of extreme weather in the Malacca Strait. Its originality lies in its emphasis on multi-sensor data fusion, the role of artificial intelligence in predictive analytics, and the integration of climate change adaptation into surveillance system design. Additionally, the article underscores the importance of a robust policy framework and international cooperation as the cornerstones of maritime surveillance resilience, offering a blueprint applicable to other critical maritime routes worldwide
Abstract:Penerapan code blue system bertujuan untuk mengurangi angka kematian serta meningkatkan angka kembalinya sirkulasi spontan yang memerlukan pengenalan awal dari kasus henti jantung. Dalam hal ini, pengetahuan akan code blue…
ue system dan bantuan hidup dasar. Keahlian seorang perawat bergantung pada tingkat pengetahuan dan keterampilan sebagai salah satu responden (tim code blue lokal). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan perawat terhadap code blue system di ruang rawat inap penyakit dalam RSUD Anutapura Palu. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang bertugas di ruang rawat inap penyakit dalam RSUD Anutapura Palu berjumlah 48 orang, teknik pengambilan sampel total sampling. Hasil penelitian dari 48 responden mendapatkan sebanyak 19 responden (39,6%) mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup dan pelaksanaan code blue yang dilakukan dengan kurang baik sebanyak 14 responden (73,7%). Hasil analisis data secara statistik menggunakan uji chi-square memperlihatkan hasil 0 cells (,0%) dengan expected count >5 dan nilai p value = 0,001 < 0,05. Simpulannya adalah tingkat pengetahuan perawat terhadap code blue system pada kategori cukup. Saran bagi RSUD Anutapura Palu agar dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk pihak rumah sakit mengenai pelaksanaan code blue dalam meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Anutapura Palu.
Abstract:The background of this research is that there has not been a habit of using academic information systems by both lecturers and students, there are no educational staff from the field of computer science or informatics, and…
nd the limited budget they have. This research approach is a qualitative research with case study method. The results of this study indicate that academic information system planning refers to the blue print for the development, management and utilization of higher education information systems. The organization assigns a direct assistant to the Head of Academic and Student Affairs who is assisted by two operators, whose operational direction is based on a decree issued by the leadership which is fully managed by the Telecommunications Center. Coordination of academic information systems based on the participation and support of all parties. Control is carried out directly by the Chairman as the leader. The obstacles faced in general are that there is no budget available considering the need for the development of an Academic Information System that requires a large amount of money, the age of most of the lecturers is old so it is quite difficult to adapt to changes towards digital and the ability of lecturers to use information systems is still low. The solution is to encourage students and lecturers to want to get used to adapting and learning in the use of academic information systems
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad murabahah dan IMBT (Hybrid Contract) di PT Bluepixell, dengan pendekatan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah…
lah kualitatif deskriptif, dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik PT Bluepixell. Fokus wawancara adalah pada penerapan kontrak hybrid dalam pembiayaan rumah syariah dan tantangan yang dihadapi dalam praktik KPR syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk KPR berbasis kontrak hybrid ini sesuai dengan prinsip syariah dan memudahkan nasabah dalam memiliki rumah secara bertahap tanpa melibatkan riba. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait pemahaman nasabah terhadap akad, kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan masalah administratif yang menghambat proses pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Bluepixell mengembangkan solusi berupa restrukturisasi pembayaran, peningkatan pemahaman nasabah melalui edukasi tentang akad, serta perbaikan mekanisme verifikasi dokumen. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran proses pembiayaan, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat optimal bagi nasabah dan lembaga keuangan.